Liputan Penyerahan Dipa 2010 Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Palu, perbendaharaan.go.id - "Melalui penyerahan DIPA hari ini (7/10), kita ingin rakyat mengetahui secara terbuka bahwa pelaksanaan anggaran dan program-program pembangunan tahun 2010 telah siap untuk dilaksanakan. Kita juga ingin menunjukkan kepada publik tentang komitmen segenap jajaran pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No.47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010" papar Gubernur Sulawesi Tengah H.B. Paliudju pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Provinsi Sulawesi Tengah di Gedung Pogombo.
Masih dalam sambutannya, H.B. Paliudju meneruskan pesan dari Presiden RI bahwa untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak luas, telah disusun program 100 hari dengan 15 program prioritas yakni terkait pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, meningkatkan daya listrik di seluruh Indonesia, dan meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Selain itu, Presiden juga akan focus pada program revitalisasi pabrik pupuk dan gula, mengurai keruwetan agraria dan tata ruang, pembangunan infrastruktur, mengucurkan Rp100 triliun pertahun untuk kredit usaha kecil dan menengah, mencari solusi pembiayaan dan investasi, merumuskan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim dan lingkungan, reformasi kesehatan, sinkronisasi pendidikan dan dunia kerja, dankesiapsiagaan penanggulangan bencana, serta sinergi antara pusat dan daerah.
Secara nasional, penyerahan DIPA tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan didampingi Wakil Presiden Boediono pada hari Selasa, 5 Januari 2010 di Istana Negara kepada 33 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia. Dengan mengambil tema "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat," Presiden memfokuskan arah kebijakan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2010 untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan (pro employment), serta mengurangi kemiskinan (pro poor).
Menindaklanjuti prosesi penyerahan DIPA oleh Presiden tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Tengah melangsungkan hal serupa. Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bjardianto Pudjiono, menyampaikan bahwa DIPA 2010 yang diserahkan DIPA Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Tugas Pembantuan (TP) , Dekonsentrasi (DK) dan Urusan Bersama (UB) sebanyak 448 DIPA dengan nilai Rp. 3,2 triliun yang meliputi wilayah pembayaran KPPN Palu , KPPN Poso, KPPN Luwuk dan KPPN Tolitoli.
Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan siap untuk bekerjasama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 serta menegaskan pelayanan yang dilaksanakan dalam rangka proses pencairan dana, revisi DIPA, rekonsiliasi dan lain-lain terkait pelaksanaan anggaran, telah menggunakan sistem One Stop Service dan . Oleh karena itu, beliau meminta kepada seluruh mitra kerja untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas di KPPN maupun di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk TA 2010 ini, alokasi dana Kementerian Negara/ Lembaga kepada Provinsi Sulawesi Tengahmencapai Rp 3,218 triliun. Dari total angka tersebut, dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 967,486 milyar Belanja Barang sebesar Rp.842,329 milyar Belanja Modal sebesar Rp 879,631 milyar dan Bantuan Sosial sebesar Rp 529,302 milyar.
Pada acara yang diselingi padamnya listrik tersebut, Gubernur meminta agar Pelaksanaan Anggaran TA 2010 segera dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Beliau juga berpesan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran untuk segera menunjuk pejabat pengelola keuangan serta menetapkan pola atau rencana penarikan dana untuk kegiatan secara cermat dan proporsional. Harapannya, penumpukan penarikan dana di akhir tahun tidak terus terulang. Selain itu, KPA juga diharapkan dapat membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu agar dapat mendorong target LKPP beropini unqualified pada tahun 2011.
Laporan : Joko Arianto dan Rian (Kontributor Kanwil DJPBN Sulteng).
