BANJARMASIN - Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II tahun 2021 secara Year On Year (Yoy) tumbuh sebesar 4,40 persen atau 5,49 persen Quartal to Qwartal (Q to Q). Kondisi ini mesti dijaga agar pada triwulan selanjutnya tidak terjadi kekeliruan penganggaran yang menyebabkan ekonomi terkontraksi kembali.
Dalam arahannya, Kamis (9/9/2021), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel menjelaskan dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi di lapangan usaha sektor potensial dari pertanian, kehutanan, perikanan, 32,26 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh hingga 43,20 persen.
"Kondisi tersebut memposisikan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tertinggi ketiga di wilayah Kalimantan, setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah," urainya. Menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi tersebut, sambung Sulaimansyah, terdapat beberapa isu strategis yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.
Pertama, kerja keras belanja pemerintah (APBN dan APBD) dalam menyumbang peningkatan PDRB di Kalimantan Selatan.
Kedua, reformasi struktural dalam APBN dan APBD wilayah Kalsel.
Ketiga, penguatan penerimaan pajak konsolidasian, namun kontraksi pada PNBP konsolidasi.
Keempat, kontribusi pengeluaran Pemerintah konsolidasian terhadap pembentukan tingkat perekonomian Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) Kalsel.
Diuraikan Sulaimansyah, kontribusi belanja pemerintah di Kalsel sebesar Rp 37,3 triliun yang terdiri dari APBN sebesar Rp 26,6 triliun dan APBD sebesar Rp 28,08 triliun.
Diharapkan, itu dapat mendorong pemulihan ekonomi di Kalsel dan sekaligus memberikan landasan yang kuat untuk reformasi struktural.
"Salah satu kebijakan fiskal di Kalimantan Selatan adalah refocusing anggaran untuk memenuhi anggaran pemulihan ekonomi dan kesehatan. Semua pemda di Kalimantan Selatan telah memenuhi target mandatory dari belanja untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, " kata dia. Untuk mengharmonisasikan hal tersebut, sambungnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel menyelenggarakan webinar Diseminasi Kajian Fiskal Regional.
"Tujuan dari kegiatan diseminasi adalah pertama, memberikan gambaran utuh kepada para stakeholder atas kebijakan dan upaya pemerintah dalam bidang fiskal dalam rangka memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masayarakat di regional Kalimantan Selatan," bebernya.
Kedua, sambung Sulaimansyah, membangun perhatian atau awareness pemda tentang peran startegis APBN dan APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
Ketiga, menjaring lebih banyak informasi, sebagai bahan review dan perbaikan kualitas kajian serta rekomendasi di triwulan-triwulan berikutnya.
(Banjarmasinpost /Nurholis Huda)
