Bandar Lampung - Kementerian Keuangan SATU Lampung yang terdiri dari Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu-Lampung (DJP Bela), Kanwil Ditjen Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (DJBC Sumbagbar), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung (DJPb Prov. Lampung), dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Lampung-Bengkulu (DJKN Lamkulu) menggelar bazar UMKM Expo pada Rabu (30/11).

Bandar Lampung - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung telah menyelenggarakan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2024 kepada akademisi dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Lampung pada Rabu (11/09). Kegiatan diseminasi ini dalam rangka mengenalkan fungsi baru DJPb yaitu TREFA (Treasury, Regional Economic Surveillance, dan Financial Advisor) sekaligus sebagai rangkaian DJPb Goes to Campus.

Bandar Lampung - Dalam rangka mewujudkan cita-cita The Island of Integrity, Kanwil DJPb Provinsi Lampung terus melakukan sharing session pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada satuan kerja dan instansi pemerintahan lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Pada Selasa (10/09), Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Aula Semergouw.

Bandar Lampung, 23 Agustus - Kanwil DJPb Provinsi Lampung melangsungkan kegiatan Capacity Building di Taman Wisata Lembah Hijau, Kota Bandar Lampung, pada Jumat (23/08). Mengangkat tema "Penguatan Core Values ASN dan Kesadaran Bela Negara", kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kanwil.

Bandar Lampung, 22 Agustus - Dalam upaya menjalin sinergi dan kerja sama, Kanwil DJPb Prov Lampung menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP) pada Rabu (21/8), berlokasi di ruang Aula Video Conference dengan mengundang 5 (lima) elemen perwakilan: Lembaga Keuangan Bank yaitu Head Regional BRI dan BSI Bandar Lampung; Akademisi yaitu Dosen Politeknik Negeri Lampung; UMKM yaitu Ketua PMKM Prima Bandar Lampung; Media yaitu Kepala LPP RRI Bandar Lampung; Pemda yaitu KPU dan BPKAD Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 21 Agustus - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja Organisasi pada Selasa (20/8), bertempat di ruang Aula Video Conference dengan mengundang pengelola kinerja organisasi lingkup Kanwil DJPb Prov. Lampung (KPPN Bandar Lampung, KPPN Kotabumi, KPPN Liwa, KPPN Metro). Hadir secara daring sebagai Narasumber: Bintang Prasetyo J., Stella Clarissa, dan Arthemisia Jasmine SP dari Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setditjen Perbendaharaan.

Bandar Lampung, 17 Agustus - Kemenkeu SATU Provinsi Lampung yang terdiri dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu menyelenggarakan Upacara Peringatan HUT RI Ke-79 di Halaman Kanwil DJBC Sumbagbar, Kota Bandar Lampung (Sabtu, 17/8)

Bandar Lampung - Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Kanwil dan KPPN lingkup DJPb Provinsi Lampung, telah terselenggara Pelatihan Kompetensi Data Analytics pada Kamis (15/08) dengan narasumber Wieke Yulia dan Eko Teguh W. dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

Pada pelatihan yang berlangsung Kamis pagi ini, pegawai lingkup Kanwil DJPb Prov. Lampung bersemangat menerima materi tentang proses pengumpulan data dan cara mengelola, menganalisa, dan menyajikan data. Harapannya, dampak dari pelatihan ini adalah peningkatan kompetensi pegawai terkait analisa data sehingga kualitas laporan dan kajian perekonomian yang dihasilkan Kanwil DJPb Prov. Lampung semakin baik. Dengan begitu, peran Kanwil DJPb Prov. Lampung sebagai Regional Chief Economist (RCE) dapat teroptimalisasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah.