Banjarbaru, Rabu 7 Desember 2022 bertempat di Gedung Idham Chalid Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 kepada Kementerian/lembaga dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dengan total Rp31,38 triliun.
DIPA tersebut naik Rp2,67 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya. APBN 2023 untuk Kalimantan Selatan terdiri atas DIPA Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,12 triliun serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp23,26 triliun. Acara ini juga disiarkan melalui channel yutube Kanwil DJPb Kalsel.
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin menyampaikan pesan dan harapan kepada para kepala daerah/bupati/walikota/pimpinan satker/SKPD serta seluruh peserta kegiatan ini untuk segera melakukan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2023.
“Segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2023 nanti. Sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. selanjutnya tidak lupa, selain bekerja dengan cepat dan responsif, tetap kedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi. penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurut Paman Birin, penyerahan DIPA K/L dan daftar alokasi TKDD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di 2023 nanti.
Bahkan secara khusus, Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, serta mempercepat realisasi belanja. Hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian ditahun 2023 tidaklah mudah.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah memaparkan perkembangan APBN 2022 s/d 30 Nopember 2022.
Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 Nopember 2022 telah mencapai Rp26,84 triliun atau 93,48 persen dari pagu Rp28,72 triliun.
Menurutnya, belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, di antaranya belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Kemudian, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Pada kesempatan tersebut Paman Birin juga menyerahkan penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada pemda kabupaten dan kota yang memperoleh Opini WTP dan penyerahan penghargaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2022.
"Penghargaan ini hendaknya menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi aparatur untuk bekerja lebih baik lagi dan bersyukur semuanya bisa diraih atas gotong royong dan kerja sama seluruh pihak," ujar gubernur.
Opini WTP merupakan hasil laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu telah sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
Sumber Kalsel.antaranews.com
