Jumat 27 Agustus 2021, sehubungan dengan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemenkeu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan Stakeholder Daya yang diisi dengan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 untuk para satuan kerja penerima/penggun layanan. Kegiatan ini   Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.

SPI 2021 akan dilaksanakan mulai dari pengumpulan data pada bulan Juli hingga pengumuman pada bulan Desember. Terdapat 54 pegawai dari satuan kerja mitra Kerja Kanwil DJPb Kalsel  yang akan menjadi sampel pelaksanaan survei. SPI dilaksanakan secara elektronik kepada internal (pegawai) dan eksternal (Satker dan Pihak Ketiga). Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dilakukan terhadap institusi pemerintah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi. SPI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi melalui rekomedasi perbaikan sistem pencegahan anti korupsi ungkap kepala Kanwil DJPb Kalsel Bpk Sulaimansyah dalam sambutannya.  

SPI dilaksanakan terhadap 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 84 Kementerian/Lembaga, dan 34 Pemerintah Provinsi, termasuk di dalamnya Kementerian Keuangan . SPI bersifat mandatory dan akan berlangsung setiap tahun tambahnya.

Setelah acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Kalsel dilanjutkan dengan penyampaian materi SPI oleh Kepala Bidang SKKI Bpk Bayu Aji Nugraha. Disampaikan bahwa hasil survey tahun 2020 DJPb menduduki rangking pertama dilingkungan Kementerian Keuangan dengan skor nilai 94,76. Dimana masih ditemukan adanya temuan yang perlu dilakukan perbaikan. Adapaun upaya yang dilakukan  oleh DJPb diantaranya:

Internal : 

1.Implementasi sipandu sebagai sarana menyampaikan pengaduan dan keluhan cukup efektif dan mudah diakses, baik oleh pegawai maupun mitra kerja.

2.Perlindungan terhadap pelapor yg menyampaikan keluhan dan pengaduan tetap terjaga kerahasiaannya, terbukti dengan tidak adanya perlakuan tidak wajar dari pimpinan/pegawai unit kerja pegawai pelapor.

3.Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi baik pada forum-forum pertemuan maupun dalam implementasi integrity framework DJPb

4.Pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai telah dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan lokasi  juga lebih merata untuk semua pegawai baik dari Kantor Pusat maupun kantor vertikal

5.Dilaksanakannya pengujian kepatuhan terhadap proses bisnis yang rawan terjadinya fraud, seperti pengadaan barang jasa.

6. Adanya program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi komunikasi pegawai di lingkup DJPb (contohnya pelatihan communication skill)

Eksternal 

1.Internalisasi nilai – nilai Kementerian Keuangan dan Integrity Framework khususnya terkait profesionalisme dan budaya egaliter. Dimana setiap orang dianggap sama dan tidak dibedakan – bedakan.

2.Mendorong seluruh unit di DJPb untuk mendapatkan predikat WBK WBBM, dimana salah satu syarat yang ada yaitu kejelasan informasi pelayanan unit yang ada.

3.Mendorong kampanye atau himbauan anti Korupsi berupa peringatan hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), janji layanan, dan pemasangan banner anti korupsi di tiap ruangan.

4.Mendorong layanan yang berbasis IT, dengan adanya SPAN dan SAKTI maka layanan di DJPb akan semakin mudah dan bisa diakses kapanpun, dimanapun.

5.Implementasi sipandu sebagai sarana pengaduan yang efektif dan mudak diakses, baik oleh pegawai maupun mitra kerja

6.Perlindungan terhadap pelapor yg menyampaikan keluhan dan pengaduan tetap terjaga kerahasiaannya, terbukti dengan tidak adanya laporan perlakuan tidak wajar yang diterima oleh pegawai yang menyampaikan aduan.

7.Adanya program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi komunikasi pegawai di lingkup DJPb (contohnya pelatihan communication skill)

Peningkatan layanan Pihak Eksternal Kanwil DJPb Kalsel :

1.Membangun Sarana Aplikasi IT yaitu Si Jaya Unik untuk meningkatkan Layanan online selama pandemic Covid 19 untuk layanan Revisi, Register Hibah dll

2.Melakukan peningkatan kapasitas petugas layanan (customer service officer) misalnya : meningkatkan pengetahuan teknis terkait layanan, in house training, service excellent dengan narasumber dari perbankan

3.Fast Response terhadap masukan/kritik pengguna layanan salah satunya dari sarana online pada Si Jaya Unik

4.Perbaikan terhadap ruang layanan :

• Menyiapkan sarana computer
• Wifi terbuka
• Ruang Treasury Learning Center (TLC)
• Ruang tunggu yang nyaman
• Tempat bermain anak, Ruang menyusui
• TV Informasi, mesin antrian, charge HP dll

5.Penyediaan sarana pengaduan melalui sarana yang tersedia, seperti Aplikasi PANTING, SIPANDU dan WISE, Himbauan anti korupsi melalui spanduk, TV Informasi, Medsos dll

6.Adanya Perlindungan kepada masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi/penyimpangan

Peningkatan layanan pihak Internal Kanwil :

1.Memperkuat budaya anti korupsi pada semua pegawai zero tolerance untuk korupsi, gratifikasi, suap dan sebagainya

2.Pelaksanaan kebijakan penataan SDM dan pengelolaan anggaran serta mendorong keterbukaan informasi dalam kebijakan terkait

3.Internalisasi Integrity Framework (Kerangka Penguatan Integritas) DJPb

4.Optimalisasi tool/perangkat untuk menerima pengaduan melalui sarana yang tersedia, termasuk Aplikasi PANTING, SIPANDU dan WISE

5.Tidak ada toleransi terhadap pegawai yang melakukan korupsi termasuk gratifikasi, kick back, suap dan sebagainya

6.Akselerasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)