Semarang, Jumat (03/07/2026) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta jajaran Kementerian Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I pada Jumat (03/07). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah sekaligus memperkuat pengawalan program prioritas pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan menerima paparan mengenai perkembangan ekonomi regional, pelaksanaan APBN, serta progres berbagai program prioritas pemerintah. Hingga semester I 2026, perekonomian Jawa Tengah tetap terjaga dengan inflasi yang terkendali dan APBN yang terus mendukung aktivitas ekonomi daerah. Perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, pembangunan infrastruktur, dan program perumahan masyarakat turut menjadi fokus pembahasan.
Paparan juga menunjukkan bahwa proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah terus mengalami perkembangan. Dari koperasi yang telah terbentuk secara nasional, sebagian besar telah memasuki tahap operasional. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, sejumlah koperasi telah aktif melayani masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok, LPG, pupuk, serta komoditas lainnya.
Sementara itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terus dimonitor melalui pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Monitoring dilakukan secara berkala dan berbasis sampling guna memastikan kualitas pelaksanaan program, ketepatan penyaluran anggaran, serta efektivitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, progres pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dipantau sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tidak lagi sebatas menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Kita memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah betul-betul sampai kepada masyarakat. Jangan sampai ada anggaran yang tidak memberikan manfaat," tegas Menteri Keuangan.
Untuk mendukung hal tersebut, DJPb didorong memperkuat sistem monitoring berbasis teknologi melalui integrasi data anggaran dan realisasi program sehingga pelaksanaan APBN dapat dipantau secara cepat, akurat, dan real time. Menteri Keuangan menegaskan bahwa fokus utama pengawasan saat ini adalah tiga program prioritas pemerintah, yaitu MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat. "Kita bangun sistem monitoring berbasis teknologi sehingga anggaran dan realisasinya dapat dipantau secara langsung," ujarnya.
Selain itu, Menteri Keuangan menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah agar dana APBN maupun Transfer ke Daerah segera memberikan dampak terhadap pembangunan dan perekonomian. Ia juga mengapresiasi peran seluruh jajaran DJPb di Jawa Tengah dalam mengawal pelaksanaan APBN serta menegaskan bahwa KPPN merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah yang berperan penting dalam menjaga kredibilitas APBN dan stabilitas perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan komitmen DJPb untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui optimalisasi fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan APBN. Kunjungan kerja ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi unit vertikal Kementerian Keuangan di Jawa Tengah dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menjaga integritas, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. "Mari terus menjaga tata kelola yang akuntabel, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan APBN bekerja untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. [TNS]
