Oleh: Sriharioto - Kepala KPPN Sibolga

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara menjadi tantangan yang makin kompleks, sekaligus membuka peluang besar untuk perbaikan berkelanjutan.

Oleh: Shasza Yemima Puteri Atmodjo, Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika global kembali menjadi perhatian. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz, memunculkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi dunia. Selama ini, Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur distribusi minyak paling vital yang mengendalikan sekitar 20% perdagangan minyak global (BBC, 2026).

Oleh: Wisnhu Chrisnur Cahya, Pegawai Tugas Belajar pada Universitas Gadjah Mada

“Aku ingin hidup seribu tahun lagi,
Tapi udara penuh tanda tanya,
Di mana biru langit, di mana suara?”

Oleh: Joshua Harris Pardamean Samosir, pegawai pada Sekretariat DJPb

Peningkatan kualitas perekonomian nasional tidak terlepas dari peran pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan. Melalui belanja negara, pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program yang secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. 

Oleh: Dendi Andrian, Kepala Subbagian Umum KPPN Padang

Setiap menjelang Hari Raya, satu kata kembali menghangatkan ruang-ruang percakapan publik: mudik. Ia bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan ritual sosial yang menyatukan jutaan orang dalam satu tarikan rindu. Dari kota-kota besar hingga pelosok desa, arus manusia bergerak serempak satu tujuan mencari rumah, pelukan orang tua, dan meja makan yang penuh cerita. Di titik inilah negara diuji, seberapa siap memastikan perjalanan itu aman, terjangkau, dan manusiawi?

Oleh: Kurniawan Budi Irianto, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Ramadan di Indonesia selalu menghadirkan dua wajah sekaligus yaitu spiritual dan ekonomi. Di satu sisi, ia adalah bulan ibadah yang penuh kekhusyukan. Namun pada sisi lain, ia adalah momentum lonjakan aktivitas ekonomi yang signifikan. Konsumsi rumah tangga meningkat, mobilitas melonjak, dan perputaran uang menguat. Kabar tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi salah satu informasi yang paling dinantikan, tidak hanya oleh aparatur negara, tetapi juga oleh pelaku usaha yang menggantungkan penjualannya pada musim Lebaran.

Oleh: Mohamad Ziqri Sandy Arifanto, pelaksana pada KPPN Nunukan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering dipahami sebagai dokumen negara yang sarat angka, istilah teknis, dan prosedur birokrasi. Ia dibahas dalam forum resmi, disajikan dalam bentuk grafik dan tabel, lalu disahkan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dalam persepsi sebagian masyarakat, APBN kerap terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, cara pandang tersebut akan berubah ketika APBN dilihat dari daerah, terutama dari wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.

Oleh: Satriyo Budi Cahyono, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pengelolaan keuangan publik di Indonesia telah bergeser dari sekadar input-based menuju outcome-based. Di tengah transformasi ini, Badan Layanan Umum (BLU) muncul sebagai instrumen fiskal yang paling dinamis. Bukan sekadar pengelola anggaran, BLU adalah pengejawantahan dari konsep Entrepreneurial Government—sebuah upaya negara untuk menghadirkan layanan publik dengan kualitas sektor swasta, sekaligus tetap berpegang teguh pada misi sosial. Sebagai perpanjangan tangan APBN, BLU memegang peran krusial dalam menjembatani kebijakan fiskal dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.