Liputan Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini Tahun 2013
Ambon, djpbn.kemenkeu.go.id – Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Jumat (5/7), di Hotel Aston Natsepa Ambon. Seminar tersebut dipenuhi sekitar 300 orang undangan terdiri dari unsur civitas Akademika Universitas Pattimura dan tiga kampus perguruan tinggi lainnya, para Pejabat Eselon II, Kepala Dinas/SKPD pemda propinsi dan kota, tokoh pemuda, pemuka masyarakat dan pekerja pers.
Diskusi sempat memanas dalam dialog dua arah antara peserta dan narasumber disekitar masalah defisit anggaran lebih banyak membiayai subsidi selama ini termasuk subsidi BBM dan subsidi energy listrik, namun subsidi ini banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas menengah keatas. “Ini yang bikin cilaka”, celetuk salah satu peserta. “Kalangan menengah dikepulauan Maluku beta bisa itung jari, tapi harga bensin dan solar naik yang menderita semua masyarakat Maluku, katong mo bikin apa”.
Berdasarkan kesimpulan diskusi, sektor manufaktur di Prov Maluku baru tumbuh 1%, paling rendah di seluruh provinsi. Untuk itu semua kalangan perlu mempromosikan kelebihan dan potensi Provinsi Maluku yang berbasis kepulauan. Perlu pembangunan infrastruktur transportasi dan listrik serta semua pihak yang berkepentingan menjaga keamanan dan stabilitas politik. 
Seminar dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku, Mattaro Nurdin Arta, sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan. Dalam sambutannya ia menyampaikan, bahwa kegiatan seperti ini diperlukan sebagai media komunikasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) dengan Pemerintah Daerah, Civitas Akademika, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat untuk membicarakan bersama isu-isu penting yang tersirat ataupun tersurat dalam APBN serta arah kebijakan APBN dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku.
Selanjutnya Mattaro Nurdin Arta menyampaikan Arah Kebijakan Fiskal 2013, empat pilar pembangunan untuk memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya penyehatan fiskal. Ia juga mengharapkan agar pertemuan diskusi seperti ini menjadi suatu model media komunikasi. Perlu upaya membiasakan diri yang akhirnya menjadi suatu budaya. Fiskal sehat, politik sehat, ekonomi maju, katong ikut sejahtera.
Seminar sehari menampilkan pembicara dari peneliti senior Badan Analisa Fiskal Makmun dan Kasubdit pada Direktorat Jenderal Anggaran Yonathan, yang juga berlatar belakang penyusun kebijakan fiskal. Sedangkan pembicara ketiga Kepala KPP Pajak Pratama Aly Rahmat Saleh yang berbicara seputar penyerahan ke Pemda PBB-P2. Seminar juga menampilkan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Patimura, Dr. Stella Maris Metekohy yang bertindak sebagai moderator.
Dalam seminar terungkap bahwa masalah utama subsidi BBM adalah harga yang murah, uncontrollable, tidak tepat sasaran, sehingga akan berdampak ke beban fiskal (defisit APBN), defisit current account, opportunity loss, ketidakadilan, dampak lingkungan, praktek penyelundupan dan menghambat pengembangan energi alternatif.
Selanjutnya dipaparkan latar belakang perlunya APBN-P 2013. Hal ini dilakukan karena munculnya beberapa indikator tidak sehat seperti krisis global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, harga lifting minyak yang cenderung menurun, nilai tukar rupiah terdepresi, ICP berada pada level tinggi, volume BBM bersubsidi meningkat tajam, oleh karena itu diperlukan langkah pengamanan APBN untuk pengendalian defisit, quality spending, menjaga ketahanan perekonomian nasional.
Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku
