Padang, perbendaharaan.go.id - Sebagai upaya mendukung stabilitas perekonomian, KPPN Padang mengadakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pengaruh Percepatan Penyerapan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat, Rabu (22/4), di Ruang rapat KPPN Padang.
Narasumber dalam kesempatan tersebut, Regional Economist/Ekonom Kementerian Keuangan Dr. Hefrizal Hendra, M.Soc.Sc. Dalam acara tersebut turut juga diundang Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi, serta Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang memiliki alokasi anggaran yang besar di Tahun Anggaran 2015.
Inisiasi kegiatan tersebut muncul dari kesadaran bahwa anggaran dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi dampak negatif yang tidak dikehendaki dari Business Cycles perekonomian. Misalnya, ketika dalam keadaan “economic booming”, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat mengurangi dampak resesi dan kontraksi dari perekonomian. Realisasi Belanja Negara (Pusat dan Daerah) sangat penting agar kebijakan fiskal efektif, terutama untuk mengurangi dampak resesi dan pencapaian target pendapatan sangat penting untuk mendukung rencana belanja dan defisit yang terkendali.
Kegiatan ini juga merupakan upaya nyata untuk mengidentifikasi kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran serta menawarkan solusi untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang proporsional. Berdasarkan data penyerapan anggaran lima tahun terakhir, bahwa realisasi penyerapan anggaran daerah semester I rata-rata sekitar 33 % sedangkan sisanya di semester II tahun berkenaan. Secara umum dari penyerapan anggaran yang tidak proporsional dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya, ketika terjadi penyerapan anggaran yang rendah di Semester I dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengurangi defisit angaran ataupun untuk menciptakan surplus anggaran. Sedangkan dampak negatifnya adalah berkurangnya efektivitas kebijakan fiskal yang hendak diterapkan tatkala kondisi perekonomian mengalami resesi dan pada akhir tahun anggaran cenderung menimbulkan inflasi yang tidak sesuai dengan target. Secara keseluruhan dampak rendahnya penyerapan anggaran akan menciptakan berkurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, layanan publik tertunda/terganggu, upaya redistribusi yang terganggu, multiplier efek yang berkurang dan pada akhirnya pertumbuhan perekonomian yang terganggu.
Solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan penyerapan anggaran yang proporsional yaitu adanya perbaikan dalam system/mekanisme pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas, manajemen kas, dan pengawasan internal. Pentingnya manajemen kas dalam pelakansanaan anggaran diantaranya untuk memaksimalkan manfaat pada idle cash, mengendalikan berbagai risiko diantaranya risiko operasional, risiko kredit dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah dan memastikan bahwa kas yang cukup tersedia untuk membayar pengeluaran saat jatuh tempo dan meminjam hanya bila diperlukan.
Akhirnya, sebagai tindak lanjut atas kegiatan ini, Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan kantor vertikal dibawahnya berkomitmen untuk selalu siap membantu apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat hambatan dan permasalahan. Tim Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat dan KPPN Padang terbuka dan siap membantu para peserta untuk mengatasi permasalahan di bidang pengelolaan keuangan negara. KPPN Padang menyiapkan tenaga-tenaga customer services yang profesional yang siap membantu satuan kerja memahami regulasi-regulasi pengelolaan keuangan negara maupun masalah pengoperasian aplikasi-aplikasi pengelolaan keuangan satker.
Oleh: Famiono – Kontributor KPPN Padang