Banjarmasin, 23 Agustus 2023

KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL

“Aktivitas Ekonomi Domestik Masih Kuat di Tengah Kewaspadaan Ekonomi Melambat”

Sampai dengan akhir Juli 2023, aktivitas ekonomi domestik masih kuat namun perlu diwaspadai dampak perlambatan global. Indikator-indikator yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara nasional mencapai indeks 123,50 yang masih berada di atas 100 sebagai batas optimis. Selanjutnya, apabila dilihat dari Purchasing Manager Index (PMI), Indonesia konsisten ekspansi dalam 23 bulan berturut-turut. Adapun Indeks Penjualan Riil tumbuh tinggi 6,3% (yoy). Dari sisi konsumsi, nilai Mandiri Spending Index masih menunjukkan peningkatan walaupun saat ini masuk pasca lebaran sebesar 33,93% (yoy). Nilai penjulan sepeda motor masih tumbuh kuat tetapi untuk penjulan mobil mengalami penurunan di bulan Juli 2023 ini. 

KONDISI PEREKONOMIAN KALIMANTAN SELATAN

“Menjaga Optimisme di Tengah Ketidakpastian Global”

Sampai dengan periode bulan Juli 2023, kinerja makro ekonomi di Kalimantan Selatan masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 4,96% secara year-on-year. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yaitu antara 4,40% s.d. 5,20% tetapi lebih rendah dari capaian Nasional yang mencapai 5,17% (yoy). 

Tingkat inflasi di Kalimantan Selatan pada bulan Juli 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,004% secara month to month. Beberapa jenis barang sebagai penyumbang inflasi terbesar antara lain:  angkutan udara, bawang putih, telur ayam ras, SPP Taman Kanak-kanak, SMP,  ikan kembung, tempe, dan roti manis. Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain beras, bensin, rokok kretek filter, tarif air minum PAM, dan sewa rumah. Jika dibandingkan dengan laju inflasi bulan Juni 2023, maka ada penurunan tingkat inflasi bulanan karena pada bulan yang lalu tercatat inflasi sebesar 0,35% (mtm). Sementara itu, nasional pada periode ini mencatatkan inflasi sebesar 0,21% mtm, sedangkan provinsi lain di Kalimantan meliputi Kalteng (0,09%) mtm, Kaltim (0,43%) mtm, Kaltara (0,36%) mtm, dan Kalbar (0,07%) mtm. 

Neraca perdagangan Kalimantan Selatan pada bulan Juli 2023 ini masih mencatatkan surplus sebesar 1.023,31 juta US Dollar. Namun, nilai surplus tersebut mengalami penurunan 16,74% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan surplus neraca perdagangan dikontribusikan oleh penurunan ekspor sebesar 14,06% dan kenaikan impor 25,07%. Penurunan ekspor disebabkan penurunan volume ekspor dari produk batu bara, sedangkan impor meningkat karena pada bulan Juli 2023 terdapat impor kapal, perahu, dan struktur terapung/kapal sementara pada bulan Juni 2023 tidak ada. Selain itu, permintaan dari dalam negeri meningkat untuk semua kelompok barang bahan bakar mineral serta parts dan aksesoris mobil. Ke depan, proyeksi IMF dan World Bank terhadap perekonomian masih berpotensi akan berdampak buruk bagi kinerja ekspor dan penerimaan negara. Karena hal ini berada di luar kendali, baik pemerintah pusat maupun daerah harus bersiap untuk skenario terburuk dengan melakukan diversifikasi komoditas yang berorientasi ekspor, penambahan negara tujuan ekspor, dan peningkatan kegiatan ekonomi domestik. 

Indeks Keyakinan Konsumen turun dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2023 sebesar 102,3 atau lebih rendah dibandingkan IKK bulan Juni 2023 yang mencapai 108,9. Namun, angka ini masih di atas IKK Batas Optimis 100, mengindikasikan bahwa keyakinan masyarakat terhadap perekonomian terjaga optimis. 

Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan Juli 2023 sebesar 108,49 naik sebesar 1,03% dibandingkan NTP bulan Juni 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya indeks pada kelompok padi (sebagian wilayah sudah melewati masa panen sehingga stok gabah sedikit sementara permintaan tinggi). Sedangkan  untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) Juli 2023 turun sebesar 1,60 persen dibanding Juni 2023 menjadi 98,26.

PERKEMBANGAN APBN DAN APBD

“Pemerintah Pastikan Setiap Rupiah APBN dan APBD Dirasakan Langsung Manfaatnya oleh Masyarakat”

Kinerja baik APBN Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Juli 2023  masih terjaga dengan masih kuatnya pertumbuhan penerimaan dan akselerasi belanja. Hal ini ditunjukkan dengan total pendapatan negara yang mencapai Rp14,55 triliun dari target sebesar Rp17,71 triliun atau sekitar 82,17% dari target. Pendapatan negara tumbuh 32,99% sedangkan Belanja negara tumbuh 30,53%. Namun, realisasi belanja modal masih rendah yaitu 33,28% dari target. 

Kontribusi terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 33,07%. Untuk Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), sampai dengan Juli 2023 telah terealisasi sebesar Rp0,17 T yang terdiri dari PPh Impor sebesar Rp0,03 T dan PPN Impor sebesar Rp0,14 T. Hal tersebut menggambarkan masih terjadi peningkatan kegiatan perekonomian di Kalimantan Selatan sampai dengan bulan ini. Selanjutnya pada sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP), telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 31,86%. Hal tersebut disebabkan peningkatan penerimaan PNBP dari penerimaan satker BLU sebesar 451,24%. Peningkatan ini karena ada penambahan satker BLU di Kalimantan Selatan yaitu Poltekkes Banjarmasin.

Pada sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp17,08 triliun atau sekitar 54,34% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,61 triliun dan belanja TKD sebesar Rp12,86 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 21,68% yang disebabkan oleh peningkatan belanja barang untuk keperluan persiapan Pemilu dan juga pembayaran atas Dana Bagi Hasil yang telah dilakukan untuk wilayah Kalsel. Realisasi yang meningkat tersebut diharapkan menjadi stimulus ekonomi di wilayah Kalsel. Adapun realisasi Bantuan Sosial (Bansos) sampai dengan 31 Juli 2023 di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp374,53 miliar yang diterima oleh 683.417 KPM.

Kinerja APBD wilayah Kalsel yang digambarkan dari sisi penerimaan daerah, pada posisi s.d. 31 Juli 2023 paling besar dikontribusikan dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp13,13 T dari total pendapatan Rp16,97 T atau sekitar 77,34%. Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda di Kalsel dan telah disalurkan hingga Juli 2023 paling besar berasal dari DBH dan DAU yang masing-masing telah tersalurkan Rp5,68 T dan Rp4,28 T. 

Realisasi PAD hingga Juli 2023 telah mencapai Rp3,80 T atau sebesar 22,43% dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD sebesar 54,20% dari target ini ini paling besar disumbang oleh pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan 27,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena kenaikan pajak kendaraan bermotor, BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 

Sedangkan dari sisi belanja daerah, sampai dengan 31 Juli 2023, realisasi belanja baru sebesar 44,36% atau sebesar Rp14,04 T. Secara persentase, realisasi belanja daerah paling tinggi berada pada pos belanja operasi dengan realisasi sebesar 45,46% disusul urutan kedua ada pada pos belanja transfer dengan realisasi sebesar 66,58%. Belanja modal hingga Juli 2023 ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 92,76%. Namun, capaiannya masih rendah yaitu baru 28,15% dari pagu. Hal ini disebabkan terdapat pergeseran kegiatan dalam DPA, keterlambatan proses lelang, dan rekanan belum mengajukan tagihan. Diperlukan perhatian khusus dari Pemda untuk mendorong realisasi Belanja APBD Kalsel karena penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Adapun Belanja Tidak Terduga menunjukkan penurunan yang cukup besar yaitu hingga 63,88% dibanding periode yang sama tahun lalu. 

PENYALURAN KUR DAN UMi

“Rp2,54 T KUR tersalur pada 43 ribu debitur, Rp35,06 M UMi tersalur pada 8 ribu debitur di Kalsel”

Penyaluran KUR di Kalimantan Selatan s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp2,54 triliun dan telah menjangkau 43.662 debitur. Kota Banjarmasin sebagai pusat perdagangan di Kalsel menjadi kota dengan penyaluran KUR tertinggi mencapai Rp633,83 miliar kepada 8.721 debitur. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran KUR dengan nominal Rp1,17 triliun kepada 18.684 debitur, disusul oleh sektor pertanian pada posisi kedua dengan nominal Rp797,54 miliar kepada 16.281 debitur. Sedangkan penyaluran UMi di Kalimantan Selatan s.d. 31 Juli 2023 mencapai Rp35,06 miliar dan telah menjangkau 8.407 debitur. Penyaluran UMi tertinggi berada di Kota Banjarmasin, yaitu sebesar Rp7,86 miliar kepada 1.838 debitur. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran UMi di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar Rp32,90 miliar kepada 7.866 debitur. 

Kalimantan Selatan menempati posisi ke-4 sebagai provinsi dengan persentase realisasi penyaluran KUR terhadap target tertinggi se-Indonesia. Dari target sebesar Rp6,57 triliun, Kalimantan Selatan mencapai nilai penyaluran sebesar Rp2,54 triliun atau 39,2% dari target. Sementara untuk penyaluran UMi, Kalimantan Selatan menempati posisi ke-20 UMi secara nasional. Apabila dibandingkan secara regional Kalimantan, penyaluran pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dengan kontribusi sebesar 38,12%, disusul oleh Kaltim (28,44%), Kalbar (19,78%), Kalteng (7,81%), dan Kaltara (5,85%). 

Terkait penyaluran KUR dan UMi di Kalsel melalui skema pembiayaan syariah, kontribusi penyaluran KUR pada Bank Syariah sebesar 6,05% sedangkan pembiayaan UMi dengan Akad Syariah mencapai 79,96%. 

ISU STRATEGIS REGIONAL

Aset negara berupa tanah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin seluas 5.683 m² di Jalan Gubernur Soebarjo Gang Kecubung, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin akan dimanfaatkan secara pinjam pakai sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama 3 tahun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Pembuatan DED RTH/RTNH direalisasikan pada tanggal 17 Mei 2023. Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain: proses pembebasan lahan akses jalan dan pematangan lahan, telah dilakukan beberapa kali land clearing, proses penjajakan UMKM oleh Pemda Banjarmasin, pelaksanaan monitoring usulan anggaran pada APBD Perubahan Kota Banjarmasin 2023, serta penganggaran penyelesaian fisik RTH pada 2024. 

Pemprov Kalsel telah melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal (Konjen) India yang dipimpin Neeharika Singh untuk menjalin silaturahim dan menjajaki kerja sama bidang ekonomi dan pendidikan. Setelah India, Kalsel dapat mempertimbangkan perluasan kerja sama dengan negara lain misal Brunei Darussalam yang memiliki kesamaan karakteristik masyarakat religius dan sektor unggulan pertambangan dan Korea Selatan yang mampu menjadi negara industrialis dengan mengoptimalkan SDM. 

Pengukuran atas tingkat ketimpangan fiskal berdasarkan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kalsel dilakukan dengan menghitung koefisien ketimpangan fiskal vertikal (CVI) sesuai metode yang dikembangkan oleh Bird dan Tarasov (2002) dengan menghitung 2 (dua) jenis koefisien ketimpangan fiskal vertikal. CVI 1 mengukur share transfer antar pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah daerah, sedangkan CVI 2 mengukur share Pengeluaran Pemerintah yang tidak tercover oleh pendapatan asli masing-masing pemerintah daerah. Beberapa rekomendasi untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal di antaranya: (1) Kebijakan desentralisasi fiskal harus diarahkan agar daerah otonom mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga setiap daerah otonom perlu diberi kewenangan agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pemda perlu meningkatkan pendapatan asli daerahnya selaras dengan penguatan local taxing power melalui Restrukturisasi pajak daerah, Kewenangan pemungutan Opsen Pajak, Perluasan basis pajak daerah, dan Penyederhanaan retribusi daerah. (2) Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengalokasikan belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dengan prioritas pembangunan jalan baru yang dapat  meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memicu kegiatan ekonomi baru sehingga dapat menggali sektor-sektor produktif untuk berkontribusi terhadap PAD dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal karena daerah tidak selamanya bisa bergantung dari SDA. (3) Pemerintah Daerah juga perlu mengembangkan creative and sustainable financing yang berbasis pada: (a) Pinjaman daerah dan utang semisal sukuk atau obligasi daerah; (b) Kerja sama melalui skema sinergi pendanaan yang dapat melibatkan Pemda lainnya, swasta, belanja K/L, maupun BUMN atau BUMD. .