Liputan Rakorda PPAKP Wilayah Penyelenggaraan Sumatera Selatan
Palembang, djpbn.kemenkeu.go.id – “Mari tingkatkan koordinasi dan komunikasi demi tercapainya kesuksesan PPAKP 2014,” kata-kata tersebut berulang kali disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rina Robiati dalam sambutannya mengawali acara Rakorda Program Percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintah (PPAKP) 2014, Senin (14/4) di Ruang Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel.

Acara Rakorda dihadiri oleh 37 peserta yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang, KPPN Palembang, KPPN Baturaja, serta tim Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Seluruh pihak berdiskusi, bersinergi membentuk persepsi yang sama antar panitia penyelenggara sehingga membentuk standar yang sama pula terhadap pelaksanaan workshop baik di pusat maupun di daerah, “Kita disini berkumpul membentuk sinergi dan teamwork dalam kepanitiaan daerah guna membahas teknis pelaksanaan workshop PPAKP 2014, karena rakorda ini merupakan awal kunci sukses PPAKP 2014,” ucap Yuniarto Hadiwibowo, Kepala Balai Diklat Keuangan Palembang.

PPAKP merupakan program yang telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak tahun 2007. PPAKP bertujuan untuk menjadikan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan akuntabel dengan cara mendidik dan melatih SDM di berbagai Kementerian dan Lembaga mengenai ilmu dan pengetahuan di bidang Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Manajemen Kas, Manajemen Aset dan Akuntansi Pelaporan Keuangan. Dalam periode 2007-2013, PPAKP DJPBN berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 30.531 orang peserta. Pada tahun 2014, kewenangan penyelenggaraan PPAKP dialihkan dari DJPBN kepada BPPK yang kemudian dilaksanakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 

Tahun 2014 merupakan tahun transisi dimana seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga perlu disiapkan untuk dapat mengimplementasikan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Atas arahan jajaran pimpinan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan BPPK, serta untuk menanggapi tuntutan yang ada, PPAKP 2014 akan diarahkan untuk mendukung implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Oleh karena itu, konsep PPAKP 2014 akan berbeda dengan konsep PPAKP tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan training dalam bentuk diklat yang terbagi dalam kelas manajerial dan kelas reguler. Pada tahun 2014, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan menyelenggarakan “Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)” yang diperuntukkan bagi para operator pelaporan keuangan satuan kerja pemerintah pusat dengan target 8.659 peserta. 

PPAKP 2014 direncanakan digelar pada awal juni hingga November 2014, perlu disiapkan tenaga pengajar yang handal untuk mencetak peserta yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, “Untuk mempersiapkan kualitas dan kompetensi narasumber/pengajar, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Narasumber/Pengajar yang meliputi Training For Master Trainers (TMFT), Training of Trainers (TOT) dan Training of Trainers Penyegaran (ToT Penyegaran),” Ujar Joko Kisworo, Perwakilan Pusdiklat AP. 

Pada akhir sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengingatkan bahwa tahun 2014 merupakan tantangan bagi Ditjen Perbendaharaan karena menghadapi Acrual Basis Accounting dan Implementasi SPAN, “untuk menjembatani SPAN dan Acrual Basis Accounting, Ditjen Perbendaharaan akan meluncurkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) oleh karena itu dibutuhkan SDM yang berkompetensi tinggi” imbuh Rina Robiati.

Oleh : Muksin – Kontributor Kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Sumsel dan Imam Saroni – Setditjen Perbendaharaan