Ternate, 7 April 2022 - Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menggelar Diseminasi Moneter dan Fiskal Lingkup Provinsi Maluku Utara di Hotel Sahid Bella Ternate, Kamis (07/04). “Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2021 meningkat 2,07% dibandingkan tahun 2020 yang didominasi oleh pendapatan transfer,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto, dalam kegiatan yang dilaksanakan secara luring tersebut.
“Namun demikian, porsi PAD terhadap total pendapatan masih sangat rendah yaitu di angka 5,07%, sisanya 94,89% masih dipegang oleh TKDD. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal di Maluku Utara masih rendah dan sangat bergantung dengan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat,” tambah Adnan.
Untuk itu, Adnan menjelaskan perlunya inovasi-inovasi untuk meningkatkan PAD sehingga dapat memperbesar kapasitas fiskal. Inovasi yang bisa dilakukan antara lain pengelolaan sumber penerimaan baru, pemutakhiran data pajak dan wajib pajak daerah, pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah, dan digitalisasi penerimaan daerah.
Lebih lanjut, dihadapan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Barat, Rektor Universitas Khairun beserta para media, Adnan menyampaikan perlunya daerah dalam mengembangkan sektor unggulan, khususnya sektor pariwisata. “PR-nya adalah bagaimana mewujudkan Maluku Utara sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Selain itu beliau juga menghimbau pentingnya pengembangan sektor potensial di bidang pertanian dan perkebunan yang melibatkan UMKM,” terang Adnan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia, R. Eko Irianto, memaparkan data terkait pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan inflasi yang tengah terjadi. “Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Malut pada Triwulan IV 2021 menggambarkan kondisi yang positif. Ekonomi mampu tumbuh tinggi 21% (yoy) atau 14,44% (qtq). Penyumbang pertumbuhan berasal dari industri pengolahan (14,24%) dan perdagangan besar dan eceran (2,04%). Pertumbuhan tersebut mengalami akselerasi dari Triwulan III 2021 maupun Triwulan IV 2020 sehingga sepanjang tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tercatat sebesar 16,40% (yoy) dan menjadi yang tertinggi di Indonesia,” jelasnya.
Eko menambahkan bahwa inflasi di sepanjang tahun 2021 tetap terjaga dalam rentang target. Pada bulan Desember 2021, Maluku Utara mengalami inflasi sebesar 1,03% (mtm), sejalan dengan nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,57% (mtm). Apabila ditinjau secara tahunan, selama tahun 2021 inflasi di Maluku Utara berada di angka 2,38%, sedikit di atas inflasi nasional sebesar 1,87%. “Inflasi Maluku Utara pada 5 tahun terakhir selalu mengalami gejolak tekanan harga pada bulan Ramadan dan Idul Fitri serta akhir tahun. Pada tahun 2021, fluktuatif makanan dan angkutan udara mempengaruhi tekanan inflasi. Inflasi pada tahun 2022 diproyeksikan akan berada pada rentang target nasional sejalan dengan ekspektasi memulihnya mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19,” ungkap Eko.
Kegiatan ini merupakan sinergi antara pengelola fiskal dan moneter untuk memajukan perekonomian di Maluku Utara yang dituangkan dalam diseminasi terkait Kajian Fiskal Regional oleh Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dan Laporan Perekonomian Provinsi oleh Bank Indonesia.
(Rafidan Alif)