Liputan peringatan Hari Keuangan RI ke -64 di kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalsel
Banjarmasin, djpbn.kemenkeu.go.id - Terungkap sudah semua permasalahan yang selama ini menjadi penyebab rendahnya tingkat penyerapan pagu DIPA Satker. Segala uneg-uneg dari satker, rekanan, dan perbankan/pos, tercurah dalam acara Sarasehan Penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2010 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan KPPN Banjarmasin pada hari Selasa, 2 November 2010 di Training Center Bank Mandiri Kalsel.
Acara sarasehan yang ditujukan untuk menjaring masukan terhadap permasalahan pelaksanaan APBN khususnya terkait penyerapan DIPA dan pencairannya melalui BO I dan Bank/Pos Penerima ini, diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Keuangan ke 64 yang diikuti oleh satker wilayah pembayaran KPPN Banjarmasin yang berpagu besar namun berdaya serap rendah. Selain itu juga dihadiri oleh Perbankan, PT Pos, dan kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI dan APINDO serta PHRI Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada sambutan pembukaan, Kepala Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan, Elin Sumarlina, mengharapkan agar para peserta tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengungkapkan segala permasalahan terkait pelaksanaan APBN serta penyerapan DIPA. Ditambahkan juga bahwa rata-rata tingkat penyerapan pagu DIPA sampai dengan bulan Oktober 2010 sebesar 64,59%.
“Sarasehan ini diharapkan bermanfaat sebagai solusi untuk mencari jalan keluar agar penyerapan pagu DIPA dapat optimal“ tambah Ibu yang dikenal ramah tapi tegas ini.
Sarasehan diawali dengan paparan Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran, Noor Achmadi yang menjelaskan hasil dari kuisioner penyerapan DIPA untuk satker di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan tersebut beliau memaparkan persentase tingkat penyerapan anggaran dan penyebab rendahnya daya serap.
Sementara itu Kepala KPPN Banjarmasin, Sidiq Juniarso, menjelaskan tentang kondisi Realisasi Penyerapan DIPA 2010 per 29 Oktober 2010. Kepala kantor yang baru satu minggu bertugas tersebut memaparkan secara sekilas PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas beban APBN pada satker, yang meliputi ruang lingkup, latar belakang dan upaya dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian tagihan negara pada satker.
“Saya mengingatkan kepada Bapak, Ibu sekalian tentang komitmen kita bersama untuk mendukung terciptanya pelaksanaan anggaran dan pelayanan yang prima dengan mentaati ketentuan-ketentuan terkait dokumen dan prosedur dalam mengajukan SPM,” kata Sidiq Juniarso. “Khususnya pada penulisan rekening pihak penerima, harus benar. Karena masih sering terjadi SP2D diretur oleh Bank/Pos Penerima karena alasan ini,” lanjutnya.
Pada sesi interaktif, semua peserta mendapat giliran dan tidak segan-segan mengeluarkan uneg-unegnya. Permasalahan yang mengemuka yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan DIPA, seperti, kesulitan dalam proses pengadaan barang dan jasa, terlambat diterimanya DIPA/Revisi DIPA terutama untuk APBN-P yang diterima pada awal Triwulan IV sampai dengan penyaluran dana SP2D dari BO I ke rekening penerima, menjadi bahan/materi diskusi yang dikupas tuntas oleh para peserta. Apresiasi terhadap perubahan pelayanan KPPN Banjarmasin yang semakin cepat juga tidak luput dari sorotan Bapak Sukamto dari satker Pengembangan Kawasan Permukinan Dinas PU.
Beberapa permasalahan dan masukan terkait penyerapan DIPA terangkum dalam pembacaan hasil sarasehan oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pertama, keengganan kontraktor untuk segera mengajukan tagihan kepada KPA, kedua, faktor cuaca yang mempengaruhi proses kemajuan pekerjaan fisik, ketiga, kemampuan dan pengetahuan SDM yang terbatas, keempat, DIPA APBN-P turun pada triwulan 3 dan 4 sehingga satker terkendala waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa, kelima, terdapat anggaran kegiatan yang bertanda bintang (*) belum dibuka dan yang terakhir, lambatnya transfer dana SP2D dari BO.I ke rekening yang berhak karena beberapa kesalahan pencantuman rekening.
Lebih lanjut, Elin Sumarlina menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dan KPPN Banjarmasin akan siap setiap saat, menyediakan tenaga pembimbing dan tempat pelatihan SDM bagi satker yang memerlukan pembimbingan. Baik perorangan maupun klasikal yang telah disiapkan tempatnya di Mini Treasury Learning Centre Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan.
Oleh : Sidik Yuniarso dan Sudarmanto - kontributor Banjarmasin.
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan
- Regional
- Dilihat: 3706