Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id – Komitmen dalam menghadirkan pelayanan berkelas dunia kepada stakeholders dan penciptaan good governance terus dilakukan oleh KPPN Palembang. Hal ini kembali dibuktikan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani (WBK/WBBM) pada KPPN Palembang di GKN Palembang, Rabu (01/03).
Selain Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Joko Imam Santoso, acara tersebut disaksikan pula oleh Kepala PPATK-RI KA. Badaruddin dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati.
Pada kesempatan tersebut Kepala PPATK-RI menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap langkah maju yang dilakukan oleh KPPN Palembang. “Kami harapkan KPPN Palembang dapat menjadi role model bagi instansi pemerintah lainnya dan konsisten mendukung pelayanan publik yang bersih dari praktik KKN” kata Badaruddin.
Kepala PPATK-RI juga mengingatkan kembali bahwa tindak korupsi biasanya terjadi sistemik, mulai dari pucuk pimpinan sampai tingkat bawah. “Harapan kita dapat memutus mata rantai korupsi sampai ke akarnya” demikian diungkapkan Badaruddin.
Sedangkan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan dan membentuk budaya kerja positif sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. “KPPN Palembang memiliki peran yang penting, apalagi saat ini pemerintah pusat concern pada infrastruktur dan peningkatan transfer dana desa yang untuk Sumatera Selatan mencapai 50 triliun Rupiah pada 2017. Semoga KPPN Palembang dapat menjadi mitra pembangunan Sumsel yang konsisten menjaga nama baik Kementerian Keuangan” demikian Sumiyati menyampaikan harapannya. “Terima kasih KPPN Palembang dan Kanwil DJPBN Sumatera Selatan telah mendukung komitmen menghadirkan good governance dalam pengelolaan APBN. Semoga tidak berhenti sampai pada WBK/WBBM dan terus berlanjut pada capaian-capaian selanjutnya” tambahnya lagi.
Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sumsel, Sudarso dalam pembukaan acara menyampaikan optimisme makin baiknya layanan publik KPPN Palembang dengan pencanangan ini. “KPPN Palembang telah terbukti tangguh dan konsisten bertransformasi, dimulai pada saat pencanangan KPPN Percontohan di tahun 2008, berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2008 pada 2015 hingga berada di titik ini. Kami optimis insan KPPN Palembang dapat menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, terlebih melalui implementasi WBK/WBBM mulai tahun ini” ujar Sudarso.
Dalam pencanangan ini, Kepala KPPN Palembang, Siti Rosidah Sundari menandatangani Pakta Integritas setelah sebelumnya seluruh jajaran pimpinan dan pegawai KPPN Palembang membacakan pernyataan komitmen bersama.
“Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi insan KPPN Palembang, Kepala PPATK dan Inspektur Jenderal Kemenkeu bisa menyaksikan langsung serta mendukung komitmen kami dalam implementasi WBK/WBBM ini” kata Sundari, seusai acara.
Arya Dwari Rahmani-Kontributor KPPN Palembang