Bandar Lampung, 9/1. Alfiker Siringoringo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menerima Piagam dan Penghargaan atas Sinergi Pelaksanaan APBN 2017 dari Bambang Haryono Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung, di aula Kanwil setempat Selasa (9/1). Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka bentuk sinergi antara Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung dengan pihak-pihak terkait atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung tahun 2017. Secara umum capaian kinerja Kanwil Kemenkumham Provinsi Lampung dapat tercapai untuk tahun 2017, demikian laporan Bambang Haryono pada kegiatan tersebut.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2017 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemda se-Provinsi Lampung di Aula Kanwil setempat (25/10). Rakor dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri beserta Bupati atau Walikota atau yang mewakili, serta dihadiri pula para kepala BPKAD Pemda se-Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini pula dilakukan penyerahan apresiasi Pemerintah RI kepada Pemda yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangan Daerah (LKPD) 2016.

Bandar Lampung (12/10).  KPPN dan Pemda akan diberikan apresiasi karena telah menyampaikan laporan tepat waktu, demikian arahan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Alfiker Siringoringo. Arahan tersebut disampaikan pada rapat Unit Pengelola Risiko (UPR) dan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kanwil DJPb Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2017. Kepala Kanwil juga menginstruksikan agar  komunikasi  yang baik dengan stakeholder menjadi langkah untuk meningkatkan customer satisfaction. “komunikasi harus lebih baik kepada satker KPPN lingkup Kanwil Lampung”, demikian ujarnya.

Workshop Pengelolaan Kinerja dan Kehumasan 2017

Workshop Pengelolaan Kinerja dan Kehumasan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola kinerja dan kehumasan. Kegiatan ini diikuti para pejabat/pegawai pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Workshop dilaksanakan 20 sampai dengan 22 September 2017 di Metro.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta dari KPPN dan Kanwil DJPb Lampung. Antara lain terdiri dari Kepala Kanwil, Kabag Umum, para Kasubag Umum KPPN dan Pengelola Kinerja/Kehumasan pada masing-masing.

Tema Workshop Pengelolaan Kinerja dan Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung 2017 “Menciptakan Pengelola Kinerja dan Kehumasan yang Andal, Menuju Kanwil DJPb Provinsi Lampung yang Lebih Baik”.

Dalam pengarahannya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung Alfiker Siringoringo menekankan agar atasan langsung berperan aktif dan mempunyai komitmen yang tinggi. Dukungan tersebut untuk mendukung perubahan organisasi menuju Ditjen Perbendaharaan yang lebih baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

MENUJU DESA MANDIRI EVALUASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP I DAN  PERSIAPAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

Dalam rangka mensukseskan program Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang termuat dalam Nawacita butir keempat yakni  “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung bekerja sama dengan seluruh pemda di wilayah Provinsi Lampung menyelenggarakan Focus Group Disscussion (FGD) dengan tema “Evaluasi dana desa tahap I dan persiapan penyaluran dana desa tahap II menuju desa Mandiri”.

Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 diselenggarakan rapat Rencana Pembentukkan Forum Komunikasi Satuan Kerja Pengelola PNBP yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Bapak Alfiker Siringoringo bertempat di Aula Rapat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil menyampaikan bahwa PNBP perlu dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna terciptanya good governance dalam pengelolaan keuangan Negara.

BANDAR LAMPUNG.Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berjalan di Provinsi Lampung baru mencapai 53,95% dari total pagu Rp10,82 triliun hingga September 2019. Realisasi tersebut terbilang masih di bawah target yang ditetapkan. Hal itu didorong untuk menggenjot pelaksanaan kegiatan sesuai yang diproyeksikan.

Kepala Perwakilan Kemenkeu di Provinsi Lampung sekaligus Kepala Kanwil DJPb Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan penerimaan 2019 dalam APBN dari Lampung ditargetkan Rp12,59 triliun. Namun, hingga Agustus baru terealisasi 35%