Liputan Soft Launching KPPN Percontohan
Surakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Hari pertama di Bualan Oktober Tahun 2012 menjadi hari bersejarah bagi 13 KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu KPPN Pati, Kudus, Pekalongan, Magelang, Purwokerto, Tegal, Cilacap, Purworejo, Sragen, Klaten, Banjarnegara, Purwodadi dan Surakarta. Pada hari istimewa itu, Senin (1/10), 13 KPPN tersebut secara bersamaan ditetapkan sebagai KPPN Percontohan.

Meskipun baru dilakukan launching, sebenarnya sejak Tahun 2009 KPPN-KPPN tersebut telah melaksanakan Standar Prosedur Operasi sebagai KPPN Percontohan. Pemilihan lokasi acara soft launching yang dipusatkan di KPPN Surakarta tentunya bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7835/PB/2012 tanggal 27 September 2012 , tingkat kesiapan KPPN Surakarta dalam bidang organisasi dan proses bisnis, bidang SDM dan bidang sarana dan prasarana telah mencapai 100 %. Soft launching dihadiri oleh para Kepala KPPN se-Jawa Tengah, perwakilan Muspida setempat, Rektor IAIN dan satuan kerja lainnya lingkup KPPN Surakarta.

Acara Launching yang diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, BagiMu Negeri dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan memberikan suasana khidmad. Gema pemukulan gong dan penandatanganan Piagam Launching oleh Bjardianto Pudjiono Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menjadi tanda implementasi KPPN Percontohan telah resmi di 13 KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa tengah. Kepada ke 13 KPPN tersebut , Bjardianto Pudjiono menyerahkan Piagam yang menjadi bukti bahwa 13 KPPN tersebut sah menjadi KPPN Percontohan.

Dalam sambutannya Bjardianto Pudjiono menyampaikan, “Pembentukan KPPN Percontohan didasari dengan adanya keinginan penyederhanaan dalam proses penyelesaian pekerjaan, serta perubahan kultur dan pola pikir para pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selama ini stigma yang terbentuk di masyarakat adalah layanan publik yang instansi pemerintah terkesan lamban, tidak transparan, bahkan diwarnai dengan pungutan yang tidak resmi,” ujarnya.

Stigma itulah yang ingin diubah dengan adanya pembentukan KPPN Percontohan. Dengan motto pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya Layanan prima KPPN Percontohan dilakukan dengan pelayanan satu atap (one stop service), proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberi informasi secara real time, transparan, dan akuntabel serta didukung Sumber Daya Manusia yang diseleksi secara ketat. Dan diharapkan dengan diimplementasikannya KPPN Percontohan Tahap VI ini dapat menjadi jaminan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik”.

Acara soft launching dilanjutkan dengan tari gambyong dari Institut Seni Indonesia Surakarta dan pengguntingan rangkaian melati oleh Kakanwil dan perwakilan Muspida setempat, sebagai langkah awal untuk peninjauan layanan di front office KPPN.

Oleh: Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng