Liputan Sosialisasi Program Pro Rakyat dalam APBN 2012
Palu, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perrbendaharaan Provinsi Sulteng bekerja sama  dengan Pemda Provinsi Sulteng  mengadakan sosialisasi Program Pro Rakyat dalam APBN 2012, Selasa (28/2), di Swiss Bel Hotel Palu.  Sosialisasi tersebut mengambil tema “Program Pro Rakyat dalam APBN 2012 : Menuju Masyarakat Sulteng Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.”

Sosialisasi kali ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulteng, Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, SE, mewakili Gubernur Provinsi Sulteng. Dalam sambutannya Patta Tope berharap bahwa sosialisasi ini tidak hanya menjadi penyebarluasan informasi program-program pro rakyat dalam APBN 2012, namun juga menjadi ajang koordinasi dari seluruh pihak untuk menindaklanjuti instruksi Presiden RI yang disampaikan pada saat  Rapat Koordinasi dengan para Gubernur. Saat itu Presiden menyampaikan bahwa pembangunan yang bersifat ”Justice for All” untuk mendukung terwujudnya Millenium Development Goals.

Selain itu, Patta Tope juga menyoroti persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulteng. Berdasarkan data bulan September 2011, kemiskinan menyentuh angka 16% dari jmlah penduduk. Angka tersebut cukup jauh apabila dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 2%.Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini, Pemda Provinsi Sulteng berharap adanya  program pro rakyat yang berfokus pada hal-hal penting antara lain pertumbuhan ekonomi yang memadai termasuk pemerataan ekonomi itu sendiri, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Nara sumber pada kegiatan ini adalah Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulteng RM Wiwieng H,  Kepala Bappeda Provinsi Sulteng Prof. Dr. rer. pol. Patta Tope, S.E., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Abdullah, DHSM, M.Kes, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulteng Dr. H. Nasruddin L. Midu,    M. Ag., dan Kepala BPPMD Provinsi Sulteng Drs. Irwan Lahace, M.Si. Sementara bertindak sebagai moderator Kepala KPPN Palu Istu Wahudi.

RM Wiwieng H memaparkan materi mengenai Peran APBN TA 2012 sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, kebijakan alokasi bantuan sosial dalam rangka peningkatan program-program perlindungan sosial, dan Kebijakan pelaksanaan anggaran untuk percepatan penyerapan belanja bantuan sosial. Dirinya juga menyampaikan mengenai Pagu Alokasi Anggaran Bantuan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp424.340.166.000,00 yang tersebar di tujuh Kementerian/Lembaga.

Pemaparan kedua dibawakan oleh Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah yang menyampaikan mengenai statistik perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah dan kebijakan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2012. Suasana sosialisasi ini menjadi lebih dinamis ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator kepada para undangan.

Dalam kesempatan itu juga, Wiwieng menyampaikan mengenai penyerapan Anggaran di Provinsi Sulawesi sampai dengan akhir bulan Januari 2012 baru sebesar 1,65%. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat penyerahan DIPA Tahun Anggaran (TA) 2012  telah dilaksanakan sebelum TA dimulai. “Dalam dua tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah menyerahkan DIPA pada bulan Desember, kami berharap hal tersebut dapat menjadikan realisasi anggaran dapat lebih cepat” ujarnya dihadapan 250 undangan yang terdiri dari perwakilan SKPD yang memiliki program-program pro-rakyat, perwakilan Akademisi dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penelitian, media massa serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program pro-rakyat di bidang kesehatan, sosial dan pendidikan.  


Oleh : Tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah