Bandar Lampung, 1 Agustus 2022 – Penerimaan Perpajakan Provinsi Lampung pertanggal 30 Juni 2022 naik signifikan. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021 (y-o-y), penerimaan pajak Lampung mengalami pertumbuhan 26,58%. Kenaikan terbesar disumbang dari penerimaan Bea Keluar yang naik sebesar Rp0,601 triliun (77,33%). Secara total realisasi pendapatan Provinsi Lampung mencapai Rp5,37 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,86 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,51 triliun. Adapun kontribusi penerimaan pahak berasal dari Pajak Penghasilan Non Migas Rp2,01 triliun, Pajak Pertambahan Nilai Rp1,2 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp11 miliar, Pajak Lainnya Rp62,75 miliar, dan Pajak Perdagangan Internasional Rp1,58 triliun.

Sedangkan kinerja APBN pada sisi belanja, realisasi mencapai Rp14,089 triliun. Realisasi tersebut didorong oleh kontribusi Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp1,77 triliun, Belanja Barang Rp1,1 triliun dan Belanja Modal Rp0,37 triliun serta Belanja Bantuan Sosial Rp14,69 miliar. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi kontraksi sebesar 11,06 persen (y-o-y) yang disebabkan oleh belum optimalnya belanja barang dan modal yang realisasinya baru mencapai 32,84 persen dan 19,54 persen. Khusus untuk belanja transfer ke daerah telah direalisasikan sebesar Rp9,72 triliun atau turun 3,36 persen dibandingkan kinerja tahun lalu karena alokasi dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah se-Lampung berkurang dibanding tahun 2021. Pertumbuhan positif hanya terjadi pada belanja Dana Desa yang mengalami kenaikan realisasi yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yakni mencapai 12,85 persen atau sebesar Rp1,11 triliun.

”Kinerja pendapatan perpajakan (APBN) naik signifikan. Hal ini menunjukkan geliat roda perekonomian di Lampung berjalan on track. Tentunya pertumbuhan ekonomi akan semakin atraktif apabila kinerja belanja menunjukkan kinerja yang juga positif. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh satuan kerja pengelola APBN maupun SKPD pengelola APBD, untuk mendorong belanja lebih kuat pada semester 2 tahun ini,” harap Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin.

Kami dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung, lanjut Dody, siap memberikan asistensi agar belanja pemerintah semakin baik dan optimal. ”Sinergi yang baik dengan seluruh satker maupun Pemda, akan mendorong perekonomian semakin bertumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” pungkas Dody.

Adapun untuk kinerja APBD di seluruh Pemda Provinsi/Kota/Kabupaten se-Lampung, realisasi pendapatan semester I tahun 2022 sebesar Rp11,1 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp9,37 triliun.

Belanja pemerintah melalui APBN dan APBD, memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, semakin baik perencanaan belanja, semakin tepat menentukan proyek prioritas, akan semakin mendorong geliat perekonomian Lampung. Untuk itu, seluruh proyek-proyek yang dilaksanakan di Provinsi Lampung, baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD, harus menggunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Tujuannya tidak lain untuk menyerap tenaga kerja, mendorong usaha lokal bertumbuh dan tentunya menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Liwa, 28 Juli 2022 – Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus mengokohkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan Bupati Lampung Barat menandatangani kesepakatan kerjasama penyatuan informasi data keuangan pusat dan daerah.

”Kami bersyukur dapat hadir pada momentum penting ini, sesuai arahan Presiden Jokowi untuk menjalin kerjasama dengan seluruh Kepala Daerah di Indonesia dalam membangun pusat informasi data keuangan, baik yang dikelola melalui APBN maupun APBD,” papar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin dalam sambutannya.

Acara yang dihelat di Rumah Dinas Bupati Lampung Barat kemarin (28/07), berjalan dengan akrab. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus didampingi jajarannya, menyambut baik penandatanganan MoU tersebut.

“Terima kasih atas kepercayaannya kepada Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu pilot project pendataan dan pelaporan keuangan. Semoga Lampung Barat bisa menjadi contoh bahwa dengan adanya keterbukaan dari sistem manajemen keuangan dapat menjadi bagus dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.” Ungkap Parosil.

Untuk diketahui bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan Pemda pertama di lingkup Provinsi Lampung yang menjalin kerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Kerjasama yang digagas ini meliputi pertukaran data keuangan daerah yang dikelola oleh Pemda dan alokasi APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada Pemda Lampung Barat. Bahkan kerjasama tidak sebatas pertukaran data saja, namun juga meliputi konsultasi, asistensi dan penyusunan pelaporan keuangan, yang akan diberikan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung kepada jajaran Pemda Lampung Barat.

“Pemda Kabupaten Lampung Barat merupakan Pemda yang paling siap baik dari segi administrasi maupun komunikasi. MoU yang kita tandatangani hari ini juga tidak sebatas tukar data, tapi juga kami siap memberikan konsultasi, asistensi dan pelaporan pengelolaan APBN khusus lingkup Pemda Lampung Barat.” pungkas Dody.

Akhir welcome speech, Parosil menegaskan bahwa jajarannya siap bekerjasama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Lampung Barat lebih baik.

“Kepercayaan ini, akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya” tutupnya.

Pelaksanaan MoU pertukaran data keuangan dengan Pemda di Lampung, akan mengokohkan peran Kanwil DJPb Provinsi Lampung sebagai Regional Chief Economist yang mampu memberikan berbagai masukan, saran dan rekomendasi pengelolaan keuangan pada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Lampung. Harapannya, pengelolaan keuangan daerah, dapat lebih terarah dan memberikan dampak bagi kemajuan perekonomian lokal.

Untuk diketahui bersama bahwa Kanwil DJPb Provinsi Lampung melakukan berbagai kajian dan analisa pengelolaan keuangan APBN dan APBD, yang dapat digunakan sebagai salah satu informasi dalam pengambilan kebijakan seluruh Kepala Daerah di Lampung. Semua berharap, kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan Pemda lain di Provinsi Lampung, demi mewujudkan lampung Berjaya.

Tabik Pun?

Hallo #MitraPerbendaharaan, pada Selasa, 5 Juli 2022, Kanwil DJPb Provinsi Lampung bekerja sama dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan c.q. Project Management Officer telah mengadakan kegiatan Uji Petik, Survei Awareness, dan Courtesy Call terkait Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah (PPP).

PPP merupakan integrasi/interkoneksi sistem antara Core System dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dengan tujuan pembayaran APBN dapat dilaksanakan secara digital, cepat, tepat dan pasti. PPP merupakan salah satu inisiatif strategis Kementerian Keuangan dalam mewujudkan digitalisasi dan modernisasi pengelolaan APBN di Indonesia.

Dalam kegiatan tsb., KPPN dan Kanwil DJPb Provinsi Lampung berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan tim adhoc PPP bersama pimpinan PT PLN dan PT Telkom Wilayah Lampung sebagai pihak penyedia jasa. Tujuannya untuk menghimpun rekomendasi yang obyektif dan bermanfaat bagi penyempurnaan PPP.

Harapannya, ke depan PPP dapat terus disempurnakan dan dapat diterapkan pada semua Kementerian/Lembaga. Saat ini piloting dilakukan pada Kementerian Keuangan, khususnya untuk pembayaran gaji pokok pegawai, jasa listrik dan telekomunikasi. Piloting tsb. akan memasuki tahap selanjutnya dengan melayani pembayaran tunjangan kinerja pada Desember Tahun 2022, uang lembur dan uang makan pada Tahun 2023, dan terus akan dikembangkan untuk pembayaran lainnya, termasuk bantuan sosial.

Yuk kita dukung bersama!

#DJPbHandal
#KemenkeuTerpercaya

Hai #MitraPerbendaharaan,

Tabik Pun?

Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melaksanakan Survey Kepuasan Pengguna Layanan mulai tanggal 18 Juni 2022 dan berakhir hingga 30 Juni 2022 secara online, yang terdiri dari 58 pertanyaan berskala dan 15 pertanyaan terbuka, dengan responden sebanyak 148 orang.

Dari skala 5, Customer Service Index (CSI) memiliki indeks 4,76, dengan target 4,65. Hasil ini mengalami peningkatan dari periode sebelumnya 4,72.

Nilai tersebut terdiri dari kepuasan atas layanan revisi sebesar 4,75 dan sarana prasarana sebesar 4,78

#DJPbHandal
#RegionalChiefEconomist
#KemenkeuTerpercaya
#KanwilDJPbLampungGoesZI

Tabik Pun…??

Hai #MitraPerbendaharaan?

Pada hari Kamis, 30 Juni 2022 Kanwil DJPb Provinsi Lampung menyelanggarakan Sosialisasi LSKP-TW kepada Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Lampung. Dalam kegiatan ini turut mengundang pejabat/pegawai pengelola keuangan daerah di 16 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah memberikan informasi kepada pemerintah daerah terkait pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah dalam berbagai kajian yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung yang dipergunakan dalam perumusan kebijakan salah satunya LSKP-TW. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Bidang PPA II dengan materi Penyaluran DAK Fisik.

Diharapkan kedepannya sinergi yang sudah baik terjalin antara Kanwil DJPb Provinsi Lampung dengan 16 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota diharapkan dapat selalu dipertahankan melalui penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan satu tujuan yaitu masyakarat Lampung yang sejahtera✨

#DJPbHandal
#RegionalChiefEconomist
#KemenkeuTerpercaya

Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2022 - Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat didownload di sini.