Sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah menyusun Laporan Realisasi Semester I APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya yang disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama-sama.Menkeu menyebutkan bahwa belanja negara ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan daerah, penanggulangan bencana, dan tambahan otsus.
“Realisasi APBN 2026 Semester I tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda nasional. Pendapatan Negara mencapai Rp1.459,4 triliun (46,3% dari target APBN) dan tumbuh 21,4% yoy. Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan Kementerian/Lembaga dan BLU. Belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun (43,1% dari pagu APBN), tumbuh 17,8% yoy. Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi serta mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional,” ungkap Menkeu.
Adapun defisit APBN Semester I 2026 tercatat sebesar Rp196,5 triliun (0,76% terhadap Produk Domestik Bruto - PDB). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian global, peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan counter cyclical dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata,” jelas Menkeu.
Kemudian dalam paparannya untuk Outlook APBN 2026, Menkeu menegaskan bahwa APBN terus diarahkan untuk mendorong kinerja perekonomian dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7% dari target, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu. Dengan demikian, outlook defisit APBN diperkirakan sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.
“APBN konsisten mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, terutama makanan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan secara efisien dan efektif. APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan pembiayaan anggaran yang efisien. Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terus ditingkatkan guna memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja agar dampak APBN makin nyata dalam mewujudkan kemampuan seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menkeu. [LRN]
