Liputan Seminar Kebijakan Publik
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal mengadakan seminar kebijakan publik yang bertemakan “Strategi Penguatan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang Berdaya Saing serta Berbasis Ekonomi Kerakyatan” (10/6). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Kalimantan Tengah yaitu sekitar 100 peserta yang terdiri dari Bappeda dan DPPKAD se-Kalimantan Tengah, instansi vertikal pusat, kalangan perbankan dan akademisi di Kota Palangkaraya, KPPN dan juga pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.

Latarbelakang diselenggarakannya seminar adalah adanya peran baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Menteri Keuangan di daerah, yang menuntut Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk berperan secara aktif membina hubungan dengan Pemerintah Daerah, dengan berlandaskan pada prinsip kemitraan, kesetaraan dan saling menguntungkan. Disamping itu, seminar juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi dari Menteri Keuangan di daerah harus senantiasa membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah” pesan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Drs. Haryana, M.Soc,Sc . Hal tersebut sangat penting dilakukan, mengingat, banyak tugas-tugas baru yang diemban oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, Haryana juga menyampaikan kondisi terkini dari keuangan negara, dimana pemerintah, karena berbagai sebab, sedang melakukan kebijakan penghematan anggaran. Hal tersebut haruslah diketahui dan dipahami oleh seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan, sehingga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang benar kepada seluruh stakeholder di daerah.

Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan seminar secara panel. Panel ini menghadirkan 3 Narasumber yaitu Kindy Rinaldy Syahrir dari BKF, Esthi Budilestari dari DJPK, dan Langen Budiharjo dari Bappeda Provinsi Kalteng. Pembahas dalam seminar ini adalah Harin Tiawon selaku Regional Economist Provinsi Kalteng dan dimoderatori oleh Siska Siska Indirawati dari BKF.

Materi pertama dipaparkan oleh Kindy Rinaldi Syahrir, B.Eng, M.Com, Ph.D, Kepala Bidang Pemantauan Dini Ekonomi Makro BKF. Dalam materi ini dipaparkan mengenai kondisi perekonomian global yang mempengaruhi Indonesia. Kondisi perekonomian global tahun 2014 diperkirakan masih lemah dan memungkinkan munculnya gejolak likuiditas global dan gejolak harga komoditas pasar global. Juga dipaparkan mengenai revisi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 dimana semula pertumbuhan ditargetkan 6% direvisi menjadi 5,5%.

Materi kedua dipaparkan oleh Esthi Budilestari, SE, MM, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II DJPK. Dalam materi ini dijelaskan mengenai arah kebijakan transfer tahun 2014. Arah kebijakan transfer tahun 2014 diantaranya adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah.

Pemaparan berikutnya disampaikan oleh Langen Budiharjo, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Kalteng. Dalam paparan ini, Langen Budiharjo menjelaskan mengenai program-program unggulan Pemprov Kalteng yaitu: Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang membangun infrastruktur hingga pedesaan, Kalteng Harati yang bertujuan mencerdaskan masyarakat Kalteng, Kalteng Barigas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kalteng, Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (GeBer MLT) yang bertujuan agar lahan terlantar dapat dioptimalkan manfaatnya bagi masyarakat Kalteng, Kalteng Besuh yang bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat Kalteng, serta Kalteng Tarang yang bertujuan agar listrik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kalteng.

Yang lebih menarik dalah pembahasan materi oleh Regional Economist Kalteng, Dr. Harin Tiawon, SE, MP. Dalam pembahasan ini, diuraikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah juga bergantung pada kondisi global. Agar perekonomian Kalimantan Tengah membaik, dibutuhkan berbagai program pembangunan yang kuat dan menyertakan seluruh lapisan masyarakat. Sebagian hasil pembangunan masih dinikmati beberapa kalangan tertentu yang ditunjukkan dengan meningkatnya koefisien gini, dengan demikian diharapkan kedepannya hasil pembangunan itu dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Program unggulan yang disiapkan oleh Pemprov Kalteng seperti Kalteng Harati dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM penduduk Kalteng sehingga dapat meningkatkan daya saing penduduk Kalteng pada saat dimulainya era pasar bebas dimana diperkirakan banyak tenaga asing yang mencari kerja di Indonesia terutama di Kalteng.

Sesi terakhir diisi dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi ini diberikan kesempatan untuk bertanya atas materi yang disampaikan. Salah satu pertanyaan yang menarik adalah saat ini banyak sekali kebijakan publik yang telah dirumuskan namun pada kenyataannya tidak dapat meyelesaikan persoalan utama seperti kemiskinan dan korupsi. Atas pertanyaan tersebut, narasumber menerangkan bahwa untuk menerapkan kebijakan harus diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang terjadi. Bila masalah tersebut telah diketahui, langkah berikutnya adalah merumuskan metode pencegahan atau penanggulangan masalah tersebut. Sebagai contoh adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Apabila kemiskinan disebabkan karena orang yang miskin tersebut menganggur, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kerja dengan melatih wira usaha, member modal kerja dan lain sebagainya. Saat ini pemerintah juga telah berusaha agar perbankan dapat memberikan kredit ke seluruh lapisan masyarakat yang dikenal dengan sebutan financial inklusion. Selain itu, harus juga ada komitmen bersama antara pemerintah selaku administrator dan katalisator pembangunan dengan kalangan dunia usaha dan masyarakat sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kearifan lokal dapat dimasukkan sebagai salah satu unsur penguat daya saing perekonomian. Komitmen juga diperlukan agar tidak ada program pembangunan yang dikorupsi.

Pelaksanaan seminar kebijakan publik ini berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini tercermin dari antusias para peserta dalam diskusi yang dilaksanakan setelah pemaparan. Kedepannya diharapkan seminar ini dapat dilakukan lebih baik lagi sehingga sinergi antara Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah dapat terbina semakin erat.

Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah