STRATEGIC BRIEF SHEET
REVIU KINERJA PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH, AIR BERSIH, DAN SANITASI LAYAK

A. DASHBOARD Tahun 2023

Sumber Data: OM-SPAN, Simtrada

STRATEGIC BRIEF SHEET
KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI

KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI

A. DASHBOARD Tahun 2023

Sumber Data: OM-SPAN, Simtrada

Berikut kami sampaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

KFR Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat diunduh pada link berikut ini. (link unduh)

Bandar Lampung, 31 Januari 2023 – Mengawali tahun 2023, Kantor Wilayah Direktorat jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dengan tema “Dukung Transformasi Ekonomi dengan Belanja Pemerintah yang Lebih Berkualitas (Spending Better)” yang melibatkan seluruh satuan kerja/instansi vertikal di wilayah Provinsi Lampung. Rakor Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan secara hybrid, dihadiri oleh 458 satker/instansi vertikal dengan rincian 153 hadir secara luring dan 305 hadir secara daring.

Bandar Lampung, 27 Desember 2022 - Menjelang tutup akhir tahun anggaran 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menggelar Press Conference Kondisi Fiskal dan Perekonomian Terkini Provinsi Lampung. Mengambil lokasi di Student Center FEB Universitas Lampung, acara tersebut mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung dan Ekonom Lampung. Berbagai media cetak dan online hadir, termasuk perwakilan mahasiswa sebagai upaya melakukan edukasi APBN.

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2022 secara nominal mengalami pertumbuhan 0,37 persen (yoy), tersalur sebesar Rp20,14 triliun atau 95,07 persen dari total alokasi sebesar Rp21,19 triliun. Capaian ini lebih baik dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp20,07 triliun. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik. Realisasi DAU hingga 30 November 2022 telah mencapai 100 persen dari realisasi yaitu sebesar Rp12,02 triliun. Realisasi DBH bahkan mencapai 119,93 persen. Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi karena penyaluran kelebihan bayar DBH 2021 sebagian telah disalurkan.

STRATEGIC BRIEF SHEET
KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI

A. DASHBOARD

Peran UMKM pada perekonomian Indonesia sangat besar. Berdasarkan survey Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2020), UMKM berkontribusi sebesar 61,1% dari PDB, penyerapan tenaga kerja sebesar 89,2%, penyediaan lapangan kerja 97%, dan 99,9% unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM.

Pemerintah melalui APBN terus mendorong agar UMKM dapat makin berkembang. Salah satunya melalui Program pembiayaan kepada masyarakat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Pemberian bantuan ini sudah dijalankan sejak sebelum pandemik dan tetap dilanjutkan untuk membantu UMKM yang terdampak dan memicu tumbuhnya UMKM baru.