Komite IV DPD RI yang membidangi APBN dan Keuangan melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan pada tanggal 17 sampai dengan 19 September 2018. Melalui kunjungan tersebut diharapkan dapat diperoleh masukan sebagai bahan penyusunan pertimbangan terhadap RAPBN 2019. Untuk memperoleh masukan tersebut, diadakan pertemuan dengan instansi pusat maupun pemda bertempat di ruang rapat H. Aberani Sulaiman Setda Provinsi Kalsel pada tanggal 18 September 2018.
Rapat dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Achmad Sofian, MT mewakili Gubernur Kalsel. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan ibu Antung Fatmawati, ST, anggota DPD Provinsi Kalsel serta ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Padindang, SE, MM. Dalam kunjungan kerja ini dihadiri p ula oleh 6 orang anggota DPD yang lain yaitu H. Ahmad Henry (DPD Provinsi Kaltim), Rosti Uli Purba (DPD Provinsi Riau), Hj. Daryati Uteng, SE, MM (DPD Provinsi Jambi), Ir. H. Abdul Aziz Adyas, SH (DPD Provinsi Lampung), Fabian R. Sarundajang (DPD Provinsi Sulut), dan Edison Lambe (DPD Provinsi Papua).
Adapun dari instansi pemerintah hadir Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel, Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Wakil Kepala BI Kalsel, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, yang mewakili Kanwil DJBC Kabagsel, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BPS Provinsi Kalsel serta SKPD pemprov Kalsel.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia Kalsel memaparkan kondisi perekonomian Kalsel dan dilanjutkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel yang menyampaikan perkembangan pengelolaan APBN 2018 di Kalsel sampai dengan September 2018. Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel menyampaikan bahwa realisasi belanja K/L sudah mencapai 57% dan TKDD mencapai 69%. Khusus untuk Dana Desa, sudah tersalur semua tahap I dan tahap II dari RKUN ke RKUD. Dari total pagu Dana Desa Rp1,3 T sudah tersalur dari RKUN ke RKUD Rp967 M (72%). Penyaluran dari RKUD ke RKD sebesar Rp834 M (86%). Adapun pembayaran dari RKD ke pihak penerima pekerjaan sebesar Rp421 M (50%). Masih rendahnya serapan di tingkat desa memang menjadi salah satu hambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Adapun output Dana Desa di Kalsel sampai dengan semester I 2018 antara lain berupa jalan desa 407 ribu meter, sarana air bersih 255 unit, jembatan 7.623 meter, PAUD 32 unit, Polindes 12 unit, sumur 259 unit, drainase 5.770 meter serta MCK 1.330 unit.
Selanjutnya Bappeda Provinsi Kalsel menyampaikan proyek strategis di Kalsel yaitu bendungan Tapin, kawasan industri Jorong dan Batulicin, bandara Syamsudin Noor, jalan tol Bajarbaru-Batulicin, serta jembatan P Laut – Kalimantan. Adapun pengembangan wisata untuk mengurangi ketergantungan sektor pertambangan antara lain kawasan wisata datuk Kelampayan, Loksado, Geo Park Pegunungan Meratus dan Pasar Terapung.
