Liputan Sosialisasi Program Pro Rakyat APBN/APBD 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari,perbendaharaan.go.id - Dalam rangka menginformasikan program-program pro rakyat pada APBN/APBD 2012 kepada masyarakat luas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan Sosialisasi Program Pro Rayat APBN/APBD 2012, Kamis (26/1) di Swiss-belHotel Kendari.

Acara sosialisasi dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala SKPD/Instansi Vertikal, para Kepala Kantor lingkup Kementerian Keuangan di kota Kendari, akademisi dan peneliti dari universitas/perguruan tinggi di kota Kendari, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat.

Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Alam dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkominten untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat. Untuk lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, komitmen ini antara lain dituangkan dalam program BAHTERAMAS (Bangun Kesejahteraan Masyarakat) ,yang merupakan paket sasaran pelaksanaan Agenda Pembangunan Daerah, khususnya yang berkaitan dengan Agenda Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Agenda Revitalisasi Pemerintahan Daerah. Secara legal formal, kedua agenda tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013. Secara konseptual, BAHTERAMAS didukung oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu : Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan, Pembebasan Biaya Pengobatan, serta Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan. Dengan demikian, dana APBN dan APBD dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat. “Sebagai Gubernur, saya mengelola dana rakyat,” tegas Nur Alam.

Pada sesi pertama, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Bilmar Parhusip memaparkan arah kebijakan belanja pemerintah pusat, program-program penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster penanggulangan kemiskinan, serta gambaran umum alokasi dananya baik secara nasional maupun lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara. Dijelaskan pula trend alokasi anggaran kemiskinan yang meningkat dari tahun ke tahun berhasil diikuti dengan menurunnya trend tingkat kemiskinan penduduk. Di samping itu dipaparkan pula permasalahan-permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Sosial yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, disertai strategi langkah-langkah untuk melakukan percepatan penyerapan Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2012.

Dalam kesempatan tersebut Bilmar Parhusip juga mengungkapkan alasan diselenggarakannya sosialisasi, yaitu dalam rangka menginformasikan program-program pro rakyat pada APBN/APBD 2012 kepada masyarakat luas. “Agar program-program tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas, khususnya diketahui oleh masyarakat yang berhak, sehingga seluruh elemen masyarakat bersama-sama dengan stake holder lainnya dapat melakukan pengawasan jalannya Pelaksanaan Anggaran,” ujarnya.

Pada sesi kedua Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara M. Nasir Andi Baso antara lain menggambarkan sinergitas pembangunan nasional dan daerah yang tercermin dalam kesesuaian RPJMD Provinsi Sultra Tahun 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Kepala Bappeda juga menjelaskan program pro rakyat beserta struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2012.

Pada sesi selanjutnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara memaparkan Program/Kegiatan Pro Rakyat yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD Tahun Anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh masing-masing badan/dinas tersebut. Selain itu dipaparkan pula implementasi Program BAHTERAMAS pada masing-masing badan/dinas tersebut. Antara lain diterbitkannya Kartu BAHTERAMAS untuk pengobatan gratis oleh Dinas Kesehatan bagi penduduk miskin yang tidak/belum tercakup dalam Program Jamkesmas.

Sesi terakhir acara sosialisasi diisi dengan tanya jawab/diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta sosialisasi dan para narasumber, dengan moderator Kepala KPPN Kendari Syakran Rudi. Pertanyaan-pertanyaan dari tokoh masyarakat maupun perwakilan LSM membuat diskusi menjadi ‘hidup’ dan berlangsung menarik.

Oleh: Kontributor Kanwil Sulawesi Tenggara