Medan, djpbn.kemenkeu.go.id – Desember menjadi bulan sibuk di semua kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tidak terkecuali Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara. Mulai dari sosialisasi monitoring dan evaluasi (monev) penyerapan anggaran, bimbingan teknis aplikasi RKAKL hingga validasi dan penyelesaian DIPA. Berikut rangkumannya.
Sosialisasi monev penyerapan anggaran dan bimtek aplikasi RKAKL
Dua kegiatan dilaksanakan secara bersamaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 2010. Sosialisasi monev penyerapan anggaran dan bimbingan teknis aplikasi RKAKL. Kegiatan pertama melibatkan para Kepala Pengguna Anggaran (KPA) dan dilaksanakan di aula Gedung Keuangan Negara (GKN).
Setelah membuka acara, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Suamtera Utara, Achmad Fadillah, menyampaikan bahwa penyerapan APBN masih belum optimal. Karenanya, melalui sosialisasi monev tersebut diharapkan KPA segera melakukan penyerapan anggaran supaya dapat mencapai 100 persen.
Sementara, kegiatan bimtek melibatkan para operator komputer yang menjalankan aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKAKL) dilaksanakan di aula kanwil diikuti oleh sekitar tiga ratus operator komputer . Karena keterbatasan tempat, bimtek ini dilaksanakan dua sesi . Melalui bimtek dimaksud, diharapkan para operator komputer mampu mengoperasikan apliaksi RKAKL 2011 sehingga dapat melakukan rekonsiliasi dengan pihak kanwil ditjen PBN untuk penerbitan DIPA satker bersangkutan.
Samakan persepsi melalui Rakor Kanwil DJPBN Propinsi Sumatera Utara
Rapat Koordinasi antara Kanwil DJPBN Propinsi Sumatera Utara dengan Bank /Pos Persepsi mitra kerja KPPN Medan I dan KPPN medan II dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2010. Rakor dihadiri oleh Pimpinan BI Medan, para pimpinan bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Medan I dan KPPN Medan II. Hadir juga Kepala Kanwil Prop. Sumut, para kepala KPPN, serta Kepala Bidang PP dan staf. Rakor dipimpin langsung oleh Achmad Fadillah, Kakanwil DJPBN Prop. Sumut.
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi tentang strategi dalam menghadapi akhir tahun anggaran. Kerja sama yang solid antara KPPN dengan bank/pos persepsi mitra kerjanya merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan strategi tersebut. Beberapa masalah dibahas secara mendalam, diantaranya, upaya percepatan RTGS atau pemindahbukuan ke rekening satker/pihak ketiga, masalah setoran dana ke bank/pos persepsi, setoran penerimaan pusat yang bukan wewenang bank/pos persepsi daerah, validitas laporan harian penerimaan (LHP) , dan masalah sisa dana TUP.
Sosialisasi persipan penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
Pada tanggal 8 Desember 2010, Tim Survey Change Management SPAN mengadakan focus group discussion tentang kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan terkait persiapan implementasi SPAN. Acara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tersebut dilakukan juga di KPPN Tebing Tinggi keesokan harinya. Acara diikuti oleh 2 orang pejabat eselon III, 4 orang pejabat eselon IV, dan 4 orang pelaksana. Diskusi berlangsung cukup seru dengan munculnya berbagai pendapat yang sangat beragam. Beberapa kali sempat diputuskan hasilnya secara konsensus. Acara dipandu oleh Kasubdit Transformasi Proses Bisnis Internal Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Syaiful Islam. Secara umum, seluruh pegawai siap menghadapi perubahan.
Sebelumnya, tanggal 3 Desember 2010, Direktorat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) menyambangi kanwil ditjen PBN Medan untuk melakukan sosialisasi tentang BLU.
Validasi DIPA 2011
Inilah kegiatan terbesar seluruh kanwil Ditjen PBN, termasuk di Medan. Kegiatan yang menyita waktu, tenaga , sumber daya , sarana dan prasarana yang sangat besar. Acara yang dilaksanakan di aula kanwil ini berlangsung sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Desember 2010, termasuk hari Sabtu dan Minggu. Aula kanwil diubah menjadi front dan middle office untuk keperluan validasi DIPA. Tak kurang dari 35 komputer dan 10 printer yang terhubung jaringan komputer ke server dikerahkan guna menyelesaikan hajat nasional Ditjen PBN ini.
Para petugas dari satker-satker datang silih berganti. Mereka langsung dilayani oleh 20 front office yang telah dipersiapkan untuk kegiatan validasi DIPA, sebagian lagi menunggu antrean di kursi yang telah disediakan. Kegiatan ini melibatkan seluruh jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, mulai dari pelaksana sampai kepala kanwil. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Achmad Fadillah didampingi Kepala Bagian Umum, Ria Hot Juanita Simbolon selalu meninjau dan memantau langsung kegiatan ini hingga malam hari. Sebanyak 1.178 DIPA satker berhasil diselesaikan dengan tepat waktu dalam kegiatan yang berlangsung selama 8 hari tersebut.
Penyerahan DIPA
Hari Rabu (29/12) bertempat di Aula Martabe lantai 2 kantor Gubernur Sumatera Utara dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran 2011. Wakil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho menyerahkan dokumen berharga tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Ikut hadiri dalam acara tersebut adalah anggota DPRD SU, DPD RI Darmayanti Lubis dan Parlindungan Purba, Muspida Propinsi Sumatera Utara, Kepala BPK dan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara, bupati dan walikota se-Sumatera Utara, rektor perguruan tinggi, Kopertis Wilayah I Sumut-NAD, serta semua satuan kerja.
Menurut Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Utara, Achmad Fadillah, Propinsi Sumatera Utara mendapat jatah APBN sebesar 29,737 triliyun rupiah. Meliputi DIPA kementerian/Lembaga sebanyak 1.181 DIPA dari 892 satuan kerja (satker) dengan total dana sebesar 11.693 triliyun rupiah dan Dana Perimbangan untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten sebesar 17.774 triliyun rupiah.
Menurut Achmad Fadillah, tahun 2011, pemerintah mempercepat penyerahan DIPA kepada para kuasa pengguna anggaran. Percepatan tersebut menujukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sejak hari pertama tahun anggaran 2011. Diharapkan rencana kegiatan satker pada tahun anggaran 2011 dapat dilaksanakan lebih awal, dan dapat diikuti dengan tingkat penyerapan yang seimbang, sehingga target pemerintah dapat tercapai secara sistematis, efisien dan sesuai dengan perencanaan.
Dalam kesempatan itu pula, Wakil gubernur Gatot Pudjo Nugroho menyampaikan harapannya agar prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011 dapat menjadi fokus pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun depan. Sehingga dapat memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan mendukung terciptanya keadaan lingkungan yang lebih baik.
Oleh : Ma’ruf Effendi – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan