Liputan Pelantikan Eselon III
Jakarta, Perbendaharaan.go.id &ndash Pertama kali sejak menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto melantik pejabat Eselon III di lingkup unit eselon I yang dipimpinnya. Pada acara yang berlangsung di Gedung Prijadi Praptosuharjo II tersebut, Agus melantik sebanyak 52 orang pejabat dengan perincian 14 orang bertugas di Kantor Pusat dan 38 orang lainnya bertugas pada kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Senin (30/5).
Pada acara tersebut, Plh. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mengatakan bahwa mutasi tersebut merupakan mutasi promosi rutin, yang selanjutnya akan diikuti oleh pelantikan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
&ldquoPada saat ini masih terdapat 66 jabatan Eselon III yang kosong, 54 posisi diantaranya dalam waktu dekat akan segera diisi oleh 54 pejabat Eselon IV yang telah lulus assessment pejabat Eselon III,&rdquo jelas Tri Buwono, Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat menyampaikan laporan sebelum sesi pengarahan oleh Dirjen Perbendaharaan.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Suprijanto mengapresiasi perubahan positif yang telah dimotori oleh para pejabat dalam unit Eselon I yang dipimpinnya. &ldquoKPPN atau Kanwil sudah menerapkan kantor modern dengan Front Office dan Middle Office serta Back Office. &ldquoYang lebih penting dari semua itu adalah mindset kita sudah mengalami perubahan yang luar biasa&rdquo tutur Agus merujuk pada perubahan yang ditemui saat kunjungan ke beberapa unit kerja vertikal DJPBN.
Lebih lanjut menurutnya, pejabat Eselon III memegang peranan penting dan mempunyai posisi strategis dalam penetapan kebijakan. Baik buruknya penyelesaian semua persoalan yang datang kepada Menteri Keuangan tergantung pada proses eksekusi oleh pejabat level Eselon III. &ldquoKalo bisa disebut Republik ini yang ngatur adalah eselon III,&rdquo ujar Agus Suprijanto.
Isu penting seperti pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menjadi hal lain yang menjadi perhatian Dirjen Perbendaharaan. Penyatuan aplikasi instansi yang saat ini masih bermacam-macam menjadi target dalam waktu dekat. Selain itu, sistem reward and punishment yang diberlakukan terhadap realisasi pagu Kementerian/Lembaga, menurut Agus, harus dilaksanakan dengan baik sebagai katalis positif terhadap pengelolaan keuangan negara yang ideal.
Oleh : Tino Adi Prabowo &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan
