Liputan Rakor Penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah
Denpasar, djpbn.kemenkeu.go.id - Kerjasama Kanwil Provinsi Bali dengan Pemda makin erat dengan penandatanganan Kerjasama Pengelolan Keuangan Pusat dan Daerah (10/06) dalam sebuah Rapat Koordinasi (rakor). Rakor ini merupakan kelanjutan dari Forum Komunikasi yang terbentuk sebelumnya. “Dalam forum ini akan banyak hal penting yang dapat didiskusikan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah (Tata Kelola APBN-APBD) , kinerja ekonomi secara umum , serta dapat terbangun suasana kerja yang hangat dan optimal sehingga memudahkan terlaksananya “Transfer of Knowledge” dibidang pengelolaan keuangan Negara” kata Direktur Sistem Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih ketika membuka rakor tersebut. Butir yang telah disepakati dalam rakor adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali bersedia menyampaikan data keuangan secara tepat waktu dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali secara berkala akan menyampaikan laporan GFS kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang merupakan hasil konsolidasi LKPP dan LKPD lingkup Provinsi Bali serta sebagai fasilitator dalam memahami peraturan-peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Pusat dan daerah.
Ketika Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sehingga dana APBN-APBD yang dikelola akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta berdampak nyata kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Hal yang positif diungkapkan oleh Sekretaris Kota Denpasar , A.AN. Rai Iswara “ Pelaksanaan kegiatan ini dapat dipakai sebagai sandaran kedepannya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai motivasi bagi pemerintah daerah untuk berbuat lebih baik sehingga WTP yang merupakan harga mati bagi pemerintah daerah dapat terwujud”.
Dalam wawancara dengan TVRI Bali, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali , I.B,Gde Kartika Manuaba, mengharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat membangun sinergi antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel sehingga opini WTP atas LKPD pemerintah daerah dapat terwujud.
Oleh : Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Bali












