Liputan Forum Diskusi PPSPM Satker Kementerian Keuangan Wilayah Jayapura
Perbendaharaan.go.id-KPPN Jayapura mengundang seluruh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSPM) Satker vertikal Kementerian Keuangan dalam Wilayah Pembayaran KPPN Jayapura. Hadir dalam kesempatan tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Kanwil DJKN Provinsi Papua, Kanwil Ditjen Pajak papua maluku, KPKNL Jayapura, KPP Pratama Jayapura, KPKNL Jayapura, KPBC Jayapura serta GKN Perwakilan Provinsi Papua. Acara ini di dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono yang hadir pada acara tersebut dan disertai seluruh Pejabat Eselon III dan IV pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Diskusi sendiri dilaksanakan di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaa, Senin (30/01).

“Diskusi ini untuk membantu teman-teman satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang berada di wilayah bayar KPPN Jayapura agar proses penyerapan dananya lancar sehingga laporan keuangannya juga tepat waktu” demikian Bartolomeus Sato, selaku Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memberi sambutan dalam sesi pertama diskusi. Beliau juga menambahkan bahwa diskusi ini sebagai tindak lanjut atas rapat koordinasi yang telah diikutinya beberapa waktu lalu.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono dalam sambutannya mengatakan bahwa kita berharap tahun 2011 menjadi bahan evaluasi untuk menutupi kekurangan maupun kesulitan yang dihadapi, sehingga dengan forum ini kita bisa diskusikan hal-hal tersebut agar tahun anggaran 2012 kesulitan tersebut tidak kita hadapi lagi. Ditjen Perbendaharaan sebagai pembina merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses pencairan dana maupun pelaporan keuangan, karena satker kementerian lain, laporan tingkat kementerian bisa mencapai opini WTP,seharusnya Kementerian Keuangan menjadi contoh yang harus dipedomani oleh kementerian lainnya. “Kita saudara dalam lingkup kementerian keuangan, Sinergi merupakan salah satu nilai kemenkeu yang harus kita jalankan, jangan terkotak-kotak karena beda eselon atau beda dirjen contohnya untuk penyerapan pajak yang baik, kita kerjasama dengan pajak untuk mengetahui pemetaan daerah mana saja yang penerimaan pajaknya lumayan besar tapi Bank persepsi sedikit atau tidak ada,” papar Bjardianto.

Ditjen Perbendaharaan khususnya di papua dan papua barat tidak ingin menjadi kambing hitam karena Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sendiri yang belum WTP. Namun, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua merasa bangga dengan penyerapan tahun 2011 yang ditarget 90%, pada akhirnya mencapai 93 %.

Melalui acara tersebut, Ditjen perbendaharaan terutama Kanwil provinsi Papua dan KPPN Jayapura membuka forum diskusi serta evaluasi demi perbaikan dan kepentingan bersama yaitu Kementerian keuangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua memberi sarana seperti PPAKP yang kita utamakan satker-satker kemeneterian keuagan. Pada bulan November 2011 bekerjasama dengan Balai Diklat Makassar kita mengadakan pelatihan Bendahara pengeluaran Lingkup Kemenkeu di wilayah Papua. Hal seperti ini kita jadikan sarana perbaikan karena dengan Pengelolaan Keuangan yang baik membentuk Kinerja seluruh bagian lain menjadi bagus. “Saya menginginkan satker-Satker Kementerian Keuangan khususnya Wilayah Papua menjadi Contoh dan teladan Satker lain, dan saya harapkan pula untuk KPPN lain didaerah menjadi pelopor kegiatan semacam ini,” ujar Bjardianto.

Forum diskusi lingkup kementerian keuangan wilayah Jayapura ini dipimpin langsung oleh kepala KPPN Jayapura, M Agus Lukman Hakim. Beliau mengingatkan Pejabat Pembuat dan Penanda Tangan SPM (PPSPM) untuk meguji tagihannya kembali sebelum memasukkan tagihan tersebut ke KPPN. Selanjutnya satker vertikal kementerian keuangan jayapura mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapinya, misalnya GKN Jayapura yang pada akhir Januari 2012 ini mengalami pergantian pejabat definitif Pengelola Perbendaharaan. Forum diskusi tidak hanya terkait dengan pelayanan di KPPN Jayapura, namun juga pelayanan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, seperti persetujuan TUP. Dalam penutupannya M.Agus Lukman Hakim mengajak satker vertikal kementerian keuangan Jayapura untuk berkoordinasi dengan KPPN Jayapura dan Kanwil Ditjen PBN Provinsi Papua apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan Pencairan Dananya.

Oleh: Erik Romansah – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua