Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2021 Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat diunduh di sini
Jalan Cut Mutia Nomor 23A, Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung - 35214
Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2021 Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat diunduh di sini
Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2020 - Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat didownload di sini.
Bandar Lampung -- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung menggelar diskusi daring Diseminasi Kajian Fiskal Regional 2020 bertema Mendorong Pemulihan Pariwisata Lampung di ruang Video Conference Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kamis 25 Maret 2021. Acara itu dikemas dalam Lampung Economic Update kerja sama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut diantaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan; Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin; Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Edarwan; Ketua Umum GenPI Provinsi Lampung, Abdul Rohman Wahid; dan dimoderatori oleh Putri Pariwisata Indonesa Lampung 2020, Karina Gita Sahprada.
Bandar Lampung, 9 Maret 2021 – Dalam rangka implementasi program reformasi birokrasi, Kanwil DJPb Provinsi Lampungmelakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan yang berlokasi di Aula Semergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung ini dilakukan dengan pembacaan deklarasi oleh pimpinan unit kerja, bahwa Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah siap membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
BANDAR LAMPUNG -- Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam peringatan Idul Adha 1441 Hijriyah pada Senin, 3 Agustus 2020.
Acara yang dihadiri oleh seluruh pegawai tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus korona (Covid-19). Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Sofandi Arifin. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa dalam momen Idul Adha ini, pihaknya akan terus memberikan dan menebar kebaikan. Sehingga, dalam momen pemotongan kurban ini dapat berbagi kepada sesama. "Semoga kita dapat mengambil hikmah dibalik pengorbanan kisah Nabi Ismail kepada kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT," kata dia.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2019 Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di Aula Semergow Kanwil setempat, Selasa (28/1/2020). Kegiatan yang bertema “Bersama Mewujudkan Laporan Keuangan WTP” ini diikuti oleh operator aplikasi penyusunan LKKL tingkat wilayah se-Provinsi Lampung.
BANDAR LAMPUNG -- Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berjalan di Provinsi Lampung baru mencapai 53,95% dari total pagu Rp10,82 triliun hingga September 2019. Realisasi tersebut terbilang masih di bawah target yang ditetapkan. Hal itu didorong untuk menggenjot pelaksanaan kegiatan sesuai yang diproyeksikan.
Kepala Perwakilan Kemenkeu di Provinsi Lampung sekaligus Kepala Kanwil DJPb Lampung, Alfiker Siringoringo menjelaskan penerimaan 2019 dalam APBN dari Lampung ditargetkan Rp12,59 triliun. Namun, hingga Agustus baru terealisasi 35% atau Rp4,47 triliun dan penerinaan bukan pajak mencapai 95% dari target Rp10,58 triliun.
Bandar Lampung, 19/1. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) di Aula setempat tanggal 18 dan19 Januari 2018. Acara tersebut diikuti oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Masing-masing KPPN mengirimkan 2 orang perwakilan kantor yang memproses laporan keuangan dan dari bagian terkait laporan keuangan dan barang. Acara tersebut juga menghadirkan 2 narasumber dari kantor pusat yakni dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) untuk mengkonfirmasikan permasalahan data terkait aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).