Liputan bimtek Trouble Shooting Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran menuju Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Negara
Jakarta, Perbendaharaan.go.id - Ditjen Perbendaharaan mengundang dua ratus Bendahara Pengeluaran dari 75 kementerian dan lembaga dalam forum diskusi bertajuk &rdquoTrouble Shooting Pelaksanaan Tugas Bendahara Pengeluaran menuju Profesionalitas Pengelolaan Keuangan Negara&rdquo, Selasa (24/5). Forum yang dibagi ke dalam dua angkatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada Bendahara Pengeluaran terhadap permasalahan di lapangan.

Dalam sambutannya Direktur Sistem Perbendaharaan Abdul Rachman Ritonga mengatakan &ldquoBendahara Pengeluaran sudah selayaknya menjalankan peran yang tidak kecil dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance di lingkungan pemerintahan, dan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia pengelola keuangan negara, yang di antaranya harus mampu melaksanakan pencegahan agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan&rdquo.

Beberapa narasumber yang diundang untuk mengisi acara ini antara lain dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengulas tentang hal-hal yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi kepada bendahara pengeluaran, pencegahannya, serta  proses penyelesaian kerugian atas keuangan negara. Pada sesi berikutnya narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak memaparkan pokok bahasan mengenai cara tepat dalam penanganan pajak, masalah-masalah terkait Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut/ Wajib Setor, serta sanksi administratif yang ditanggung secara pribadi oleh bendahara pengeluaran.

Menanggapi peran strategis Bendahara Pengeluaran Abdul Rachman Ritonga berpesan agar setiap bendahara memiliki dua sisi profesionalitas, yaitu pertama, karakter, artinya SDM tersebut harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki attitude yang selalu aware terhadap potensi fraud dan berani bersikap untuk menjauhi hal-hal tersebut. Sisi kedua adalah kompetensi, berarti personil yang bertugas harus memiliki kemampuan baik yang berdimensi soft competency maupun hard competency.

Oleh: Tino A. Prabowo (Media Center Ditjen Perbendaharaan)