Liputan Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Jogja memang Istimewa, Satker Mitra Kerja Juga Harus Istimewa,” ungkapan tersebut dilontarkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, pada tanggal 27 s.d. 29 Februari 2012. Acara tersebut mengambil tema.” Dengan evaluasi, kita mantapkan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2012 demi pengelolaan keuangan satuan kerja yang akurat, berdaya serap tinggi dan akuntabel”.

Acara diikuti oleh 352 peserta dari 201 satker. Dalam pengarahannya, Hendro Baskoro menyampaikan pentingnya prinsip dalam pengelolaan keuangan negara yaitu adanya pembagian tugas dan kewenangan antara Menteri Teknis sebagai COO dan Menteri Keuangan sebagai CFO sehingga tercipta mekanisme check and balance. Lebih lanjut dirinya menegaskan secara mendalam tugas KPA/PPK dalam penyusunan rencana kegiatan satker dan penarikan dananya, yang merupakan amanat dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Disamping itu Hendro juga meluruskan pemahaman bahwa penyimpanan asli dokumen pembayaran adalah merupakan tugas PPSPM, yang selama ini dalam prakteknya pada sebagian besar satker, hal tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Rakor ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi setiap tahun, yaitu rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun namun di akhir tahun justru meninggi penyerapannya, sehingga melalui rakor evaluasi ini hal tersebut diharapkan tidak terjadi di tahun anggaran 2012. Satker yang diundang adalah satker yang mengajukan SPM relatif banyak di akhir tahun anggaran 2011. Peserta yang diundang adalah PPK dan PPSPM dengan pertimbangan bahwa para pejabat tersebut sangat berperan dalam cepat tidaknya penyerapan anggaran satker, baik tidaknya kualitas pengelolaan keuangan satker dan akuntabilitas aspek finansialnya. Tujuan akhirnya adalah percepatan penyerapan anggaran tahun 2012 serta pembenahan tata kelola pengelolaan keuangan satker sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2004.

Untuk meningkatkan pemahaman bagi para peserta diberikan materi Pengelolaan Keuangan Satker sesuai UU No 1 Tahun 2004, PMK 170/PMK.05/2010, dan Perdirjen PBN No. PER-66/PB/2005 dengan narasumber Kepala Kanwil, Kepala Bidang PP I dan Para Kepala Seksi Bidang PP I/II. Sebagai evaluasi kepada para peserta diberikan post tes untuk mengukur efektifitas edukasi yang diberikan. Hasil yang didapat cukup positif dengan indeks pemahaman peserta mencapai 85. Untuk menambah semangat dan motivasi peserta diberikan penghargaan kepada 5 peserta terbaik, yaitu :
1. Peserta terbaik I : Syamsul Munif dari PTA Yogyakarta
2. Peserta terbaik II : Sumaryatun dari UGM
3. Peserta terbaik III : Fahrudin dari PA Sleman
4. Peserta terbaik IV : W. Ari Widiawan dari Balai Bahasa Yogyakarta
5. Peserta terbaik V : Marsidjo dari Ditresnarkoba Polda DIY

Dari hasil rakor terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya kelambatan penyerapan anggaran yaitu : revisi DIPA sebagai bagian dari APBN-P terbit menjelang akhir tahun yaitu pada bulan September-Oktober 2011, perlunya penyempurnaan regulasi mekanisme pengadaan sampai pencairan dana ( Perpres 54 2010, PMK 134/PMK.05/2005, Per-66/PB/2005), dan tata kelola pengelolaan keuangan satker yang belum baik. Sebagai kesimpulan Rapat Koordinasi ini menghasilkan tekad bagi satker untuk melakukan pembenahan tugas dan tanggung jawab antara pengelola keuangan, KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran agar tercipta pengendalian internal yang memadai serta mampu bersinergi untuk mempercepat penyerapan anggaran pada tahun 2012.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta