Jayapura, djpbn.kemenkeu.go.id - Semangat untuk berperan serta memberikan kontribusi nyata dalam ikut mendorong pembangunan ekonomi dan kemakmuran di daerah, khususnya wilayah timur Indonesia sangat terasa mencuat dalam acara kunjungan kerja Dirjen Perbendaharaan di Jayapura (20/2).
Mengambil tema “Penguatan Peran Kuasa Bendahara Umum Negara guna Mendukung Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” terlihat bahwa jajaran Ditjen Perbendaharaan berkomitmen kuat untuk menyelaraskan sinergi dengan apa yang menjadi fokus tujuan pembangunan daerah di Provinsi Papua.
“Tidak hanya semata menitikberatkan pemenuhan tugas saja, kami berkomitmen penuh untuk ikut serta memperbaiki kondisi di daerah, sedapat mungkin tanpa ada efek-efek samping yang tidak diinginkan.” Demikian ungkap Kepala Kanwil DJPBN Prov.Papua, Tiarta Sebayang dalam kesempatan tersebut.
Tiarta menambahkan pula bahwa berada di wilayah ujung timur Indonesia, dalam melaksanakan komitmen tersebut segenap jajaran Kanwil dan KPPN di lingkup Kanwil DJPBN Prov.Papua senantiasa berinovasi dan berupaya menyiasati segala keterbatasan guna tetap meningkatkan kinerja, khususnya penyaluran dana APBN di daerah Papua.
Penyaluran dana belanja modal khususnya yang langsung menunjang pembangunan infrastruktur seperti proyek pembangunan bandara di pedalaman dan jalan lintas Papua menjadi fokus perhatian utama. Hal ini mengingat bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut bernilai strategis karena berpengaruh langsung terhadap gerak perekonomian daerah dan hajat hidup masyarakat Papua. Karenanya, harus sangat diperhatikan kelancaran penyaluran dananya.
Hal tersebut sangat didukung oleh Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono.
“Adalah menjadu salah satu tugas jajaran Ditjen Perbendaharaan selaku aparatur di daerah untuk memelopori kesadaran bersama untuk memastikan bahwa setiap dana yang ditransfer dari APBN ke APBD dan masuk ke Kas Daerah harus menghasilkan output terbaik bagi kemakmuran rakyat di Bumi Cenderawasih ini” tegas Marwanto.
Tugas sebagai pionir dan memastikan output kemakmuran ini harus diwujudkan melalui pelayanan yang optimal, jangan terkendala oleh hal-hal kecil yang berdampak vital. Selain itu Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan untuk senantiasa membangun hubugan baik dengan stakeholder daerah, menjada citra di hadapan publik dan mempertimbangkan persepsi masyarakat dalam bertindak dan mengambil kebijakan.
“Produktifitas yang sudah dicapai jangan sampai tidak terjaga citranya akibat adanya sudut pandang dan persepsi yang keliru dari masyarakat” pesan Marwanto.
Oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
