Liputan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics)
Legian, perbendaharaan.go.id - Kementerian Keuangan bekerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Government Partnership Fund (GPF) menyelenggarakan Lokakarya GFS (Government Finance Statistics/ Statistik Keuangan Pemerintah), Kamis (26/9), di Hotel Pullman, Legian - Bali. Lokakarya, digelar dengan tujuan harmonisasi akuntansi berbasis akrual dengan GFS, memperkenalkan implementasi GFS di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi atas permasalahaan yang timbul dalam praktik penyusunan Laporan GFS di Indonesia khususnya di wilayah. Lokakarya tersebut didahului dengan kegiatan pelatihan GFS yang dilaksanakan pada tanggal 23 &ndash 25 September 2013 dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami aspek konseptual maupun aspek praktis penerapan GFS, termasuk memahami proses kompilasi data, konversi data akuntansi ke GFS, dan metodologi penyusunan laporan GFS.

Lokakarya kali ini, menghadirkan narasumber yang berasal dari GFS Expert IMF dan GPF, Perwakilan Negara ASEAN yang telah menerapkan Government Finance Statistics (GFS), Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Para Pejabat lingkup Ditjen Perbendaharaan. Mereka memberikan pemaparan materi serta knowledge sharing kepada 112 peserta yang berasal dari para pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah, baik internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan, yang antara lain meliputi kantor pusat dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan seluruh Indonesia, perwakilan pemerintah daerah serta perwakilan pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah seperti perwakilan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Boediarso Teguh Widodo menyampaikan bahwa untuk pengembangan dan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah telah berkomitmen untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Ia melanjutkan, ke depan, pemerintah mencanangkan adanya keselarasan antara Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dengan Statistik Keuangan Pemerintah.

&ldquoPenerapan Statistik Keuangan Pemerintah mengatur agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar Negara, &ldquo imbuh Boediarso.

Sementara itu, dalam sesi panel, terkait dengan pengalaman pada beberapa negara yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Australia, serta IMF sendiri dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS, para narasumber menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan dalam penerapan GFS adalah reformasi dalam pelaporan keuangan yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual. Data yang disajikan dalam laporan keuangan yang berbasis akrual akan menambah kualitas informasi yang disajikan pada GFS. Mereka menjelaskan, GFS sangat bermanfaat untuk menyajikan informasi surplus/defisit, kekayaan bersih, pendapatan, beban, utang suatu negara yang diakui secara internasional. Laporan GFS dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi pemerintah. Namun demikian, mereka pun mengingatkan bahwa beberapa hal yang diperlukan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan GFS adalah perlu ada mandat yang jelas, komitmen para pimpinan, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, sumber daya yang memadai, struktur manajemen proyek yang efektif, serta dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Sementara itu, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yuniar Yanuar Rasyid memaparkan bahwa dalam rangka perwujudan peran sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dalam bidang fiskal, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diarahkan untuk mampu berkontribusi optimal dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah melalui penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS tingkat wilayah/regional) dan Kajian Fiskal Regional.

Kegiatan lokakarya tersebut telah menghasilkan diskusi yang produktif dan berhasil meningkatkan komunikasi dan sinergi, baik secara internal antar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan Statistik Keuangan Pemerintah, maupun secara eksternal antar Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Australia.

Oleh: Novri H. S. Tanjung &ndash Media Center Ditjen Perbendaharaan