ASISTENSI UNIT KERJA UNTUK PERSIAPAN PENILAIAN NASIONAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM LINGKUP KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH TAHUN 2020
Dalam rangka mengawal proses pembangunan unit kerja untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2020, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimanatn Selatan bersama dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan asistensi unit kerja untuk persiapan penilaian nasional ZI menuju WBK/WBBM lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2020.
Kegiatan asistensi unit kerja untuk persiapan penilaian nasional ZI menuju WBK/WBBM lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2020 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020. Kegiatan dilaksanakan bertempat di Aula Lantai II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan Jalan DI Panjaitan No.24 Banjarmasin.
Adapun peserta kegiatan asistensi adalah dari KPPN Banjarmasin, KPPN Tanjung, KPPN Pelaihari, KPPN Palangkaraya, dan KPPN Buntok. Kelima KPPN tersebut adalah KPPN yang akan dilakukan penilaian nasional Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2020. Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Sabam Leonardo Pujianmo Sinurat, S.Sos., M.A.B., Auditor Muda dari Inspektorat III Itjen Kemenkeu dan Yulandari Meriaji dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenkeu.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Usdek Rahyono dalam sambutan pembukaan acara menyampaikan bahwa pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan instansi yang memberikan kontribusi jumlah unit kerja terbanyak dilingkungan Kementerian Keuangan maupun di tingkat nasional. Untuk itu di tahun 2020 ini prestasi tersebut harus dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan dengan upaya kerja keras bersama-sama bersinergi mewujudkan target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.
Sabam Leonardo Pujianmo Sinurat, S.Sos., M.A.B. dalam materi asistensi memberi saran agar KPPN memperbaiki strategi komunikasi dari setiap unit kerja untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat atau pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh unit kerja dalam meningkatkan kualitas layanan maupun meningkatkan integritas organisasi.
Sedangkan Yulandari Meriaji menyampaikan bahwa berkaitan dengan survei, unit kerja diharap menjaga intimacy dengan stakeholders dan harus mensosialisasikan/internalisasi berbagai kebijakan organisasi agar para respondent memahami kondisi dan kebijakan organisasi dan tidak misleading ketika menjawab survei.
Sebagai penutup kegiatan, Rohaniah selaku Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan mengajak kepada seluruh peserta asistensi untuk segera melakukan persiapan dan menjalankan rencana program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan bekal yang telah didapatkan melalui kegiatan asistensi ini.
