Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan entry meeting bersama Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Daniel Lumban Tobing di Gedung Djuanda I, Jakarta, Selasa (30/01). Kegiatan tersebut menandai dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015 (Kementerian Keuangan) dan laporan keuangan BA Bendahara Umum Negara (BUN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa BPK merupakan mitra Kementerian Keuangan dalam menjaga kesehatan APBN melalui pemeriksaan. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang ini mengatur bahwa menteri dan pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
“APBN adalah instrumen yang juga harus dijaga kesehatannya. Kami harap BPK terus mendukung upaya Kementerian Keuangan dan kami semua di pemerintah untuk melakukan penyelesaian berbagai tindak lanjut dari rekomendasi pemeriksaan BPK. Dengan demikian ini akan memberikan feedback positif terhadap tata kelola yang makin baik. Tentu pada akhirnya kita berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan BA015 dan laporan keuangan BA BUN tahun 2023 dapat dipertahankan,” tegas Menteri Keuangan.
Laporan keuangan yang akan diperiksa tersebut merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan BA015 adalah laporan konsolidasi seluruh satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian Keuangan, dengan total 899 satker yang terdiri atas 12 unit Eselon I dan 7 Badan Layanan Umum (BLU). Adapun laporan keuangan BA BUN merupakan konsolidasi dari 10 entitas yang terdiri dari 788 satker.
Dalam kegiatan tersebut Menteri Keuangan didampingi oleh jajaran pejabat eselon II Kementerian Keuangan termasuk Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti. [LRN]
