Liputan Penyerahan Dipa Tahun Anggaran 2013 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
Pangkalpinang, djpbn.kemenkeu.go.id. – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung menyerahkan DIPA (Daftar Isisan Pelaksanaan Anggran) Tahun Anggaran (TA) 2013 kepada satuan kerja lingkup Provinsi Bangka Belitung, Senin (17/12), di Kantor Gubernur. Kegiatan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013 kali ini dihadiri oleh 268 Satker lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum acara inti dimulai, diperdengarkan latunan Lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan oleh salah satu pegawai KPPN Tanjung Pandan Tri Septiarini.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wakil pemerintah yang menerima pendelegasian kekuasaan atas pengelolaan keuangan dari Presiden, Eko Maulana Ali dalam sambutannya menyampaikan arahan presiden agar jajaran pemerintahan lebih fokus dalam melaksanakan tugas.

Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan lebih awal adalah cerminan dari keinginan bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih tepat waktu sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan lebih cepat. Untuk meningkatkan kualitas penyerapan dan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2013, Gubernur mengingatkan agar setiap satuan kerja segera manfaatkan anggaran secara efektif dan efisien sesuai prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Ia mengintruksikan Bupati/Walikota dan Instansi Vertikal agar secepat mungkin melaksanakan kegiatan.

Gubernur menambahkan, bahwa semua satuan kerja harus menyusun disbursement plan dan procument plan dengan baik. Terakhir, ia meminta seluruh satuan kerja untuk berpedoman dengan seksama kepada peraturan pengadaan barang/jasa dan susun procument plan serta optimalkan penggunaan e-procument.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Winarto dalam sambutannya menyampaikan asumsi dasar ekonomi makro yang dijadikan acuan dalam penyusunan APBN 2013 dan besaran APBN Tahun Anggaran 2013. Peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholder yang diwujudkan dengan adanya perubahan proses bisnis penyusunan RKAKL dan Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh satu eselon I di Kementerian Keuangan yaitu Ditjen Anggaran.

Winarto menjelaskan DIPA Tahun Anggaran 2013 lingkup wilayah Provinsi Bangka Belitung terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.996.764.032.000,- dan Transfer ke Daerah adalah sebesar Rp. 4.684.134.394.242,-. Menurutnya, Forum komunikasi pemerintah daerah dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan hendaknya lebih ditingkatkan untuk menghadapi tantangan berat di bidang keuangan dalam kurun waktu yang sangat dekat. Tantangan tersebut antara lain penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara pusat dan daerah, penyusunan laporan keuangan accrual basis dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Financial Statistic) sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada kesempatan penyerahan DIPA TA. 2013 dimaksud juga disampaikan data realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp. 1.534,1 milyar atau 69% dari pagu sebesar Rp. 2.208,8 milyar. Melihat dari realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2012 tersebut, menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2013 perlu ada komitmen bersama untuk melakukan upaya konkrit guna mendorong pertumbuhan perekonomian melalui perencanaan dan penyerapan anggaran yang proporsional, antara lain :
a. Para KPA sungguh-sungguh menyusun rencana penarikan dana (disbursement plan) dan rencana pengadaan barang dan jasa (procurement plan) yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. KPA dan PPK diharapkan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan belanja yang menjadi tanggungjawabnya secara berkala sejak awal tahun, sehingga tidak terjadi penumpukan SPM pada akhir tahun.
c. Proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih cepat.
d. Implementasi Nilai-Nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan di bidang keuangan agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tidak terlibat dengan perkara hukum.
Di penghujung acara Winarto menyampaikaan sebait pantun, Air mengalir disukai ikan sepat, Bisa dipakai mencuci kain belikat, Kalau pencairan dana sudah tepat, Pertumbuhan ekonomi Insya Allah akan meningkat.

Oleh : sakop-dwi Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Liputan Rakor Evaluasi dan Pengamanan Penerimaan Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2012 Lingkup Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengamanan Penerimaan Negara pada Akhir Tahun Anggran 2012, Rabu (12/12). Hadir pada kegiatan tersebut 70 orang dari jajaran Kementerian Keuangan yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, KPPN, KPP, KPBC, KPKNL serta dari jajaran Perbankan yaitu Bank Indonesia, Bank/Pos Persepsi dan Bank Operasional III. Misi yang diusung adalah mengamankan penerimaan negara khususnya di akhir tahun anggaran 2012 melalui sinergi seluruh unsur terkait sebagaimana tema Rakor yaitu “ Satukan Langkah dan Sinergikan Gerak dalam Mengamankan Penerimaan Negara”  

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta, Hendro Baskoro menegaskan bahwa dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan agar penerimaan negara dikelola secara tertib, cermat, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan amanat tersebut, semua pihak yang terkait diharapkan memiliki pemahaman/persepsi yang sama terhadap tata kelola penerimaan negara tersebut, khususnya di akhir tahun dimana volume transakasi maupun nilai rupiahnya menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan.

“Disinilah letak pentingnya forum komunikasi seperti ini, jika ada permasalahan yang mungkin akan terjadi di lapangan nantinya, cepat ditemukan solusi dan koordinasinya.” lanjut Hendro.

Pada kesempatan tersebut Hendro Baskoro memaparkan progres report penerimaan negara baik pajak maupun PNBP di wilayah D.I. Yogyakarta, termasuk perbandingan dengan belanja negara yang dibayarkan melalui APBN. Sampai dengan bulan November 2012, dari total 5,1 triliun rupiah yang sudah dibelanjakan, penerimaannya berjumlah 2,7 triliun rupiah (52%). Jika dilihat komposisi per bulannya, hanya di bulan Januari terjadi surplus penerimaan sebesar enam miliar rupiah, bulan selebihnya terjadi defisit dengan rata-rata 50%.

Selanjutnya materi rakor diisi oleh penyampaian dua orang narasumber yaitu Kabid PP I,  M.I. Sri Nuryati dan Kasubdit Penerimaan Negara Direktorat PKN, Taukhid dengan moderator Kabag Umum Bayu Andy Prasetya.

Sri Nuryati menyampaikan materi evaluasi terhadap layanan bank/persepsi selama tahun 2012 dan langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun anggaran di bidang penerimaan Negara sebagaimana amanat PER-37/PB/2012.

“Ketentuan jam buka dan tutup loket sesuai ketentuan harus betul-betul dilaksanakan oleh Bank/Pos Persepsi, sehingga wajib setor dapat terlayani dengan baik,” demikian ditegaskan Sri Nuryati.

Sementara itu, Taukhid memaparkan Sistem Penerimaan Negara : Visi, Misi dan Pengelolaan Layanan Serta Pengembangannya. Dalam paparannya, narasumber menyampaikan prinsip-prinsip pokok dalam pengelolaan penerimaan negara sesuai tujuan pembentukan negara RI, perkembangan sistem layanan penerimaan sejak kemerdekaan sampai dengan visi dan misi yang akan diimplementasikan ke depannya. Pada sesi evaluasi layanan bank/pos persepsi terdapat hal menarik yang disampaikan beliau, yaitu perlunya ketegasan dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank/pos persepsi, DJPBN tidak perlu khawatir terhadap bank/pos persepsi yang akan mundur, karena banyak fihak lain yang siap untuk memberikan layanan tersebut.

“Alfamart sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima setoran Negara,” ujar Taukhid.

Terlihat para peserta rakor sangat antusias dalam menyimak paparan yang disajikan secara mendalam oleh para narasumber, dan beberapa pertanyaan pun segera meluncur begitu sesi diskusi dibuka moderator.

“Harapan kami agar rakor ini dapat memberikan pemahaman bersama yang benar dan komitmen untuk mengamankan penerimaan negara khususnya di akhir TA 2012 ini dapat terwujud,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbensdaharaan dalam penutupan rakor.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil DIY

Liputan Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah (Rakorwil) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Sumsel
Ogan Komering Ilir, djpbn.kemenkeu.go.id -Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel melaksanakan rapat koordinasi tingkat wilayah lingkup Kanwil Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel yang diikuti oleh seluruh pejabat eselon III dan IV Kanwil dan KPPN lingkup Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel, pada tanggal 30 Nopember s.d. 2 Desember 2012, di Parai Lake Resort, Teluk Gelam, Ogan Komering Ilir. Rakorwil dihadiri  42 orang pejabat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen PBN Sumsel, Iskandar.

Rakorwil kali ini mengambil tema “Mewujudkan penyerapan anggaran TA.2012 yang optimal dan akuntabel, serta menyongsong TA.2013 dengan semangat integritas dan profesionalisme, guna mencapai sinergi serta kesempurnaan dalam pelayanan perbendaharaan”. Acara diawali dengan pemaparan Kakanwil Ditjen PBN Provinsi Sumsel, Iskandar mengenai intisari hasil dan materi Rapimnas Ditjen PBN Nopember 2012 yang lalu. Dalam pemaparan tersebut, Iskandar menekankan bahwa seiring berkurangnya tugas administratif seperti pengesahan DIPA, instansi vertikal Ditjen PBN di daerah, khususnya dalam hal ini Kanwil Ditjen PBN justru akan bertambah perannya melalui fungsi-fungsi baru yang lebih strategis dan bersifat analitis yang dibebankan kepadanya seperti fungsi spending review, penyusunan GFS, pembinaan BLU di daerah, dan beberapa tupoksi lainnya.

Topik lain yang juga digarisbawahi oleh Iskandar adalah perlunya kesiapan segenap jajaran Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel dalam menyongsong TA. 2013 yang diwarnai dengan sejumlah perubahan dan dinamika seperti restrukturisasi organisasi Kanwil dan KPPN, kemudian peningkatan status beberapa KPPN di lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel dari A2 menjadi A1. Kesemuanya ini selain berarti adanya tugas baru seperti pelaksanaan kepatuhan internal, juga jelas mengisyaratkan adanya tanggung jawab yang lebih dibanding yang telah dijalankan di masa lalu.

Karenanya, Kakanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel mengingatkan pentingnya perubahan paradigma dari sekedar business as usual menjadi inovatif, intens mencari peluang dan alternatif solusi atas permasalahan, mau menciptakan dan menampilkan prestasi serta berorientasi pada pencapaian visi-misi organisasi, bukan hanya mengejar kepentingan individu/kelompok. Juga ditekankan bahwa keterbatasan SDM, sarana-prasarana serta keterbatasan kondisi lainnya jangan menjadi masalah yang dijadikan bahan keluhan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai tantangan untuk disiasati dan diantisipasi. Pengembangan kompetensi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai prasyarat mutlak bagi terlaksananya peran/fungsi baru serta peningkatan tanggung jawab unit vertikal DJPBN di daerah, utamanya Sumatera Selatan. Seluruh tuntutan dinamika ini juga hendaknya dihadapi dengan bermodalkan mindset positif bahwa apa-apa yang telah digariskan pucuk pimpinan sesungguhnya dimaksudkan untuk membawa Ditjen PBN ke arah yang lebih baik.  

Pada rakorwil kali ini, Kanwil Ditjen PBN Sumsel juga mencoba melakukan hal baru dalam me-review pelaksanaan tugas KPPN-KPPN dalam lingkupnya dengan adanya penilaian/pemeringkatan. Dalam pemaparan Kepala Bidang PP I Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel, Heru Kutanto, seluruh KPPN di-review dan diperingkat dengan konsep, indikator dan metode pemeringkatan yang mengacu pada apa yang dilakukan kantor pusat terhadap kinerja Kanwil dan dipaparkan hasilnya dalam Rapimnas/Rapimtas. Diharapkan dengan adanya review semacam ini, KPPN-KPPN yang ada dapat saling melihat posisinya masing-masing berdasarkan perbandingan kinerja, sekaligus memacu semangat perbaikan, membuka wawasan untuk saling belajar dan berbagi pengalaman antar KPPN, dan tidak gampang puas dengan capaian prestasi kerja masing-masing selama ini.

Rakorwil kemudian dilanjutkan dengan pemaparan inventarisasi permasalahan dan usulan alternatif solusi dari tiap-tiap Kepala KPPN dilanjutkan dengan sesi-sesi diskusi sampai dengan finalisasi hasil yang dipandu oleh para Kepala Bidang Aklap, Tiarta Sebayang dan Kepala Bidang PA, M.Muslim. Hasil pembahasan dalam rakorwil kali ini diantaranya adalah beberapa konsensus perlakuan/tindak lanjut yang sama dalam mengatasi beberapa problem teknis yang dihadapi oleh KPPN-KPPN di lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel, kemudian beberapa usulan/masukan penyempurnaan terkait ketentuan/SOP yang direkomendasikan untuk nantinya diteruskan ke Kantor Pusat Ditjen PBN, serta tentunya pernyataan kesiapan dan komitmen segenap jajaran Ditjen PBN Prov.Sumsel untuk merapatkan barisan, mengamankan tutup tahun anggaran 2012 sekaligus siap menyongsong tahun anggaran 2013 dengan segala dinamikanya.

 Sebagai wujud nyata inovasi, rakorwil kali ini juga diperkaya dengan sesi demo/presentasi sejumlah aplikasi penunjang tupoksi yang dirancang secara mandiri oleh tim aplikasi KPPN Palembang, meliputi aplikasi sistem informasi peraturan berbasis web, aplikasi monitoring dan penyelesaian retur, forecasting satker berbasis SMS gateway, aplikasi arsip elektronik (e-filing) modifikasi, dan aplikasi validasi coding satker dan Bagian Anggaran. Presentasi ini direspon positif oleh para pejabat dari KPPN lainnya karena aplikasi yang dirancang dianggap relatif simpel dalam penggunaan, tetapi berpotensi signifikan membantu pelaksanaan tugas di KPPN. Karenanya, ke depan rangkaian aplikasi ini disepakati akan digunakan di seluruh KPPN yang ada di lingkup Kanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel sesuai kebutuhan masing-masing KPPN.

Karena juga dimaksudkan sebagai suatu ajang silaturahmi menjalin kekeluargaan, dimana baru pada tahun 2012 inilah Rakorwil lingkup Kanwil Ditjen PBN Sumsel dapat dihadiri seluruh pejabat eselon di dalam lingkupnya, rakorwil juga diisi dengan sesi malam ramah-tamah, para peserta bernyanyi bersama, termasuk Kakanwil Ditjen PBN Prov.Sumsel, serta diakhiri dengan kegiatan outbound yang diikuti seluruh peserta dengan semangat, ceria, penuh interaksi personal yg hangat dan akrab. Sesi ramah tamah dan outbond ini dirasakan betul oleh peserta rakorwil sebagai selingan (refreshing) atas rutinitas bekerja dan suasana kantor/pekerjaan selama ini, termasuk sejenak lepas dari pola interaksi formal yang berlangsung sehari-hari.

Oleh : Purwo Widiarto - Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi Sumatera Selatan.

Ternate, perbenharaan.go.id - Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013, Selasa (18/12), di Kantor Gubernur Maluku Utara. Penyerahan DIPA dilakukan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada seluruh satuan kerja/SKPD dalam lingkup Provinsi Maluku Utara. Selain itu juga diserahkan pula Daftar Alokasi Dana Transfer Daerah kepada para Bupati dan Walikota.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Sahat M.T. Panggabean dalam laporannya mengungkapkan bahwa Mulai Tahun Anggaran 2013, proses penyusunan sampai pengesahan DIPA tidak lagi dilakukan di daerah, akan tetapi dilakukan Kementerian/Lembaga di Jakarta dan disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.

Selain itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara melaporkan pula jumlah Alokasi anggaran TA 2013 meliputi dana DIPA dan alokasi Dana Transfer Daerah sebagai berikut :
a. Alokasi anggaran untuk Provinsi Maluku Utara TA 2013 melalui DIPA sebesar Rp 3,5 triliun lebih dengan jumlah DIPA sebanyak 410 terdiri dari :
1. DIPA Satker Kantor Daerah 244 DIPA Rp 1.572,4 milyar
2. DIPA Satker Kantor Pusat 25 DIPA Rp 1.398,1 milyar
3. DIPA Dekonsentrasi 65 DIPA Rp 216,8 milyar
4. DIPA Tugas Pembantuan 68 DIPA Rp 248,3 milyar
5. DIPA Urusan Bersama 8 DIPA Rp 107,4 milyar

b. Alokasi Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Maluku Utara per Pemerintah Daerah dengan total sebesar Rp 5.8 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut :
1. ProvinMaluku utara : Rp1.110, 4 milyar
2. Kota Ternate : Rp 605,8 milyar
3. Kota Tidore Kepulauan : Rp 562, 5 milyar
4. Kab. Halmahera Barat : Rp 491,4 milyar
5. Kab. Halmahera Tengah : Rp 471,7 milyar
6. Kab. Halmahera Selatan : Rp 631,9 milyar
7. Kab. Kepulauan Sula : Rp 540,8 milyar
8. Kab. Halmahera Utara : Rp 505,4 milyar
9. Kab. Halmahera Timur : Rp 512,4 milyar
10. Kab. Pulau Morotai : Rp 425,4 milyar

Sahat M.T Panggabean, mengatakan bahwa Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal tahun, dan kemudian menumpuk di akhir tahun dan selalu berulang pada setiap tahun anggaran. Pola penyerapan anggaran tersebut tentu saja kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas. untuk itu beliau mengharapkan kepada seluruh satuan kerja/SKPD yang telah menerima DIPA TA 2013 dapat segera menyusun rencana kerja, rencana kegiatan, rencana penyerapan anggaran, tanpa adanya rencana-rencana tersebut mustahil dana dalam DIPA TA 2013 dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien.

Sejalan dengan itu pula, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mulai tahun ini akan mengadakan kegiatan spending review atas pelaksanaan dan penggunaan belanja untuk setiap kementerian/ lembaga. Spending review adalah evaluasi penggunaan dana yang diarahkan kepada penilaian apakah suatu program, suatu kegiatan, atau suatu output yang dibiayai oleh APBN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir yang ingin dicapai dari spending review adalah adanya rekomendasi pemotongan anggaran (cutting) terhadap program yang tidak efektif dan efisien dan realokasi anggaran (realocation) untuk program yang lebih bermanfaat. ungkap Sahat M.T Panggabean.

Pada kesempatan yang sama, dalam sambutan Presiden yang dibacakan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak H. Thaib Armaiyn, Presiden berpesan kepada para Gubernur, untuk disampaikan kembali kepada para Bupati/Walikota untuk dapat dipedomani, antara lain :

Pertama, para kepala daerah agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing, agar pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran, agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.

Kedua, tingkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan, alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program- program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Saya harapkan agar kesenjangan ekonomi antardaerah dapat diminimalisasi melalui peningkatan kualitas belanja APBD.

Ketiga, agar memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. Lakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas.

Keempat, upayakan peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Perlu saya ingatkan kembali, agar perda terkait pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan pajak pusat dan menimbulkan disinsentif pada investasi di daerah.

Kelima, agar kompetensi dari segenap aparatur dapat ditingkatkan dalann kaitannya dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tingkatkan jumlah daerah yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah daerah, sebagai wujud peningkatan transparansi claim pengeiolaan keuangan negara.

Keenam, manfaatkan dana otonomi khusus secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat. Kebijakan yang diambil harus selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ketujuh, pastikan pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium guru, serta dana BOS kepada sekolah-sekolah segera dilaksanakan tepat waktu, mengingat program di bidang pendidikan merupakan prioritas nasional dan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar.

Kedelapan, tingkatkan kualitas sumber daya di daerah, sehingga dapat bersaing pada tingkat nasional maupun global. Hal itu perlu juga didukung oleh perbaikan sistem administrasi kependudukan, sehingga kebijakan terkait kependudukan dapat dilakukan dengan optimal. Seusai menyampaikan sambutan, Bapak H. Thaib Armaiyn, Gubernur Provinsi Maluku Utara berkesempatan menyerahkan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah 2013 kepada para Bupati dan Walikotase Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, Bapak Gubernur juga menyerahkan DIPA secara simbolis dan pengharagaan kepada 10 satuan kerja sebagai pengelolaan keuangan yang baik tahun 2012 antara lain :
1. Stasiun Meteorologi Sanana
2. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Falabisahaya Maluku Utara
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Babang
4. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
5. Kantor Kementerian Agama Kab. Kepulauan Sula
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
7. Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
8. Polres Ternate
9. Pengadilan Negeri Labuha
10. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Maluku Utara

Oleh : dmash2000, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Liputan penyerahan DIPA 2013 Provinsi NTB
Mataram, djpbn.kemenkeu.go.id – Bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Mataram, kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2013 di Provinsi NTB oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Desember 2012. Acara yang merupakan tindak lanjut penyerahan DIPA TA 2013 di Istana Negara oleh Presiden ini dimulai tepat pukul 08.30 WITA, dipimpin oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTB, Dra. Alfiah, wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD Provinsi NTB, forum pimpinan musyawarah daerah NTB, dan para Kuaasa Pengguna Anggaran satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah NTB.

Diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh tamu dan undangan, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi NTB kemudian menyampaikan laporannya. Pada kesempatan tersebut, Dra. Alfiah secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Gubernur sekaligus menyampaikan data alokasi anggaran untuk Provinsi NTB pada tahun anggatan 2012 yang mencapai Rp. 15, 7 triliun satker vertikal K/L, SKPD Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan, Urusan Bersama, serta transfer ke daerah untuk provinsi, kabupaten/kota. Dra Alfiah berpesan bahwa pola penyerapan anggaran selama ini yang selalu berulang setiap tahunnya, cenderung rendah di awal tahun dan kemudian menumpuk di akhir tahun anggaran. Hal ini selain menunjukkan kurang baiknya sisi perencanaan dan manajemen kas, juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah NTB, sehingga perlu komitmen semua pihak untuk melakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolis kepada 22 pimpinan daerah/satuan kerja secara langsung oleh Gubernur NTB. Penyerahan DIPA secara simolis tersebut diberikan kepada seluruh Walikota dan Bupati di wilayah NTB, dan beberapa satker yang dinilai memiliki prestasi dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam sambutannya Gubernur NTB menyatakan bahwa kegiatan penyerahan DIPA ini bukan hanya kegiatan seremonial belaka, tapi lebih kepada tanda bahwa APBN tahun 2013 siap dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merupakan wujud komitmen nyata pimpinan instansi dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan. Gubernur menambahkan, dengan meningkatnya alokasi dana DIPA serta transfer daerah untuk NTB menandakan bahwa postur APBN semakin mengakomodir kepentingan di daerah untuk itu dituntut pula peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pada sambutannya pula, Gubernur NTB menyampaikan kembali delapan pesan Presiden kepada para Bupati/Walikota terkait pelaksanaan perekonomian daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasioanal.

Di akhir sambutannya, Gubernur meminta sekaligus ‘mengancam’ kepada Bupati/Walikota agar seluruh pimpinan daerah dapat hadir pada penyerahahan DIPA di daerahnya masing-masing, karena kegiatan tersebut maknanya selain simbolik juga substantif.

“Apabila terdapat Bupati/Walikota yang tidak hadir pada penyerahan DIPA tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dana DAU, DAK dan DBH untuk wilayahnya akan saya tahan,” ucap Gubernur yang mendapat aplaus panjang dari seluruh undangan.

Oleh : Iman Santosa – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 di KPPN Cilacap
Cilacap, djpbn.kemenkeu.go.id. - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap pada tanggal 26 dan 27 November 2012 lalu mengadakan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-37/PB/2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. Acara sosialisasi tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari dengan peserta yang berbeda.

Pada hari pertama, Sosialisasi diadakan di Ruang Aula KPPN Cilacap, dengan mengundang para Pimpinan Bank/Pos Persepsi beserta pejabat/petugas yang menangani penerimaan negara pada sembilan Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Cilacap. Bertindak sebagai narasumber pertama adalah Kepala KPPN Cilacap, menyampaikan materi tentang Current Issue terkait Penyaluran Dana APBN melalui Bank Umum pada Implementasi SPAN Tahun 2013, dan Penerapan Modul Penerimaan Negara – Generasi Kedua (MPN-G2). Sedangkan narasumber kedua adalah Kepala Seksi Bank/Giro Pos F.X.Susetya Yudianta menyampaikan materi tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 terkait Penerimaan Negara, dan Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA). Acara sosialisasi yang dimoderatori oleh Roil, SE berlangsung cukup interaktif karena hampir semua peserta mengajukan pertanyaan dan saran-saran yang bersifat konstruktif, terlebih pada kesempatan tersebut juga didiskusikan tentang penutupan rekening penampungan/rekening antara yang masih digunakan dalam rangka pelaksanaan penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN Cilacap.

Pada hari kedua, Selasa tanggal 27 November 2012 acara sosialisasi diadakan di Gedung Griya Patra Bluemoon (milik Pertamina) Cilacap, dengan mengundang para Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada 65 Satker di Wilayah Pembayaran KPPN Cilacap. Acara sosialisasi dimulai pukul 09.00 WIB diawali dengan sambutan pembukaan oleh Kepala KPPN Cilacap, Burhani AS.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Cilacap menjelaskan bahwa Perdirjen Perbendaharaan No.PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. Pada akhir sambutannya Kepala KPPN Cilacap mengharapkan melalui sosialisasi ini selain untuk menyamakan persepsi dan kesatuan langkah menjelang akhir tahun anggaran, juga diharapkan akan tercipta sinergi yang semakin meningkat antara KPPN Cilacap dengan Satker yang dilayani, sehingga KPPN Cilacap dapat memberikan pelayanan yang optimal menuju pada kesempurnaan.

Pada kesempatan itu Kepala KPPN Cilacap memberikan apresiasi dan penghargaan dengan menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga Satker dengan penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal tertinggi sampai dengan tanggal 23 November 2012. Sebagai tertinggi pertama dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 95,57 % diberikan kepada Satker Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan, tertinggi kedua dengan prosentase sebesar 94,12 % diberikan kepada MIN Pekuncen, dan tertinggi ketiga dengan prosentase sebesar 93,75 % diberikan kepada Satker Lapas Batu Nusa Kambangan.

“Diharapkan pemberian penghargaan ini akan memacu satker lainnya untuk memaksimalkan penyerapan anggarannya sebelum batas akhir pengajuan SPM ke KPPN Cilacap” jelas Burhani AS dihadapan sekitar 120 peserta yang hadir.

Selanjutnya pemaparan materi pertama disampaikan oleh Kepala KPPN Cilacap menyampaikan materi tentang Pokok-Pokok APBN 2013, Kebijakan dan Proses Bisnis Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2013, dan materi tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Anggota Polri/PNS Polri dari KPPN kepada Satker di Lingkungan Polri, sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan No.PER-38/PB/2012 tanggal 12 November 2012.

Ditempat yang sama Narasumber kedua, Kepala Seksi Pencairan Dana Bambang Kusumantoro S. menyampaikan materi tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 terkait dengan Pelaksanaan Belanja Negara, sedangkan narasumber ketiga Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Suparmaji) menyampaikan materi tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan, serta Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan bagi setiap UAKPA.

Oleh: Ali Rosidin dan Y.Purwanto - Kontributor KPPN Cilacap

Liputan Sosialisasi SPAN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Dalam rangka menyongsong implementasi SPAN yang semakin dekat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 menyelenggarakan Sosialisasi SPAN kepada seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY. Tidak tanggung-tanggung pada acara tersebut hadir 4 narasumber dari Direktorat Transformasi Perbendaharaan. Mereka adalah Kasubdit Transformasi Sistem Aplikasi Muhdi, Kasi Transformasi Sistem Aplikasi II M. Syaifuddin Luthfi, Kasi Transformasi Komunikasi dan Basis Data Andrian Rendra Lesmana serta DSK Wilayah DIY Lintri Febriyani. Acara dihadiri sekitar 100 pejabat/pegawai Kanwil ditambah DSU KPPN.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY, Hendro Baskoro yang menjelaskan bahwa tujuan sosialisasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang modul SPAN, menjaga semangat para pegawai menjelang implementasi SPAN yang sudah di depan mata serta mempersiapkan SDM Kanwil yang telah lulus assessment jika suatu saat ditempatkan di KPPN-P. Hal ini sesuai dengan tema sosialisasi yaitu “Kita Sukseskan Implementasi SPAN Menuju Pelayanan Berkualitas”.

Ada empat materi yang disampaikan pada kegiatan ini. Materi pertama tentang SAKTI disampaikan oleh Muhdi dan dilanjutkan secara teknis oleh Lutfi. Narasumber ketiga, Andrian Rendra Lesmana menyampaikan 3 materi lainnya (Service Desk SPAN, Insfrastruktur IT dan SPAN User Management). Bertindak selaku moderator adalah D. Gatit Heriastuti (DSU Kanwil).

Acara sosialisasi dimeriahkan dengan berbagai breaking games seperti yel-yel SPAN, pantun dan ngremo dengan tema semangat implementasi SPAN serta lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Pada acara tersebut juga untuk pertama kali diperdengarkan lagu “SAHABAT SPAN” yang diciptakan oleh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Sri Purwaningsih). Guna menarik partisipasi aktif peserta, panitia menyediakan hadiah menarik bagi peserta yang aktif dalam acara tersebut. Nampak semangat dan antusiasme dari seluruh pegawai Kanwil dalam menyongsong implementasi SPAN yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2013 ini.

Oleh : Arief R - Kontributor Kanwil Yogyakarta

Penyerahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013
Samarinda, djpbn.kemenkeu.go.id – ”Kawal agar pelaksanaan kegiatan dimulai sejak awal tahun anggaran.” Itulah pesan Presiden RI yang disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishaq, kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se Provinsi Kalimantan Timur. Pidato yang disampaikan Gubernur tersebut, sekaligus menjadi pesan dalam acara Penyerahan DIPA APBN Tahun Anggaran 2013. Acara yang dihelat dalam nuansa santai dan akrab tersebut, berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini tentu sesuai dengan nama tempat acara yakni aula Lamin Etam yang berarti Rumah Kita. Dengan penuh senyum, Gubernur Awang Farouk nampak menyalami beberapa orang yang dilaluinya sesaat sebelum acara dimulai.


Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, Haryana, memaparkan total Pagu DIPA TA 2013 yang diberikan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp10,4 Triliun dari total pagu nasional sebesar Rp1.683 triliun. Jika dibandingkan, maka sejak tahun 2010 total anggaran yang di alokasikan untuk Provinsi Kalimantan Timur terus naik secara signifikan. Jika pada tahun 2010 total pagu hanya Rp5,1 Triliun, kemudian naik 43,69% pada tahun 2011 dengan total pagu senilai Rp7,46 Triliun, dan di tahun 2012 naik kembali sebesar 19,75 %, terakhir naik 16,98% di tahun ini.


Menyikapi hal tersebut, maka Haryana menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit vertikal pemerintah pusat, untuk serius menyusun dan melaksanakan rencana penarikan dana (disbursement plan) dan perencanaan pengadaan (procurement plan). Sehingga, penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun yang selalu terulang, tidak terjadi lagi. Karena, jelas beliau, pola penyerapan anggaran tersebut kurang baik dari sisi perencanaan dan manajemen kas. 

Sebagai informasi, total anggaran yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur terbagi dalam 631 DIPA yang terdistribusi ke seluruh Kabupaten/Kota dan unit vertikal dengan rincian sebagai berikut :

Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalokasikan anggaran Transfer Daerah sebesar Rp4.96 Triliun untuk Provinsi dan Rp21,03 Triliun untuk Kabupaten/Kota. Dengan total seluruh alokasi yang mencapai Rp36,46 Triliun, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur memaparkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan internal Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran. Adapun langkah-langkah tersebut diantaranya berupa peningkatan kapasitas pengelola keuangan satker dengan cara mengintensifkan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan anggaran terhadap satker.

Selanjutnya, upaya lain yang akan dilakukan adalah penyempurnaan regulasi bidang perbendaharaan dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada satker untuk mengelola anggarannya sendiri. Selain penyempurnaan regulasi pengadaan barang dan jasa, saat ini sedang dipersiapkan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi anggaran tahun 2013 yang memberi kewenangan lebih besar kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran. Langkah terakhir adalah peningkatan peran aparat pengawas internal Kementerian Negara/Lembaga. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada satker, harus juga diimbangi dengan peningkatan peran aparat pengawas internal. Hal ini dilakukan agar peluang penyalahgunaan anggaran dapat ditutup se maksimal mungkin.

Dalam acara serah terima DIPA tersebut, beberapa satker memperoleh penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur. Adapun urutan tiga satker terbaik yang diberi penghargaan karena dinilai memiliki kedisiplinan dalam menerapkan rencana penarikan dana TA 2012 yakni Pengadilan Agama Samarinda, Dinas Pertanian,Kehutanan dan Perkebunan Kota Samarinda, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk satker yang masuk kategori Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat UAPPA-W terbaik TA 2012 adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur, dan Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda.

Prosesi serah terima DIPA yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2012 ini, menjadi agenda pertama dari rangkaian Rapat Kerja Gubernur bersama seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Timur dengan agenda Evaluasi Tahun Ke-4 RPJMD Kalimantan Timur. Masuknya agenda serah terima DIPA TA 2013 dalam Rapat Kerja Gubernur, menjadi salah satu indikator telah terbangunnya sinergi antara Pemerintah Daerah Kalimantan Timur dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Timur. Diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang bersama, serah terima DIPA TA 2013 sukses terselenggara. Dengan kesungguhan seluruh satker dalam mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah diberikan, seluruh program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Oleh : Panitia Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2013
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan