Liputan Sosialisasi dan Evaluasi dan Percepatan Penyerapan Anggaran di KPPN Nabire
Nabire, djpbn.kemenkeu.go.id - Menyadari capaian IKU terkait Tingkat Penyerapan Anggaran Satker Mitra Kerja, KPPN Nabire mengundang Satker Mitra Kerja pada acara Sosialisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012, Rabu (26/9), di Studio RRI Nabire. Hajatan tersebut dikemas dengan Tema “Sosialisasi Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2012 dan PMK No.113/PMK.05/2012”.

Dalam welcome speech Kepala KPPN Nabire, Amra menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, di hadapan para Pejabat Pengelola Keuangan yang mewakili 68 Satuan Kerja Mitra Kerja. Kehadiran Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua, Alfiker Siringoringo. Menurut Amra, kehadiran Alfiker membuktikan kepedulian yang sangat besar dari segenap jajaran termasuk Pimpinan Ditjen Perbendaharaan terkait dengan permasalahan penyerapan anggaran. Lebih lanjut, Amra berharap acara sosialisasi ini sekaligus sebagai media untuk menyamakan persepsi terkait aturan-aturan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran.

Pada kesempatan pertama, Alfiker menyampaikan materi Penyerapan Anggaran. Alfiker Siringoringo mengingatkan kembali kepada segenab peserta Sosialisasi tentang kebijakan APBN 2012 yang memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi (pro growth), memiliki dampak terhadap perluasan kesempatan kerja (pro job), dan memiliki dampak pada pengurangan kemiskinan (pro poor). Alfiker Siringoringo menaruh perhatian lebih pada percepatan belanja modal dan belanja bantuan sosial tanpa mengesampingkan jenis belanja yang lain. Belanja modal diyakini memiliki magnitude yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Sedangkan belanja bantuan sosial merupakan bentuk riil dari program-program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam kesempatan tersebut, Alfiker menyajikan hasil monitoring dan evaluasi atas capaian penyerapan anggaran wilayah kerja KPPN Nabire, yakni per 31 Agustus 2012 mencapai 500-an milyar atau 47% dari total pagu.

Pada sesi berikutnya, Alfiker menyampaikan materi tentang PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Berkenaan dengan materi ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua menekankan tentang prinsip perjalanan dinas yang pada aturan lama belum diatur/ditegaskan. Menurutnya beberapa hal berkaitan prinsip perjalan dinas yang harus dipegang teguh oleh pengelola keuangan adalah prinsip selektif, prinsip ketersediaan anggaran dan pencapaian kinerja, prinsip efisiensi, serta prinsip akuntabilitas.

Pada bagian akhir, peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan baik terkait dengan materi maupun pelayanan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan. Menanggapi adanya permasalahan di lapangan, Alfiker mengharapkan Satker untuk segera berkoordinasi dan konsultasi ke KPPN jika menemui permasalahan pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, dia juga mengharapkan kepada instansi Pemerintah Daerah terkait, yakni Sekda/Bappeda turut proaktif memonitor capaian realisasi anggaran berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Papua untuk selanjutnya turut mendorong satker terkait untuk mempercepat realisasi anggaran. Komitmen yang sama disampaikan Alfiker dengan membuka pintu seluas-luasnya kepada Satker Mitra Kerja KPPN Nabire yang akan menyampaikan keluhan/masukan atas pelayanan yang tidak sesuai standar layanan publik dan menghambat realisasi anggaran oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan termasuk KPPN Nabire.

Oleh: Endarto - Kontributor KPPN Nabire

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan
Kuala Tungkal, djpbn.kemenkeu.go.id - KPPN Kuala Tungkal secara resmi menjadi KPPN Percontohan dengan menggelar acara soft launching, Senin (1/10), di ruang Front Office KPPN. KPPN Kuala Tungkal bersama 134 KPPN lainnya di seluruh Indonesia melalui berbagai tahapan hingga mendapat predikat sebagai KPPN Percontohan.

Dalam sambutannya, Toriq Bin Zihad, Kepala KPPN Kuala Tungkal, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada semua pemangku kepentingan maka KPPN Kuala Tungkal telah mempunyai Standard Operating Procedure/SOP KPPN Percontohan.

“Semua pelayanan yang kami sampaikan adalah Zero cost, Simple Business process, cepat, transparan dan akuntabel,” imbuhnya dengan tegas.
Masih dalam arahannya, Toriq memohon kepada semua mitra kerja yang hadir agar tidak segan-segan dalam memberikan masukan bahkan pengaduan baik secara langsung atau dengan menggunakan media komunikasi, apabila terdapat kekurangan-kekurangan atau keluhan-keluhan sehubungan dengan layanan yang diberikan oleh KPPN Kuala Tungkal. Menurut Toriq, sebelum ditetapkan sebagai KPPN percontohan, KPPN Kuala Tungkal telah melaksanakan standar layanan seperti halnya KPPN percontohan lainnya, namun dengan adanya penetapan secara de jure maka hal tersebut akan lebih memacu jajaran KPPN Kuala Tungkal dalam memberikan layanan unggulan kepada stakeholder.

Akhir kata disampaikan Toriq, bahwa dengan dibentuknya KPPN Kuala Tungkal sebagai KPPN Percontohan maka dengan sangat optimis dan komitmen kebersamaan maka layanan terbaik di bidang perbendaharaan dapat disampaikan kepada semua mitra kerja. Sambutan tersebut direspon para undangan dengan hadir dengan tepuk tangan meriah dan seraya mengharapkan agar menjadi kenyataan yang segera terealisasi.

Turut hadir pada acara tersebut adalah mitra kerja dari Perbankan dan beberapa satuan kerja lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk memperoleh masukan dari stakeholders atas pelayanan yang disampaikan sebelum ditetapkan menjadi KPPN Percontohan maka dibuka sesi untuk memberikan kritik dan saran. Pada Kesempatan Pertama, salah satu Pimpinan BNI Cabang Kuala Tungkal menyampaikan pujian atas layanan yang selama ini diterima yaitu dari segi kecepatan pemberian solusi apabila terdapat permasalahan dalam proses penerimaan Negara. Di sisi lain Pimpinan BNI Cabang Kuala Tungkal memberikan masukan agar lebih mengintensifkan pertemuan secara langsung dengan bagian teknis yang menangani Sistem Penerimaan Negara mengingat perkembangan aplikasi dan peraturan yang secara terus-menerus mengalami penyempurnaan.

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memperoleh kesempatan yang sama. Dalam testimoninya mengatakan bahwa selama mendapatkan layanan dari KPPN Kuala Tungkal sangat diberlakukan layaknya seorang tamu yaitu layanan dengan senyum, ramah dan dilayani dengan baik. Apabila terdapat kesulitan, khususnya dalam pengoperasian aplikasi yang ada, sangat mudah dan cepat untuk mendapatkan bantuan teknis.

“Saya berharap agar pelayanan ini tetap dilanjutkan bahkan ditingkatkan lagi agar bisa disejajarkan dengan layanan unggulan yang ada pada institusi layanan lainnya,” ungkapnya.

Oleh : Jakson Sunario Panjaitan, Kontributor KPPN Kuala Tungkal, Jambi

Liputan Workshop Upaya Peningkatan Kualitas LKPD untuk Meraih Opini WTP Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan workshop dengan tema “Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)”, Rabu (26/9) di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Workshop diikuti oleh para pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kepala Seksi Vera KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 34 orang.

Acara work shop kali ini merupakan salah satu upaya dari jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk membangun sinergi dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara dimulai pukul 09.30 WIB dengan pemaparan dari 3 orang narasumber yaitu Hendro Baskoro - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Bambang Wisnu Handoyo Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset D.I. Yogyakarta dan Muhammad Masykur-Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah-Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan moderator Haris Budi Susilo -Kabid Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Pemaparan pertama disampaikan Hendro Baskoro mengenai Implementasi PMK Nomor: 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP). Narasumber menjelaskan bahwa PUSAP adalah hal yang sangat baru sebagai pedoman dalam penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah (Pasal 6 ayat (2) PP No.71/2010 ).

Selanjutnya untuk paparan sesi kedua berupa testimoni Success Story dari Bambang Wisnu Handoyo Kepala DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Upaya Meraih Opini Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian. Ia menyebutkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010 dan 2011 adalah Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Narasumber menuturkan bahwa salah satu strategi meraih Kewajaran atas LKPD adalah dengan membangun Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SPKD) yang sehat dan transparan. Pemerintah D.I. Yogyakarta mulai tahun 2011 telah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang berbasis web yang bisa diakses secara online. Selanjutnya Kepala DPPKA Provinsi D.I. Yogyakarta mengingatkan kepada seluruh peserta workshop tentang pentingnya pengelolaan aset (Barang Milik Daerah) karena hampir 90% LKPD yang meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) terkait kurang memadainya pengelolaan aset.

Bambang Wisnu Handoyo menegaskan lebih lanjut bahwa dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan pemerintah daerah terkait pengelolaan aset ini dari mulai penunjukan petugas pengelola barang yang kompeten, administrasi BMD yang tertib sesuai ketentuan, transparan, penilaian yang wajar dan pengungkapan yang memadai (full disclosure) atas BMD yang disajikan dalam Neraca.

Narasumber ketiga yaitu Muhammad Masykur dari Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta memaparkan strategi-strategi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah guna meraih dan mempertahankan kualitas LKPD dengan opini terbaik WTP dari sudut pandang Aparat Pengawas Internal.

Acara work shop semakin meriah dengan sesi tanya jawab seputar permasalahan LKPD dan upaya –upaya untuk mewujudkan LKPD di seluruh wilayah Provinsi DIY di tahun 2012 dapat mencapai opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP).

Pada akhir acara, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta- Hendro Baskoro mengharapkan agar dengan diselenggarakannya acara work shop bisa semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta selaku Kuasa BUN di daerah dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan selaras dengan predikat “keistimewaan” Yogyakarta.

Hendro Baskoro juga mengharapkan adanya tindak lanjut dari workshop ini dengan kegiatan-kegiatan lanjutan seperti pembentukan forum komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BPKP dan seluruh pemerintah daerah ataupun forum komunikasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan BPK, BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kontributor : Martina Sri Mulyani – Kontributor Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I.Yogyakarta

Liputan Soft Launching KPPN Percontohan
Surakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Hari pertama di Bualan Oktober Tahun 2012 menjadi hari bersejarah bagi 13 KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yaitu KPPN Pati, Kudus, Pekalongan, Magelang, Purwokerto, Tegal, Cilacap, Purworejo, Sragen, Klaten, Banjarnegara, Purwodadi dan Surakarta. Pada hari istimewa itu, Senin (1/10), 13 KPPN tersebut secara bersamaan ditetapkan sebagai KPPN Percontohan.

Meskipun baru dilakukan launching, sebenarnya sejak Tahun 2009 KPPN-KPPN tersebut telah melaksanakan Standar Prosedur Operasi sebagai KPPN Percontohan. Pemilihan lokasi acara soft launching yang dipusatkan di KPPN Surakarta tentunya bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7835/PB/2012 tanggal 27 September 2012 , tingkat kesiapan KPPN Surakarta dalam bidang organisasi dan proses bisnis, bidang SDM dan bidang sarana dan prasarana telah mencapai 100 %. Soft launching dihadiri oleh para Kepala KPPN se-Jawa Tengah, perwakilan Muspida setempat, Rektor IAIN dan satuan kerja lainnya lingkup KPPN Surakarta.

Acara Launching yang diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya, BagiMu Negeri dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan memberikan suasana khidmad. Gema pemukulan gong dan penandatanganan Piagam Launching oleh Bjardianto Pudjiono Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah menjadi tanda implementasi KPPN Percontohan telah resmi di 13 KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa tengah. Kepada ke 13 KPPN tersebut , Bjardianto Pudjiono menyerahkan Piagam yang menjadi bukti bahwa 13 KPPN tersebut sah menjadi KPPN Percontohan.

Dalam sambutannya Bjardianto Pudjiono menyampaikan, “Pembentukan KPPN Percontohan didasari dengan adanya keinginan penyederhanaan dalam proses penyelesaian pekerjaan, serta perubahan kultur dan pola pikir para pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selama ini stigma yang terbentuk di masyarakat adalah layanan publik yang instansi pemerintah terkesan lamban, tidak transparan, bahkan diwarnai dengan pungutan yang tidak resmi,” ujarnya.

Stigma itulah yang ingin diubah dengan adanya pembentukan KPPN Percontohan. Dengan motto pelayanan cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tidak dipungut biaya Layanan prima KPPN Percontohan dilakukan dengan pelayanan satu atap (one stop service), proses bisnis yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi, memberi informasi secara real time, transparan, dan akuntabel serta didukung Sumber Daya Manusia yang diseleksi secara ketat. Dan diharapkan dengan diimplementasikannya KPPN Percontohan Tahap VI ini dapat menjadi jaminan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik”.

Acara soft launching dilanjutkan dengan tari gambyong dari Institut Seni Indonesia Surakarta dan pengguntingan rangkaian melati oleh Kakanwil dan perwakilan Muspida setempat, sebagai langkah awal untuk peninjauan layanan di front office KPPN.

Oleh: Tim Reportase Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng

Liputan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan
Sampit, djpbn.kemenkeu.go.id. Gelombang reformasi birokrasi semakin terasa gaungnya di Bumi “Isen Mulang”. Tepat pada hari bersejarah 1 Oktober 2012 di halaman KPPN Sampit Djoko Wihantoro, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, secara resmi mengukuhkan KPPN Sampit, KPPN Buntok, dan KPPN Pangkalan Bun sebagai KPPN Percontohan. Kabut asap yang masih setia menyelimuti Kota Sampit tidak mengurangi sedikit pun khidmatnya serangkaian acara Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan.

Seremoni yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kotawaringin Timur, para Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Tengah, para Pimpinan Bank/Pos Mitra Kerja KPPN Sampit, serta para KPA khusus wilayah Kotawaringin Timur dimulai tepat waktu.

Kepala KPPN Sampit Irwan Wahyu Basuki mengawali sambutan dengan ucapan terima kasih atas terpilihnya KPPN Sampit sebagai tempat soft launching Implementasi KPPN percontohan di wilayah Kalimantan Tengah. Terima kasih juga disampaikan kepada satker atas dukungannya sehingga KPPN Sampit yang telah melaksanakan SOP KPPN Percontohan sejak Mei 2009 tetap konsisten dan akan senantiasa membangun budaya layanan kerja yang cepat, tepat, akurat, dan transparan, serta dilandasi integritas moral yang mulia, bersih, dan ramah. Selaras dengan Motto Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) “Bergerak Cepat Membangun Kotim”, KPPN Sampit pun sudah bisa memberikan pelayanan secara profesional, cepat, dan efektif meskipun jumlah pegawai yang dimiliki relatif sedikit dengan beban kerja yang banyak.

Sementara itu Djoko Wihantoro dalam sambutannya menyampaikan bahwa selain merupakan wujud nyata dan bukti keseriusan Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan reformasi birokrasi dan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, dan bersih, KPPN Percontohan juga dimaksudkan untuk mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) sehingga dapat memberikan nilai tambah sebagai kantor pelayanan yang modern.

Pembentukan KPPN Percontohan merupakan sebuah perjuangan yang penuh tantangan-tantangan besar mulai dari kesiapan kelembagaan dan prosedur kerja (business process), SDM, infrastruktur, peraturan yang mendukung dan komitmen yang sangat kuat dari semua jajaran Ditjen Perbendaharaan. Dari sisi business process, lebih sederhana dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas pada struktur organisasi. Dari sisi prosedur pelayanan, terjadi pemotongan alur pekerjaan yang siginifikan, yaitu percepatan proses pencairan dana dari SPM (Surat Perintah Membayar) menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang semula prosesnya memakan waktu 1 hari menjadi antara 45 menit sampai dengan 1 (satu) jam saja. Sasaran Kebijakan pembentukan KPPN Percontohan adalah mengubah pelayanan bentuk konvensional menjadi pelayanan prima (excellent service) dengan dukungan perangkat IT yang terkoneksi dan terintegrasi. Tak lupa Djoko Wihantoro berpesan kepada seluruh pegawai KPPN Sampit untuk senantiasa menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dalam melayani masyarakat

Di tengah acara, panitia mempersilahkan satker untuk menyampaikan testimoni terhadap pelayanan KPPN Sampit selama ini. Kepala Kantor Imigrasi Sampit Tegas Hartawan mengambil kesempatan dengan mengungkapkan bahwa layanan KPPN Sampit cukup memuaskan. Dirasakannya segala urusan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa berbelit belit. Hal itu, katanya, sangat mendukung pekerjaan sehari-hari. Tegas berharap kondisi ini dapat dipertahankan dan setelah dikukuhkan sebagai KPPN Percontohan dapat semakin meningkat lagi.

Tidak banyak berbeda dengan testimoni dari satker, Wakil Bupati Kotim Taufiq Mukri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KPPN Sampit atas segala yang telah diberikan kepada masyarakat Kotim.

Setelah ditutup dengan doa acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalteng bersama dengan Wakil Bupati Kotim, yang menandai KPPN Sampit sebagai KPPN Percontohan. Pada sesi peninjauan lokasi wakilb bupati sempat berdialog dengan beberapa pegawai di FO diselingi gurauan khas beliau. Para undangan yang turut meninjau lokasi terlihat mangut-manggut mengisyaratkan kekaguman atas keserasian antara ruangan FO yang rapi, lega, sejuk dengan penampilan petugas FO yang ramah dan cekatan dalam melayani tamu.

Pelayanan yang prima harus dikawal terus menerus agar senantiasa on the right track dalam menjalankan ritme kerja KPPN Percontohan, terutama bagi personil yang mengawakinya. Melalui launching KPPN Percontohan, diharapkan adanya tambahan dukungan nyata dari semua pihak sehingga semakin mengokohkan langkah nyata KPPN Sampit untuk melakukan pelayanan publik yang prima sesuai dengan motto KPPN Sampit “PELAYANAN CEPAT, TEPAT, BENAR DAN AKURAT TANPA BIAYA (ZERO COST)".

Selamat dan sukses untuk KPPN Sampit atas pengukuhannya sebagai KPPN Percontohan.

Oleh: Eko S. Utomo (KPPN Sampit)

Liputan soft launching KPPN Percontohan Sumbawa Besar
Sumbawa Besar, Perbendaharaa.go.id - Bertepatan dengan 47 Tahun hari Kesaktian Pancasila, geliat reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ditegaskan kembali dengan dilaksanakannya Launching KPPN Percontohan Tahap VI. KPPN Sumbawa Besar mewakili tiga KPPN Percontohan dilingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendapat kehormatan sebagai tempat untuk dilangsungkannya Launching KPPN Percontohan Tahap VI ini.

Dalam balutan kesederhanaan, acara dapat berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Tepat pukul 10.00 WITA acara yang dihadiri oleh Assisten II Kab. Sumbawa, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB, Para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPBN Prov. NTB, Pimpinan Perbankan Mitra Kerja KPPN Sumbawa Besar, dan Para Kuasa Pengguna Anggaran wilayah pembayaran KPPN Sumbawa Besar dan diselenggarakan di halaman KPPN Sumbawa Besar secara resmi dibuka dengan diawali doa. Sebagai tuan rumah, Kepala KPPN Sumbawa Besar menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas terpilihnya Sumbawa Besar sebagai tempat untuk penyelenggaraan soft Launching KPPN Percontohan Lingkup Nusa Tenggara Barat ini.

“Tujuan utama reformasi birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan public. Upaya perbaikan ini dilakukan secara sengaja (by design) dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan yang berkembang, transparansi dan akuntabilitas,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov NTB, Alfiah.

“KPPN memang mempunyai sejarah kelam, namun reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan telah mengubahnya. Pembentukan KPPN Percontohan yang terus bergulir hingga sekarang adalah bukti keseriusan reformasi tersebut,” sambungnya.

“Soft Launching ini bukanlah hanya merupakan kegiatan seremonial semata, melainkan titik awal yang me-refres¬h perubahan mindset kita ke arah yang lebih baik,” tegas orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB itu, “(Ini merupakan) tekad untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tambahnya lagi.

Beliau juga berpesan kepada para stakeholders untuk kerjasamanya agar proses pelaksanaan dana APBN yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam penutupannya beliau menghimbau agar bersinergi dalam kebaikan dan ucapan terima kasih atas dukungannya selama ini.

Sebelum dilanjutkan dengan sambutan Bupati Kab. Sumbawa yang diwakili oleh Assisten II Kab. Sumbawa, acara diselingi dengan pemutaran film profil KPPN Mataram, KPPN Bima, KPPN Selong dan KPPN Sumbawa Besar.

Untuk diketahui bersama, bahwa upaya untuk melakukan reformasi birokrasi telah menjadi agenda pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Upaya tersebut tertuang dalam suatu grand design reformasi birokrasi yang berisi arah kebijakan reformasi birokrasi nasional untuk tahun 2010-2015, dengan tujuan agar arah reformasi birokrasi berjalan secara efektif dan efisien, konsisten, terintegrasi dan melembaga, serta berkelanjutan. Masih dalam kata sambutan, Assiten II berharap peran KPPN Sumbawa Besar sebagai pionir dalam mengawal penyerapan anggaran sekaligus sebagai pusat informasi APBN dapat lebih ditingkatkan. Terlebih keberadaan KPPN Sumbawa Besar selama ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pencairan dana yang bersumber dari APBN. Mengakhiri sambutannya beliau berharap KPPN Sumbawa Besar dapat terus meningkatkan pelayanannya sehingga menjadi contoh bagi unit-unit kantor pelayanan pada instansi lain.

Sebagai sambutan penutup, disampaikan testimoni atas pelayanan KPPN Sumbawa Besar selama menerapkan SOP KPPN Percontohan dalam hal ini diwakili oleh Kepala MAN 3 Sumbawa. Beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi atas ketelitian, kecepatan, dan problem solver dari para petugas Front Office yang dirasakannya ketika berurusan dengan KPPN Sumbawa Besar.

Sebelum prosesi pengguntingan pita dilakukan, pengunjung disuguhkan penampilan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh 4 siswi dari SMAN 1 Sumbawa. Pemotongan pita dilakukan oleh Assisten II didampingi oleh Ibu Kanwil. Kemudian dilanjutkan dengan demo layanan penerimaan SPM sampai dengan penerbitan SP2Dnya yang langsung dipandu oleh Kepala KPPN Sumbawa Besar.

Acara penutup berupa pemotongan tumpeng oleh Ibu Kanwil yang diserahkan kepada Assisten II dan dilanjutkan dengan acara makan bersama dengan para undangan.

Semoga Pancasila saktiku dengan kelima silanya yang kusinergikan dengan 5 nilai-nilai keuangan dapat mengawalku dalam memberikan pengabdian yang terbaik untuk ibu pertiwiku. Selamat berkarya, berinovasi dan berprestasi.

Oleh : Agus Iman Santosa dan tim – Kontributor KPPN Sumbawa Besar
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan peresmian KPPN Percontohan Tobelo
Tobelo,perbendaharaan.go.id – Tepat pada hari senin tanggal 01 Oktober 2012 bertempat di KPPN Tobelo telah dilaksanakan Soft Launching Implementasi KPPN Percontohan Tahap VI yang dipimpin langsung oleh Sahat MT.Panggabean, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Halmahera Utara Rusman Soleman beserta unsur Muspida Kab.Halmahera Utara serta para kepala satuan kerja/kepala dinas lingkup pembayaran KPPN Tobelo. Meliputi Kab.Halmahera Utara, Kab.Halmahera Timur dan Kab.Pulau Morotai.

“Soft launching implementasi KPPN Percontohan yang kami selenggarakan ini merupakan instruksi Direktur Jenderal Perbendaharaan No.S-7705/PB/2012 tanggal 24 September 2012 sedangkan penetapan KPPN Tobelo menjadi KPPN Percontohan Tahap VI berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.KEP-163/PB/2012 dan mulai berlaku terhitung tanggal 1 Oktober 2012,” kata Kepala KPPN Tobelo Tardin Hidayat dalam laporannya kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku Utara.

Sementara itu melalui sambutannya, kepala kantor wilayah DJPBN Prov.Malut menegaskan bahwa implementasi KPPN Percontohan akan menghadirkan proses pelayanan yang disediakan KPPN untuk mendukung pencairan dana APBN yang telah dituangkan di dalam DIPA setiap tahun. Dukungan layanan pencairan dana DIPA diharapkan dapat mempercepat penyerapan dana dan mendukung kelancaran serta percepatan pembangunan di daerah. Menyadari pentingnya dana pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD masih menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerah-daerah. Keberpihakan dana APBN diarahkan kepada pro growth, pro job, pro poor, dan pro environtment, untuk itu sangatlah tepat apabila dan APBN yang tertuang dalam DIPA dapat dikelola lebih optimal dan lebih cepat dicairkan tanpa harus menunggu pencairan dana di akhir tahun sehingga dapat menciptkan multiplier effect yang positif bagi perekonomian masyarakat lebih cepat terwujud di daerah.

Rusman Soleman selaku Bupati Halmahera Utara dalam pidato sambutannya menghimbau kepada para kepala SKPD/yang mewakili, para kepala kantor dan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pengelola keuangan pada umumnya untuk segera mencairkan dana yang ada dalam DIPA. Diharapkan jangan ada satuan kerja yang menunda-nunda pencairan dana hingga akhir tahun, atau bahkan ada yang tidak dicairkan. Sementara dari tamu undangan yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Kemenag.Kab.Halut intinya menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan selama ini oleh KPPN Tobelo sudah sesuai dengan layanan-layanan dan sama dengan yang diterapkan oleh SOP KPPN Percontohan.

Puncak acara ditandai dengan pengguntingan pita di depan pintu utama ruang masuk gedung KPPN Tobelo oleh Bapak Wakil Bupati Halmahera Utara yang didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah DJPBN Prov.Malut dan Bapak Kepala KPPN Tobelo serta para undangan lainnya. Selanjutnya menuju ruang Front Office KPPN Tobelo, Bapak Wakil Bupati dan para undangan menyaksikan proses bisnis yaitu proses dimulainya pelayanan penerimaan SPM hingga diterbitkannya SP2D untuk siap dikirimkan ke Bank yang memerlukan waktu tidak sampai 1 jam. Acara diakhiri dengan ramah tamah antara Kepala Kanwil DJPBN Prov.Malut dengan Wabup.Halut bersama para undangan.

Oleh : Priyadi Wibowo – Kontributor KPPN Tobelo, Maluku Utara
Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
Palangkaraya, djpbn.kemenkeu.go.id - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor), pada tanggal 21 – 23 September 2012, di Hotel Rungan Sari, Palangka Raya.Tema Rakor kali ini adalah “Membangun Sinergi Demi Prestasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah”. Rakor tersebut merupakan upaya Kanwil untuk mefasilitasi diskusi atas permasalahan- permasalahan yang dihadapi, sehingga akan membentuk kesamaan persepsi dan memperkokoh sinergi yang meningkatkan kinerja Kanwil maupun KPPN.

Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Djoko Wihantoro. Dalam Rakor ini dibahas isu-isu penting antara lain: Persiapan implementasi KPPN Percontohan untuk KPPN Sampit, KPPN Buntok dan KPPN Pangkalan Bun; Evaluasi kinerja pelaksanaan tugas semester I; Review atas draft Perdirjen tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2012; dan Pemaparan Isu Strategis Keorganisasian dan SDM Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan. Selain pokok materi internal terdapat pula presentasi dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang Perubahan Peraturan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Pada hari pertama pembahasan masalah meliputi, masih lambatnya pengajuan usulan revisi DIPA berdasarkan Revisi DRA, sehingga validitas data pagu DIPA belum akurat. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan usulan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran agar berkoordinasi dengan unit Eselon I K/L untuk percepatan pengiriman data RKAKL (ADK) ke Satker terkait. Kemudian terdapat usulan penetapan batas waktu perpanjangan pertanggungjawaban TUP dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011, usulan penyederhanaan pengisian check list dalam proses pencairan dana di Front Office, serta yang terakhir usulan untuk meniadakan verifikasi tanda tangan pada SPTB.

Pada hari kedua pembahasan meliputi pengusulan perbaikan aplikasi, pencantuman penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran Pengembalian (SP3) sebagai bagian dari SOP pada Seksi Vera, dan peninjauan kembali batas waktu penyampaian LKPP KPPN ke Kanwil dan Kantor Pusat. Pada sesi yang sama KPPN buntok juga mengusulkan untuk penambahan waktu operasional pada KPPN Filial Muara Teweh.

Dalam arahannya Djoko Wihantoro menyampaikan pentingnya untuk terus menjalin komunikasi antara setiap unit kerja lingkup Kalimantan Tengah demi kelancaran tugas. “Dalam Koordinasi pelaksanaan tugas yang paling penting itu adalah komunikasi” terangnya. Pada arahannya juga ia menekankan kesiapan setiap KPPN untuk menjalankan implementasi KPPN Percontohan dan berbenah dalam sarana prasarana yang masih belum lengkap, agar launching dan pelaksanaan tugas pada seluruh KPPN dapat berjalan dengan baik.

Oleh: Eko Sumando – Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah