Liputan Rakor Persiapan Penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2010, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LKKL dan LKPP Tahun 2010 di Hotel Lumire Jakarta pada tanggal 17 Februari 2011. Rapat koordinasi (rakor) tersebut dihadiri oleh sekitar 250 orang peserta yang adalah Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, dan Kepala Biro Umum seluruh kementerian negara/ lembaga.

Penyelenggaraan rakor tersebut bertujuan agar seluruh kementerian negara/ lembaga memiliki persepsi dan spirit yang sama menuju capaian terbaik dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di samping itu, juga untuk memberikan pembekalan kepada kementerian negara/ lembaga agar memiliki kesiapan dalam menghadapi auditor BPK. Kesiapan itu diperlukan agar laporan keuangan dapat menyusun sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan senantiasa memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dukungan itu diberikan melalui penerbitan peraturan atau pedoman pengelolaan keuangan negara, pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan terhadap seluruh SDM kementerian negara/ lembaga, serta melakukan pembinaan secara khusus terhadap kementerian negara/ lembaga yang memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan keuangannya. Pelatihan terhadap SDM kementerian negara/ lembaga diaktualisasikan, antara lain, melalui pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP).

Selain itu, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas LKKL dari tahun ke tahun, pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi tanggal 27 Juli 2010, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah telah memberikan piagam penghargaan terhadap 45 kementerian negara/ lembaga yang berhasil menyajikan Laporan Keuangan tahun 2009 dengan opini audit terbaik dari BPK-RI, yakni WTP. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai LKPP yang WTP selambat-lambatnya tahun 2011, sesuai dengan kontrak kinerja dan pakta integritas yang ditandatangani oleh para menteri/ pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Bersatu II dengan presiden. Sejalan dengan model pelaporan keuangan pemerintah yang berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat kementerian negara/ lembaga dan tingkat Pemerintah Pusat, tidak dapat dipungkiri bahwa peran kementerian negara/lembaga sangat dibutuhkan untuk misi pencapaian LKPP yang WTP.

Materi Rakor disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu Direktur APK Anandy Wati (materi: Penyusunan LKPP TA 2010), Kasubdit KPK Edward U.P. Nainggolan (materi Strategi Peningkatan Kualitas LKKL dan Audit BPK), Kasubdit BAI Ismed Saputra (materi: Pedoman Penyusunan LKKL yang telah dituangkan dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor 65/PB/2010), serta Kasubdit AP Syaiful (moderator). Mengingat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari LKKL dan LKPP, disampaikan pula bahasan mengenai tindak lanjut temuan BPK terhadap BMN oleh Kasubdit BMN I D, Direktorat BMN I Ditjen Kekayaan Negara Chalimah Pujihastuti.

Kontributor Dit. APK, editor: Hendy S. Yudhiyanto