Liputan Lokakarya Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual untuk Piutang dan Pendapatan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - BPK sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam usaha penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini disampaikan Auditor BPK, Sjafri Adnan Baharuddin, dalam Lokakarya Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual untuk Piutang dan Pendapatan, di Hotel Borobudur, Jakarta (4/5).
Dalam sambutannya, Sjafri Adnan Baharuddin mengatakan, &ldquoDengan mengadakan lokakarya untuk menyusun kerangka akuntansi yang berbasis akrual untuk piutang dan pendapatan ini, satu tahapan penting yaitu meletakan kerangka akuntansi piutang dan pendapatan dapat menjadi suatu trigger bagi peletakan kerangka-kerangka berikutnya sehingga pembentukan manajemen system keuangan negara berbasis akrual secara keseluruhan dapat tercipta.&rdquo
Lokakarya ini merupakan lokakarya yang kedua terkait akuntansi berbasis akrual, sebelumnya, Selasa (27/4), Ditjen Perbendaharaan telah menyelenggarakan Lokakarya Kerangka Penyusunan Akuntansi Berbasis Akrual. Selama tahun 2010, Kementerian Keuangan RI dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Department of Finance and Deregulation (DOFAD), Australian Government akan menyelenggarakan beberapa rangkaian lokakarya dalam rangka penyusunan kerangka Akuntansi Berbasis Akrual yang merupakan target output dari pelaksanaan kegiatan tahun 2010.
Pada lokakarya kali ini pembahasan difokuskan pada akrualisasi pendapatan perpajakan karena merupakan komponen penyumbang pendapatan terbesar (kurang lebih 70%) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dialokasikan dalam APBN. Mekanisme pengelolaan, pencatatan dan akrualisasi pendapatan pajak akan sangat berpengaruh terhadap kualitas LK berbasis akrual nantinya. Untuk itu pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman dari Negara yang telah terlebih dahulu menerapkan akrualisasi pendapatan perpajakannya seperti Australia. Namun demikian kebaikan dan kelemahan dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual khususnya untuk pendapatan perpajakan harus benar-benar dikaji dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo menyampaikan bahwa sejak disusunnya LKPP tahun 2004 yang merupakan milestone dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Indonesia yang sesuai dengan international best practices dan prinsip pengelolaan keuangan modern, berbagai manfaat laporan keuangan telah dirasakan. LKPP tahun 2004 selain menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), juga menyajikan Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan disajikannya Neraca, informasi aset dan kewajiban Pemerintah menjadi jelas. Pada aset misalnya disajikan informasi Kas dan Aset Tetap Pemerintah. Penyajian nilai aset, kewajiban dan kekayaan bersih dalam Neraca yang berbasis Akrual telah mendorong para pengelola keuangan untuk bertransparansi dan berakuntabilitas dengan lebih baik serta mendukung gerakan anti korupsi.
Herry Purnomo menambahkan, &ldquoJangka waktu 5 tahun untuk penerapan Akuntansi Berbasis Akrual bukanlah waktu yang lama. Perlu segera identifikasi detil rencana langkah-langkah implementasi Akuntansi berbasis Akrual di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Keuangan telah menyusun tahap-tahap tersebut.&rdquo
Hadir sebagai peserta 140 orang yang berasal dari jajaran eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya calon anggota Tim Kerja Akuntansi Berbasis Akrual dan Peserta lain dari lingkungan eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang terlibat khususnya dalam pencatatan metode Akuntansi Akrual untuk Pendapatan dan Piutang.
Tentu saja lokakarya ini diharapkan menjadi sumbangan yang berharga bagi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana yang kita harapkan bersama.
Oleh: Novri H.S. Tanjung, Tino A. Prabowo, Sugeng Wistriono - Tim Media Center Ditjen Perbendaharaan
