Liputan FGD dan Indepth Interview Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, perbendaharaan.go.id- Bappenas melalukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang keuangan negara di Yogyakarta. Tim yang dipimpin oleh Deputi Ekonomi DR. Prasetijono Widjojo MJ, M.A. melakukan pertemuan dengan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Jumat (28/9). Pertemuan dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Indepth Interview. Turut serta dalam acara tersebut Direktur Keuangan Negara Bappenas, Ir. Sidqy LP Suyitno, M.A. dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu, Sumiyati, Ak., M.F.M.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang keuangan negara tersebut merupakan kegiatan pamungkas dari 12 kegiatan serupa di kota lain. Hal tersebut dilakukan Bappenas sebagai amanat UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro memaparkan bagaimana reformasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan, yang meliputi 3 pilar yaitu Penataan organisasi , Penyempurnaan Proses Bisnis serta Pengembangan SDM.

Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu, Sumiyati, Ak., M.F.M. menambahkan, &ldquoKegiatan ini merupakan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Bappenas, utamanya terkait Reformasi Birokrasi Keuangan (RBK) di bidang layanan perbendaharaan yang terus dipantau secara berkala dan dilakukan evaluasi agar tetap searah dengan maksud UU Nomor 17 Tahun 2003.&rdquo

Sementara itu dalam sambutannya, Deputi Ekonomi Bappenas menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan RKP Bidang Keuangan Negara Tahun 2011 dan pencapaian progres kegiatan tahun 2012 terkait program pengelolaan Perbendaharaan Negara, khususnya treasury reform yang terintegrasi

&ldquoUntuk Tahun 2012, Bappenas fokus pada Reformasi Perbendaharaan Negara, dimana pemantauan dan evaluasi diarahkan pada program modernisasi KPPN Percontohan&rdquo demikian diungkapkannya.

Pada kesempatan tersebut Tim Bappenas juga memaparkan hasil survey langsung kepada 12 SKPD di lingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan treasury reform. Secara umum SKPD menyatakan puas dan memberikan apresiasi terhadap reformasi yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan, meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain terkait dengan ketentuan Bagan Akun Standar (BAS).

Acara selanjutnya diisi dengan diskusi terkait dengan permasalahan keuangan negara khususnya penyerapan anggaran yang masih rendah dan belum sesuai dengan yang target yang ditetapkan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan berharap dengan kegiatan ini dapat diperoleh gambaran yang utuh terkait dengan pelaksanaan pelayanan perbendaharaan negara, rekomendasi yang tepat kepada pembuat kebijakan serta dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan program reformasi keuangan negara selanjutnya.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta
edited by novri