Pasaman, 11 Juni 2025 — Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan berbasis potensi lokal di Kabupaten Pasaman. Hingga 11 Juni 2025, penyaluran TKD di wilayah tersebut telah mencapai 40,17 persen, dengan Dana Desa mencatat capaian tertinggi sebesar 53,79 persen.
Pencapaian tersebut menjadi salah satu fondasi utama dalam mengakselerasi pertumbuhan daerah. Hal ini diperkuat melalui kunjungan langsung Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat ke Unit Produksi Pakan Ikan (UPPI) Pasaman, sebagai bentuk sinergi antara kebijakan fiskal, teknis, dan kelembagaan.
Peran Strategis RCE dalam Arah Kebijakan Daerah
Kehadiran fungsi Regional Chief Economist (RCE) di lingkungan Kanwil DJPb menjadi upaya konkret agar pelaksanaan kebijakan fiskal tidak bersifat makro semata, melainkan terhubung langsung dengan kebutuhan dan potensi lokal di daerah.
"Penyaluran TKD harus kita jaga kualitasnya, tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran. Fungsi RCE hadir untuk memastikan bahwa belanja daerah sejalan dengan strategi pengungkit pertumbuhan seperti yang dilakukan di UPPI ini," ujar perwakilan Kanwil DJPb Sumatera Barat dalam kunjungan tersebut.
UPPI Pasaman: Potensi Besar, Tantangan Nyata
UPPI Pasaman menjadi satu-satunya pabrik pakan ikan air tawar milik pemerintah di Sumatera, dengan kapasitas produksi mencapai 1 ton per jam. Pabrik ini mengandalkan listrik sebagai sumber energi utama, dengan bahan baku lokal seperti jagung, tepung terigu, dan kedelai.
Namun, sistem pembayaran yang masih mengharuskan pembelian secara tunai menjadi tantangan tersendiri bagi para petani ikan, khususnya terkait likuiditas. Kondisi ini menunjukkan urgensi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi pembiayaan, seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, atau pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.
Diskusi Strategis Bersama Bupati Pasaman
Dalam pertemuan terpisah, Bupati Pasaman Welly Suhery menyampaikan beberapa arahan strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan penguatan fiskal daerah. Salah satunya adalah pentingnya kesiapan dini atas DAK fisik, meskipun petunjuk pelaksanaan belum sepenuhnya diterbitkan.
“Pasarnya belum jelas. Kita kuat di produksi, tapi lemah di distribusi,” ungkap Bupati, menyoroti persoalan utama dalam rantai nilai sektor perikanan dan pertanian.
Beberapa agenda lain yang dibahas diantaranya Operasionalisasi 62 Koperasi Merah Putih setelah 12 Juli 2025; Perluasan RPJMD yang tidak hanya fokus pada program, tetapi juga pemetaan potensi pendapatan; Rencana hibah Pusat Produksi Ikan (PPI) untuk kegiatan pembibitan; dan Pembangunan rice milling unit sebagai bagian dari hilirisasi pertanian.
Ekonomi Hijau dan Transformasi Nagari
Pasaman juga menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan. Pemerintah daerah tengah menyusun kebijakan agar setiap Wali Nagari tidak lagi menyumbang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Upaya ini menjadi bagian dari transformasi hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“PPI Pasaman ini akan kita dorong jadi kegiatan strategis. Karena pabrik pakan hanya ada satu, dan kita punya peluang mengisi kebutuhan seluruh Sumatera,” pungkas Bupati.
Sinergi Fiskal, Data, dan Keberanian Daerah
Transformasi pembangunan di Pasaman menunjukkan bahwa sinergi antara penyaluran TKD, penguatan kebijakan berbasis data melalui RCE, dukungan teknis KKP, dan keberanian daerah dalam berinovasi menjadi kunci pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari pabrik pakan menuju kemandirian ekonomi, dari angka-angka anggaran menuju hasil nyata Pasaman menjadi cerminan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat melalui kolaborasi fiskal dan pembangunan berbasis potensi riil. [Kontributor Bayu Agatyan (Kepala Bidang PAPK)]
