Liputan sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN KPPN Padang
Padang, djpbn.kemenkeu.go.id – Demi membantu pengelolaan keuangan yang professional oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, KPPN Padang memberikan sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN kepada kementerian tersebut, Rabu (21/8). Suasana semangat, antusias dan penuh kedisiplinan menguasai ruangan Basa I hotel Pangeran Beach Padang. Hadir para anggota TNI berbaju hijau dan biru memenuhi ruangan, konsentrasi mendengarkan sambutan dan sosialisasi peraturan hingga selesai.
Kegiatan ini merupakan rangkaian tindak lanjut wujud pelaksanaan SE-23/PB/2013 Tentang Persiapan Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Menteri Pertahanan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu hal penting dalam peraturan bersama dimaksud adalah bahwa Satker daerah vertikal Kementerian Pertahanan akan menerima DIPA petikan sesuai dengan usulan Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran. Untuk itu dalam implementasinya diperlukan persiapan-persiapan termasuk persiapan SDM pengelola keuangan satker yang profesional.
Acara di dahului dengan laporan kepala KPPN Padang, Subur Bahariyanto, dilanjutkan dengan sambutan Komandan Lantamal II Padang Brigjen TNI (Mar) Soedarmien Soedar yang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kepala KPPN Padang yang telah memfasilitasi sosialisasi ini. Ia juga mendorong jajaran pengelola keuangan pada satuan kerja TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk tidak segan-segan bertanya tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Turut memberikan sambutan dalam acara itu adalah Pangdam I/BB yang diwakili oleh Asredam I/BB Mayor CKU Irdham Syarif dan Komandan Lanud Padang, Letkol (Pnb) Heri Kris Dri Handaka.
Sementara itu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Achmad Saefuddin, memberikan pengarahan sekaligus membuka acara sosialisasi. Dalam Sambutannya Achmad Saefudin menyampaikan agar tata kelola dan kinerja manajemen keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI akan lebih profesional, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam implementasinya nanti terdapat hambatan dan permasalahan tim Kanwil DJPBN Provinsi Sumatera Barat dan KPPN Padang siap untuk memberikan bimbingan teknis dan asistensi dengan tanpa dipungut biaya.
Oleh : Sumadi – Kontributor KPPN Padang
Editor: Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan




