Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, -Seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi tranformasi di Kementerian Keuangan terus bergulir, seperti saling berlomba, setiap Eselon I di Kementerian Keuangan melakukan terobosan terutama dalam penyederhanaan proses bisnis dan pelayanan. Tuntutan global yang tidak mungkin terelakan, semua proses bisnis, baik di sektor swasta maupun birokrasi menuju ke satu arah, dari direct system menjadi “online system”. Pada pertengahan Oktober 2013 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan E-Billing Pajak, kemudian Ditjen Perbendaharaan juga merilis proyek prestisius di bidang Sistem Keuangan, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN.

Sistem SPAN akan menjadi tonggak awal pengintegrasian semua proses bisnis dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan piloting SPAN Tahap I sudah diterapkan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II dan Pinjaman dan Hibah, dilanjutkan piloting tahap II meliputi Kanwil dan KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta (selain KPPN Tahap I) dan termasuk KPPN Jakarta IV yang akan diimplementasikan pada 03 Februari 2014, kemudian akan berlanjut pada Kanwil dan KPPN di seluruh Indonesia.

Dalam rangka menyongsong piloting tersebut, hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014, jajaran pegawai KPPN Jakarta IV dengan semangat bergotong royong melakukan penataan layout ruangan dengan mengusung tema “indahnya kebersamaan. Semua pegawai, termasuk Kasubag Umum Sriyanto, dan tidak ketinggalan Kepala KPPN Jakarta IV Zaid Burhan Ibrahim turun tangan ikut mengangkat dan memindahkan meja, lemari serta kabel jaringan. Semua bahu membahu penuh semangat menyelesaikan setiap tahap pekerjaan tersebut.

Pada hari Minggu kegiatan dilanjutkan kembali untuk melakukan pemasangan kembali jaringan listrik dan komputer. Kegiatan penataan layout tersebut juga tidak luput dari perhatian Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta Bapak Hendro Baskoro yang hadir langsung sekaligus memberikan semangat dan arahan kepada para pegawai KPPN Jakarta IV. Kegiatan tersebut berakhir bertepatan dengan berkumandangnya adzan ashar, dan para pegawai bergegas untuk melaksanakan sholat ashar di masjid As- Syuhada di lantai dasar (satu).

Kemudian pada hari Senin, 20 Januari 2014 dilaksanakan acara sosialisasi Implementasi SPAN Pilot Phase II bertempat di Aula Lantai II KPPN Jakarta IV Jl.Juanda No.19 Jakarta Pusat. Sosialisasi dihadiri oleh 242 Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Jakarta IV. Acara dibuka oleh Kepala KPPN dan sebagai nara sumber langsung dari Tim Direktorat Transformasi Perbendaharaan dan Tim Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Sosialisasi menuntut satker Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Pejabat PPSPM harus mempersiapkan data awal (data supplier) dan data kontrak yang valid, dan mengirimkan ke KPPN sebagai data awal SPAN. Komponen pokok data supplier minimal memuat nama supplier, kode NPWP, dan nomor rekening yang semuanya akan dibaca dan diverifikasi by system SPAN sehingga dalam penginputan tidak boleh terjadi kesalahan sekecil apapun, termasuk titik, koma, maupun spasi. Untuk pengajuan SPM Kontraktual hanya dapat dilakukan setelah data supplier dan data kontrak terdaftar di KPPN dengan mengirimkan ADK SPM, kemudian ADK SPM akan dikonversi menjadi ADK Resume Tagihan untuk proses penerbitan SP2D.

Sosialisasi dilakukan mengingat keberhasilan implementasi SPAN tidak dapat digantungkan hanya kepada satu institusi di Ditjen Perbendaharaan, tetapi wajib menjadi bagian semangat seluruh pegawai Kementerian/Lembaga untuk selalu mendukung transformasi di semua sistem keuangan negara kita. Suatu saat kita akan bangga, tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dalam membangun sistem baru, meninggalkan manual system, direct payment, dan multy business process, yang sangat tidak efisien, menuju era baru sistem keuangan negara yang integrated, online payment, dan accountable.

Oleh: Tri Priyatmo, kontibutor KPPN Jakarta IV