Liputan Rapat Kerja Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013
Jakarta, perbendaharaan.go.id &ndash Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara membuka kegiatan Rapat Kerja (raker) Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2013, Selasab(19/03). Raker tersebut melibatkan perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
Dalam sambutannya, Tata Suntara menyampaikan Reformasi dan Tranformasi yang terus dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan masih terus bergulir. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 berpengaruh pada perubahan tugas dan fungsi kantor wilayah (kanwil) Ditjen Perbendaharaan, termasuk dibentuknya struktur baru yaitu Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Tata Suntara menambahkan, bidang baru tersebut mengemban tugas sebagai pelaksana pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
Pelaksanaan Supervisi terhadap KPPN sebelumnya dilaksanakan secara parsial, cenderung bersifat reaktif daripada antisipatif, dengan metodologi yang tidak terarah dan ukuran-ukuran penilaian yang belum jelas. Berbeda pada struktur baru, tugas supervisi KPPN dan kepatuhan internal memiliki nilai yang semakin strategis. &ldquoDengan memanfaatkan saluraninformasi dan alur pengambilan keputusan yang tertata lebih baik, sehingga setiap resiko dalam pelaksanaan proses bisnis maupun etika profesi dapat dimitigasi dengan baik&rdquo kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tata Suntara.
Sementara itu, Kepala Bagian OTL Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel menyampaikan, tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan kedepan berubah menjadi lebih strategis dan bersifat analitis. &ldquoraker ini sebagai salah satu bagian dari rangkaian program capacity building dan pembekalan bagi pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas tugas dan fungsi baru,&rdquo ujarnya.
Beberapa materi diberikan oleh narasumber dari Bank Mandiri, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Biro Organta Sekretariat Jenderal Kemenkeu.
Masyarakat menjadi lebih pintar dan reaktif. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan good governance senantiasa meningkat. Rapat kerja ini merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan sebuah sistem supervisi dan kepatuhan internal yang ideal, untuk meningkatkan compliance terhadap proses bisnis maupun etika profesi. (TAP)
oleh : Media Center Perbendaharaan
