Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan merupakan tahap terakhir pada alur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara( APBN) yang sekaligus menjadi tahap awal pada alur pelaksanaan anggaran negara. Penyerahan DIPA Petikan  menjadi sangat penting karena DIPA Petikan merupakan dokumen pelaksanaan anggaran per satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker serta pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara . DIPA Petikan berlaku untuk satu Tahun Anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Di akhir tahun 2018, Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan, melakukan kunjungan ke KPPN yang berlokasi di Jalan Wahidin Jakarta berturut-turut dari KPPN Jakarta II, KPPN Khusus Investasi, dan berakhir di KPPN Khusus Penerimaan (12/12/18).Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap proses bisnis yang telah berlangsung sampai akhir tahun anggaran 2018. Selain itu, kunjungan ini juga bermaksud untuk mengantisipsi kemungkinan adanya kendala dan sekaligus memotivasi seluruh pejabat dan pegawai dalam menghadapi akhir tahun anggaran yang biasanya beban pekerjaannya menjadi melonjak tajam. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktur Pengelola Kas Negara,  Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan, dan para Kepala Bagian ikut serta dalam kunjungan tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan (KPPN KP) menerima kunjungan istimewa dari Delegasi Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)/ Accountant’s General Department Malaysia. Kedatangan delegasi ini ke KPPN KP merupakan satu dari serangkaian kunjungan yang akan dilakukan oleh delegasi JANM pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Adapun maksud dan tujuan kunjungan delegasi yang dipimpin langsung oleh Principal Assistant Director Juliyana Bt Abd Rahim C.A. (M), selain untuk mempererat hubungan kedua negara tetangga ini, juga untuk mengenal lebih jauh tentang sistem penerimaan negara di Indonesia.

Masih adanya kesalahan dalam menatausahakan penerimaan negara membuat KPPN Khusus Penerimaan ( KPPN KP) terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalkannya. Upaya tersebut diwujudkan salah satunya dengan melakukan diskusi bersama para pejabat yang diselenggarakan pada Rabu, 12 Desember 2018 di ruang rapat KPPN KP dengan mengambil tema “ Pengembalian Penerimaan Negara sesuai PMK Nomor 96/PMK.05/2017”. Diskusi tersebut diikuti oleh perwakilan dari DJP, Direktorat Pengelola Kas Negara, KPPN KP, dan KPPN Jakarta II. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Moch. Abdul Kobir, Kepala KPPN KP.

Setiap tahun, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), pendidikan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan, mengirimkan seluruh lulusan Program Diploma baik Diploma I maupun Diploma III untuk menjalankan kegiatan on job training (OJT) pada semua unit eselon di Kementerian Keuangan, termasuk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan ( KPPN KP). Tahun ini, terdapat 183 pegawai baru di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari lulusan PKN STAN yang seluruhnya berasal dari Diploma I dan Diploma III Kebendaharaan Negara. Uniknya, 124 di antaranya adalah perempuan.

Dalam rangka persiapan untuk menghadapi akhir tahun 2018, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) mengadakan suatu kegiatan yang dikemas dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Diklat Lt.3 Kantor Pusat Bank BJB Jalan Kejaksaan Dalam Nomor 4 Bandung. Hadir sebagai peserta pada kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018 adalah seluruh Manager Operasional Kantor Cabang Bank BJB baik yang berasal dari Jawa Barat maupun wilayah luar Jawa Barat.