Palangka Raya, djpbn.kemenkeu.go.id - “Sistem MPN G2 (e-billing) bertujuan untuk memperluas dan mempermudah penyetoran penerimaan negara serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem MPN generasi sebelumnya.
Proses transisi menuju sistem MPN G2 memerlukan upaya yang serius dari semua pihak. “Saya berharap rakor ini dapat memberikan rumusan cara-cara yang lebih efektif agar proses transisi dari MPN G1 menuju MPN G2 dapat berjalan dengan sukses”. Demikian salah satu pesan yang disampaikan oleh Ludiro, Kakanwil DJPBn Prov. Kalteng pada saat membuka Rakor tentang implementasi MPN G2.
Untuk kesekian kalinya Kanwil DJPBn Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penggunaan MPN G2 (E-Billing System) Di Provinsi Kalimantan Tengah , Selasa(18/08). Rakor diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun sinergi dan menyamakan persepsi terkait optimalisasi penggunaan MPN G2 dengan pihak-pihak terkait khususnya bank/pos persepsi dan KPP Pratama. Kegiatan yang juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi penerimaan negara melalui MPN G2 khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini dihadiri oleh 21 peserta yang terdiri dari para Pimpinan Cabang Bank/Pos persepsi, Pejabat/Pegawai dari KPP Pratama Palangka Raya, KPPN Palangka Raya dan Kanwil DJPBn Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada kesempatan tersebut Kepala KPP Pratama Palangka Raya, Sonny Agustinus menyampaikan paparan tentang Pengenalan Billing System. “Kurangnya sosialisasi ke wajib pajak, belum terdaftarnya Bank Kalteng sebagai Bank Persepsi yang telah menggunakan sistem MPN G2 serta belum cukup familiarnya wajib pajak dengan teknologi Informasi dalam penyetoran penerimaan negara merupakan beberapa sebab belum optimalnya implementasi penggunaan MPN G2 di Provinsi Kalteng”, kata Sonny Agustinus.”Namun demikian kami telah dan terus melakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penggunaan MPN G2 antara lain dengan pelaksanaan sosialisasi, pembuatan leaflet, brosur, banner, spanduk dan penayangan video serta penyediaan loket khusus pembuatan pendaftaran kode billing pada Ruang Layanan KPPN Palangka Raya, “kata Bungas, Kepala KPPN Palangka Raya yang juga menjadi narasumber.
Pada bagian terakhir, Kepala Bidang SKKI, Edy Purwanto menyampaikan bahwa optimalisasi Penerimaan Negara melalui MPN G2 menjadi tanggung jawab bersama sesuai porsi masing-masing. “Diperlukan upaya dan sinergi dari semua pihak agar proses peralihan/transisi dari sistem MPN G1 menuju MPN G2 dapat berjalan dengan mulus. Mengingat masa transisi yang tersisa 10 bulan lagi, perlu adanya upaya yang lebih kongkrit dan menyeluruh dari semua unsur terkait yaitu Ditjen Perbendaharaan dalam hal ini Kanwil dan KPPN, Ditjen Pajak dalam hal ini KPP Pratama, kalangan Perbankan dan PT Pos serta masyarakat secara luas”, kata Edy Purwanto menutup paparannya. Acara rakor berlangsung sangat interaktif, dengan beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh semua pihak guna mensukseskan implementasi MPN G2 di Provinsi Kalimantan Tengah.
Oleh : Istiqomah, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalteng