Liputan Penyerahan DIPA TA 2012 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, perbendaharaan.go.id - “Anggaran yang termuat dalam DIPA merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab”, ujar Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nur Alam, dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2012 untuk wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Kamis (22/12) di Ruang Sangia Ni Bandera, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Gubernur menambahkan, dalam mengemban amanah rakyat tersebut, harus berpegang pada 3 (tiga) agenda pembangunan nasional RPJM 2010-2014 yang meliputi (1) sasaran pembangunan kesejahteraan, (2) sasaran pembangunan demokrasi, dan (3) sasaran penegakan hukum, serta mendorong terwujudnya pencapaian Visi Indonesia 2014 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Selain itu berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah yaitu “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”, setiap aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja cerdas dan berupaya lebih keras untuk mencapai kemakmuran rakyat.

“Dalam pelaksanaan anggaran 2012 ini, kita dituntut untuk bekerja lebih keras. Amanah dipundak kita tidak semakin ringan. Semua membutuhkan pemikiran dan terobosan di atas standar normal” ujar Gubenur di hadapan para Bupati/Walikota, Sekertaris Daerah Provinsi dan Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain itu Gubernur menekankan bahwa dibutuhkan suatu gerakan yang sistematis agar dapat mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan kerja kolektif antar instansi guna mengambil langkah-langkah debirokritasi dan deregulasi. Langkah ini diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan, mengurangi hambatan administrasi dan hambatan lain yang tidak perlu. “Saya yakin, apabila bekerja sama dan bersinergi pasti akan mudah mencapai cita-cita nasional yaitu kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bilmar Parhusip, dalam laporannya kepada Gubernur pada acara tersebut menyampaikan bahwa diperlukan langkah-langkah yang strategis dalam mengemban amanah rakyat melalui pelaksanaan anggaran 2012 ini. Hal ini berkaca pada pengalaman pada tahun anggaran sebelumnya, dimana penyerapan anggaran tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan penelitian, pola penyerapan anggaran yang tidak optimal tersebut disebabkan oleh beberapa factor, antara lain: lemahnya perencanaan kegiatan, lemahnya pelaksanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan, kelemahan di bidang regulasi, dan ketidaklengkapan rugulasi dan prosedur.

Kepala Kanwil menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain percepatan penyelesaian dan penyerahan dokumen DIPA TA 2012 sebelum awal tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya sehingga setiap instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, pejabat perbendaharaan dapat segera ditunjuk, regulasi dan prosedur dapat segera ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, dan proses pengadaan (procurement) barang dan jasa dapat segera dieksekusi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil mengucapkan terima kasih kepada Para Kepala Satuan Kerja atas segala upaya dan kerjasamanya sehingga DIPA TA 2012 dapat selesai tepat pada waktunya. Dengan keberhasilan percepatan penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 ini, merupakan awal yang baik bagi pelaksanaan anggaran 2012, karena setiap Kuasa Pengguna Anggaran dapat segera memulai langkah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam melaksanakan tugas Pemerintah dalam mengemban amanah rakyat melalui pelayanan publik dan pembangunan.

Pada acara ini, Gubernur menyerahkan DIPA TA 2012 secara simbolis kepada para Bupati/Walikota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (12 Bupati/Walikota serta Sekretaris Daerah Provinsi) dan kepada sepuluh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Setelah acara penyerahan secara simbolis selesai, dilaksanakan penyerahan DIPA TA 2012 kepada seluruh Satuan Kerja wilayah pembayaran KPPN Kendari di Ruang Lakidende, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Untuk lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 516 DIPA diserahkan kepada masing-masing KPA oleh Kanwil, KPPN Bau Bau, KPPN Raha dan KPPN Kolaka dengan perincian: DIPA Kantor Pusat yang berlokasi di daerah dan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga di daerah berjumlah 339 DIPA dengan nilai sebesar Rp 3,257 triliun, DIPA Tugas Pembantuan untuk SKPD di Provinsi/Kabupaten/Kota berjumlah 100 DIPA dengan nilai sebesar Rp 477 miliar, DIPA Dekonsentrasi untuk SKPD Provinsi berjumlah 63 DIPA dengan nilai sebesar Rp 441 miliar, dan DIPA Urusan Bersama untuk SKPD Kabupaten/Kota berjumlah 14 DIPA dengan nilai sebesar Rp 277 miliar.

Oleh: Hendry Wibowo dan Andi Permadi, Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara

Liputan penyerahan DIPA KPPN Sekayu
Sekayu, djpbn.kemenkeu.go.id – Satuan kerja se-wilayah KPPN Sekayu mendapat ‘jatah’ DIPA sebesar lebih dari 342 milyar rupiah untuk 130 satuan kerja. Penyerahan DIPA dilakukan di aula KPPN Sekayu tanggal 23 Desember 2011. Para kuasa pengguna anggaran dari satker lingkup kabupaten Banyuasin hadir pada acara tersebut.

Kepala KPPN Sekayu, Raden Muhammad Adil,  dalam kata sambutannya kembali  menyampaikan komitmen KPPN Sekayu untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada satker. Ia juga mengajak para KPA untuk menyongsong tahun anggaran baru tahun 2012 dengan semangat baru serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

“Agar tujuan APBN untuk menyejahterakan rakyat dapat tercapai,” ungkapnya di hadapan para kuasa pengguna anggaran.

Menandai segera dimulainya tahun anggaran 2012, secara simbolis kepala kantor menyerahkan DIPA TA 2012 kepada KPA di Wilayah  Kabupaten Banyuasin sekaligus juga melakukan penyematan PIN SPAN secara simbolis kepada KPA Kemenag Banyuasin, KPU dan SPPN Sembawa sebagai upaya memperkenalkan SPAN kepada satker mitra kerja KPPN Sekayu.

Pada pukul 14.00 WIB di hari yang sama, bertempat di auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala KPPN Sekayu melanjutkan rangkaian acara penyerahan DIPA 2012 kepada Bupati Musi Banyuasian untuk diserahkan kepada KPA satker di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Acara ini merupakan kerja bareng antara KPPN Sekayu dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari, unsur muspida, anggota DPRD , kepala satker dan SKPD di Lingkungan  Pemkab Musi Banyuasin.  Acara yang diawali dengan lagu mars Kabupaten Muba yang dinyanyikan oleh seluruh undangan,  dilanjutkan dengan laporan Kepala KPPN Sekayu yang antara lain menyampaikan bahwa penyerahan DIPA di daerah merupakan rangkaian kegiatan setelah penyerahan DIPA di Jakarta yang dilakukan presiden beberapa waktu sebelumnya. Disampaikan pula bahwa untuk Kabupaten Musi Banyuasin DIPA yang diserahkan berjumlah 33 DIPA dengan nilai Rp144.003.739.000,- yang meliputi DIPA TP sebanyak 8 DIPA dengan nilai Rp7.367.125.000,-, DIPA KP sebanyak 1 DIPA dengan nilai Rp12.386.000.000,-, Instansi vetikal K/L sebanyak 23 DIPA dengan nilai Rp94.703.054.000,- dan DIPA UB sebanyak 1 DIPA dengan nilai Rp9.547.560.000,-.

Selain itu beliau juga menyebutkan  bahwa KPPN sekayu siap berkoordinasi dengan dengan pemda dan KPA  terkait percepatan pencairan dana APBN TA 2012.

“Kami siap membantu jika ditemui permasalahan dalam pencairan dana APBN tahun anggaran 2012 yang akan datang. Tidak akan ada KPPN pungutan dan gratifikasi untuk itu,” tandas Raden Muhammad Adil  disambut tepuk tangan hadirin.

Sementara itu dalam pidatonya, bupati menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan KPPN Sekayu. Ia juga berkomitmen untuk mendorong penyerapan dana APBN secara optimal demi peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya di Kabaputen Musi Banyuasin. Dalam kata sambutannya beliau menekankan kepada seluruh jajarannya agar bekerja maksimal terutama dalam penyerapan APBN di daerahnya sehingga proyek-proyek dapat dilaksanakan dengan lancar.  

Penyerahan DIPA dilakukan secara simbolis dari  Kepala KPPN kepada Bupati Musi Banyuasin yang dilanjutkan dengan penyerahan DIPA secara simbolis pula dari Bupati Musi Banyuasin kepada KPA  di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Oleh : - Kontributor KPPN Sekayu, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan

Liputan penyerahan DIPA tahun 2012 KPPN Rengat
Rengat, djpbn.kemenkeu.go.id – Jum’at, 23 Desember 2011 bertempat di Gedung Sejuta Sungkai Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, DIPA tahun 2012 diserahkan kepada seratus orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu, Harman Harmaini, didampingi oleh Kepala KPPN Rengat, Edy Dafianus. Dipilihnya Gedung Sejuta Sungkai tidak lepas dari nilai sejarah yang melekat di dalamnya. Sejuta Sungkai yang memiliki makna sejuta pohon Sungkai merupakan gedung yang didirikan sebagai simbol pelaksanaan penanaman sejuta pohon Sungkai di kota Rengat. Dengan memaknai sejarah tersebut, penyerahan DIPA 2012 di Gedung Sejuta Sungkai dimaksudkan agar dana APBN yang dikelola Satuan Kerja di wilayah pembayaran KPPN Rengat dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Rengat, Edy Dafianus menegaskan bahwa percepatan penyerahan DIPA 2012 dimaksudkan agar kegiatan di kementerian/lembaga dapat segera dilaksanakan. Satker diharapkan dapat menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran 2012 sehingga tidak ada lagi penumpukan penarikan dana di akhir tahun anggaran.

“KPPN Rengat siap untuk bekerjasama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pencairan DIPA Tahun Anggaran 2012,” tutup Edy Dafianus disambut tepuk tangan para hadirin.

Senada dengan Kepala KPPN Rengat, Harman Harmaini yang mewakili bupati Indragiri Hulu juga menggarisbawahi masih rendahnya daya serap anggaran di wilayah kerja KPPN Rengat yang hanya mencapai 52,89% per Triwulan III tahun anggaran 2011. Lonjakan realisasi di akhir tahun anggaran ini dirasa sangat tidak sehat.

“Untuk meningkatkan kualitas penyerapan dan pencapaian tujuan ada sepuluh langkah yang harus ditempuh, yaitu : Pertama, manfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Kedua,. Menyusun rencana penyerapan dana dan rencana pengadaan barang/jasa secara baik dan sistematis. Ketiga memedomani peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Keempat, jajaran KPPN siap membantu proses penyerapan dana. Kelima, tingkatkan partisipasi masyarakat. Keenam, utamakan penggunaan produk dalam negeri. Ketujuh, mencipttakan iklim investasi yang kondusif. Kedelapan, implementasikan rencana kegiatan dan laksanakan secepat mungkin.  Kesembilan, segera laksanakan pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan dana BOS. Dan yang kesepuluh adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” papar Harman Harmaini.

Oleh : Nuryanto - Kontributor KPPN Rengat

Liputan Penyerahan DIPA T.A. 2012 di KPPN Fakfak
Fakfak, djpbn.kemenkeu.go.id - Kendati kota Fakfak di guyur hujan, hal itu tidak menunda pelaksanaan Penyerahan DIPA Tahun Anggaran (T.A.) 2012, Kamis (22/12), di gedung serba guna lantai 5 hotel Gran Papua Fakfak. KPPN Fakfak menyerahkan DIPA T.A. 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup Pembayaran KPPN Fakfak. Kegiatan dihadiri oleh hampir seluruh undangan.

Hadir dalam acara penyerahan DIPA kali ini Bupati Fakfak Bapak Muhammad Uswanas, MSi, para Muspida, Kepala Dinas, Pimpinan Perbankan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Fakfak, Aprijon.

Dalam sambutannya Aprijon menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat agar Pemda mendukung percepatan penyerapan anggaran dan melakukan perencanaan anggaran yang baik. Satuan Kerja (satker) juga diminta mendukung upaya Kementerian Keuangan yang telah optimal dalam menerbitkan DIPA agar bisa diikuti satker dengan melakukan penyerapan dana yang terencana tidak menumpuk diakhir tahun anggaran. Diakhir sambutan ia sampaikan kesiapan KPPN Fakfak memberikan pelayanan terbaik kepada semua Satker dalam pencairan anggaran dan ia sampaikan pula ucapan terimakasih mewakili segenap jajaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan atas kerjasama semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan dokumen DIPA TA 2012.

Sementara itu Muhammad Uswanas selaku Bupati Fakfak dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian Pemerintah yang telah menaikkan alokasi dana DIPA untuk wilayah pembayaran KPPN Fakfak sebesar 66% meningkat dibanding alokasi dana DIPA diawal tahun anggaran 2011. Disamping itu ia berpesan agar Kuasa pengguna Anggaran Satker melakukan koordinasi dengan Pemda agar kegiatan tidak duplikasi, mekanisme tender bisa lebih transparan dan memberikan laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan belanja modal sebagai bentuk sinkronisasi dan sinergi antara pendanaan APBN dan APBD.

DIPA tahun anggaran 2012 yang dibayar melalui KPPN Fakfak berjumlah 55 DIPA. Satu DIPA diantaranya masih berstatus DIPA Sementara. DIPA Sementara artinya halaman putih DIPA belum ditandatangani oleh KPA sehingga DIPA tersebut belum bisa diacairkan dananya, kecuali untuk pembayaran pada jenis Belanja Pegawai saja. Sementara jumlah DIPA TA lalu hanya 53 DIPA, berarti terjadi peningkatan jumlah dokumen sebanyak 2 DIPA. Total alokasi dana DIPA tahun anggaran 2012 berjumlah Rp 489.095.312.000,-, meningkat Rp 164.412.796.000,- dari dana DIPA TA 2011 yang berjumlah Rp 324.682.516.000,-. Kendati demikian tidak tertutup kemungkinan akan ada tambahan nilai anggaran dari DIPA yang bakal terbit saat tahun anggaran berjalan, seperti kemungkinan terbitnya DIPA Bencana Alam, DIPA Subsidi dan Transfer, serta DIPA lain-lain yang belum terbit di awal Tahun Anggaran.

DIPA baru tersebut diatas dilihat dari kode kewenangannya terdiri dari 4 jenis yaitu Kantor Pusat (KP) ada 2 DIPA, Kantor Daerah (KD) 43 DIPA, Tugas Pembantuan (TP) 8 DIPA, dan Urusan Bersama (UB) 2 DIPA. Dilihat dari jumlah DIPA per Kabupaten, Fakfak memperoleh 38 DIPA (69,09%) sementara Kaimana hanya 17 DIPA (30,91%). Penyerahan DIPA kali ini dilakukan secara simbolis kepada 10 satker mewakili kriteria keragaman kode kewenangan dan wilayah.

Momen penyerahan DIPA tahun ini terasa lain, ini disebabkan untuk kali kedua Dokumen DIPA diterbitkan/diserahterimakan sebelum tanggal awal tahun anggaran berjalan atau sebelum 1 Januari 2012, di mana pada tahun lalu DIPA diserahkan tanggal 30 Desember 2010 dan pada tahun ini DIPA diserahkan pada tanggal 22 Desember 2011. Selain itu juga tahun ini merupakan tahun kedua diterapkannya Penganggaran Berbasis Kinerja dengan tujuan pencapaian kinerja yang jelas yaitu Output dan Outcome. Output merupakan hasil pencapaian suatu kegiatan pada Satuan Kerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan, sedang Outcome merupakan hasil pencapaian Program pada Unit Organisasi Kementerian/Lembaga yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Acara Penyerahan DIPA TA 2012 ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri diikuti doa serta acara ramah tamah sambil menikmati konsumsi yang disediakan panitia. Acara diiringi alunan musik organ dari protokoler Pemda Fakfak.

Oleh: Aprijon – Kontributor KPPN Fakfak

Liputan Penyerahan DIPA Tahun 2012 di KPPN Merauke
Merauke, djpbn.kemenkeu.go.id - Kepala KPPN Merauke, Ander menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2012 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berada diwilayah pembayaran KPPN Merauke, Kamis (22/12) di aula KPPN Merauke. Hadir para KPA dari empat Kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi.

Dalam sambutannya, Ander mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA di bulan Desember ini, diharapkan agar satuan kerja lebih banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya di tahun 2012 nanti. Dengan demikian, penyerapan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di programkan, karena DIPA 2012 juga telah memuat rencana kinerja yang akan dicapai beserta biaya yang dibutuhkan untuk pencapaiannya. Melalui akurasi rencana kinerja yang baik, permasalahan klasik dimana penyerapan anggaran menumpuk di Akhir tahun atau bulan Desember dapat dihindarkan.

Pada penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 ini diwilayah pembayaran KPPN Merauke sebanyak 105 DIPA dengan total pagu Rp. 1.503.248.430.000,-. Jumlah tersebut mengalami peningkatan baik dari segi pagu dana maupun jumlah DIPA dari tahun 2011. Sebelum ditutup dengan doa, diserahkan DIPA secara simbolis.

Nampak di aula KPPN Merauke dipenuhi undangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satker,walaupun dari empat Kabupaten tidak dapat dihadiri langsung oleh Bupati namun ada yang mewakilinya. Pada umumnya KPA menyambut baik dengan penyerahan DIPA bulan Desember ini dan memuat rencana kinerja. Setelah acara penyerahan DIPA selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Terlihat keakraban antara undangan yang hadir sebagai wujud hubungan yang terjalin baik dan sinergis serta mitra kerja yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas. Dengan penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2012 ini, sebagai dasar untuk memulai program pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment dan pada gilirannya pemerataan pembangunan akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Papua Selatan.

Oleh: Kontributor Tim KPPN Merauke

Liputan Sosialisasi SPAN 2011
Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - “Dengan SPAN banyak hal bisa diselesaikan” itulah jargon yang diusung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta Hendro Baskoro dalam melakukan kegiatan Sosialisasi SPAN sepanjang tahun 2011. Banyak kegiatan telah dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta dalam rangka persiapan implementasi SPAN, baik melalui Survey Kesiapan Perubahan (SKP), Gugus Kendali Mutu (GKM), maupun Sosialisasi. Dalam berbagai kegiatan tersebut, Hendro Baskoro selalu menekankan agar seluruh pegawai serius untuk mengikuti perkembangan SPAN sehingga kapanpun SPAN diimplementasikan jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta selalu siap untuk memantapkan langkah menuju implementasi SPAN.

Tak henti-hentinya Duta SPAN Unit dengan penuh semangat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang SPAN melalui media sosialisasi. Sosialisasi pun digelar secara marathon dari tanggal 13 & 20 September, 11 & 12 Oktober, serta 29 & 30 November 2011 dengan materi Overview SPAN, Aplikasi SAKTI, Infrastuktur SPAN, dan Strategi Masa Transisi SPAN. Tak kalah pentingnya, di penghujung akhir tahun 2011, tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, untuk me-refresh materi SPAN yang telah disosialisasikan oleh Duta SPAN Unit, kegiatan sosialisasi SPAN kali ini dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu Kuis SPAN dipadukan dengan outbound.

Disaat orang lain masih bersantai menikmati kelengangan Minggu pagi, tepatnya pukul 06.00 WIB, rombongan outbound sudah berangkat dari kantor menuju Magelang. Kegiatan outbound dimulai sekitar pukul 08.00 sd 12.00 WIB diawali dengan Ice Breaking Games untuk mencairkan suasana peserta, dilanjutkan dengan berbagai permainan lain, seperti : Go For It, Laser Trap, Tong Bolong, Marbel Run, yang bersifat membangun komunikasi, strategi, komitmen, dan kebersamaan dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan.

Walaupun terik matahari cukup menyengat di daerah Magelang, namun para pegawai tetap semangat sehingga capai dan lelah pun tak dirasa lagi, yang ada hanya bahu membahu menyelesaikan setiap tugas/game yang diberikan. Itulah Semangat SPAN!! Setelah berbenah diri dan ishoma, untuk menyegarkan ingatan pegawai tentang SPAN dilanjutkan dengan Kuis SPAN, berbagai hadiah pun melayang kepada pegawai yang bisa menjawab kuis. “Ternyata belajar SPAN ga perlu SPANeng” komentar salah seorang peserta.

Acara ditutup tepat pukul 14.00 WIB oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta ditandai dengan penyematan PIN SPAN sebagai tanda kesiapan seluruh jajaran pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menyambut implementasi SPAN. Dalam kesempatan ini pula, Kepala Kanwil berharap agar kebugaran hari ini dapat menjadi penambah semangat pegawai menyongsong implementasi SPAN 2012. “SPAN Siapa Takut, SPAN Maju Terus, Ayo Sukseskan SPAN…” . Salam Perubahan dari Kanwil Jogja.

Oleh : Tjahjo Purnomo, kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta

Liputan Penyerahan DIPA 2012 di Papua dan Papua Barat
Papua, djpbn.kemenkeu.go.id –Gubernur Papua menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2012 kepada Bupati/Walikota dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Jayapura, Kamis (22/12), di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.

Disaat bersamaan, bertempat di Swisbell hotel Manokwari, diselenggarakan penyerahan DIPA 2012 dari Gubernur Papua Barat kepada Bupati/Walikota se-Papua Barat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup wilayah pembayaran KPPN Manokwari. Sedangkan DIPA 2012 untuk wilayah bayar selain KPPN Jayapura dan KPPN Manokwari, pada hari yang sama juga diserahkan oleh Kepala KPPN dengan dihadiri para Bupati dan KPA dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan. Acara penyerahan DIPA di daerah merupakan rangkaian acara penyerahan DIPA 2012 tingkat nasional yang telah diselenggarakan di Istana Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2011.

DIPA 2012 merupakan produk dari rangkaian proses penganggaran APBN yang telah melalui proses pembahasan di DPR RI dan penelaahan antara Kementerian Negara/Lembaga dengan Kementerian Keuangan RI. Sebagai dokumen pencairan APBN di daerah, DIPA disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua selaku otorisator yang mengesahkan dokumen pencairan APBN tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Bjardianto Pudjiono melaporkan kepada Gubernur Papua bahwa jumlah DIPA 2012 lingkup Provinsi Papua yang diselesaikan yaitu 693 DIPA dengan jumlah Rp9.111.609.085.000,-. Selain alokasi tersebut. alokasi APBN 2012 berupa Dana Transfer untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua sejumlah Rp24.191.667.110.800,- dengan rincian DBH Pajak Rp1.368.436.448.532,-, DBH SDA Rp771.424.409.268,-, DAU Rp15.062.396.245.000,-, DAK Rp2.002.611.760.000,-, Dana Otsus Rp3.833.402.135.000,-, Dana Tambahan Infrastruktur Rp571.428.571.000,-, Dana Penyesuaian Rp581.967.542.000,-. Total APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Papua Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.303.276.195.800,-.

Sementara itu di Manokwari Papua Barat, Kepala Bagian Umum, Bartolomeus Sato yang mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua melaporkan jumlah DIPA 2012 lingkup Provinsi Papua Barat berjumlah 398 DIPA dengan jumlah pagu Rp4.298.044.661.000,-. Selain itu juga dilaporkan alokasi APBN 2012 berupa Dana Transfer untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua Barat sejumlah Rp. 9.257.378.806.609,- dengan rincian DBH Rp1.054.348.219.597,-, DBH SDA Rp 9.361.178.012,-, DAU Rp5.300.671.054.000,-, DAK Rp605.129.070.000,-, Dana Otsus Rp1.642.886.629.000,-, Dana Tambahan Infrastruktur  Rp428.571.429.000,- dan Dana Penyesuaian Rp216.411.227.000,-. Sehingga, pada awal Tahun Anggaran 2012, total APBN yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota se-Papua Barat sebesar Rp13.555.423.467.609,-.

Dalam laporannya kepada Gubernur Papua, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Bjardianto Pudjiono juga memaparkan bahwa penyerahan sebelum awal tahun anggaran bukan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya. Dengan demikian, seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan sesuai fungsinya masing-masing. Sehingga, program pembangunan nasional yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment dapat segera dilaksanakan dan masyarakat dapat secepatnya merasakan manfaat pembangunan. APBN tahun 2012 disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro terkini dan prospeknya ke depan.  Beberapa asumsi yang sudah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi diharapkan sebesar 6,7%, inflasi sebesar 5,3 persen, dan Nilai tukar Rupiah diasumsikan sebesar Rp8.800,- per US Dollar. Pada tahun depan ditetapkan tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan sebesar 6,0%. Target Lifting minyak sebesar 950 ribu barel per hari, dan tingkat  harga minyak diperkirakan 90,0 US Dollar per barel.

Bjardianto, memaparkan pula beberapa penyebab rendahnya penyerapan anggaran tahun berjalan 2011 yaitu kelemahan perencanaan kegiatan, kelemahan pelaksanaan kegiatan, kelemahan di bidang pengadaan barang dan jasa, kelemahan regulasi, dan ketidak lengkapan regulasi dan prosedur.

Sementara itu dalam sambutannya Pj. Gubernur Papua, H. Syamsul Arief Rivai menegaskan kembali beberapa arahan Presiden SBY, diantaranya agar Satker yang menerima DIPA segera mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan DIPA sejak awal tahun anggaran dan tidak menumpuk penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran, sehingga DIPA bisa memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah setempat.



Oleh: Kontributor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua

Liputan penyerahan DIPA taun anggaran 2012 KPPN Tebing Tinggi
Tebing Tinggi, djpbn.kemenkeu.go.id – Rangkaian pelaksanaan anggaran tahun 2012 di KPPN Tebing Tinggi telah dimulai. Penyerahan DIPA 2012 sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran 2012 telah dilaksanakan hari Selasa, 27 Desember 2011 di Balai Kartini Kota Tebing Tinggi.

Acara diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Tiamsah dari Pemko Tebing Tinggi, dan dilanjutkan dengan dengan pembacaan do’a oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, Hasful Huznain. Hadir pada acara tersebut adalah utusan Bupati Serdang Bedagai dan Bupati Deli Serdang termasuk Wakil Walikota Tebing Tinggi, Irham Taufik.

Kepala KPPN Tebing Tinggi, Makhruddin Ginting S, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah lanjutan dari penyerahan DIPA oleh Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 20 Desember 2011 dan penyerahan DIPA oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2011 di Medan. Secara simbolis DIPA TA 2012 diserahkan oleh Walikota Tebing TInggi kepada KPA lingkup pembayaran KPPN Tebing Tinggi. Adapun jumlah DIPA TA 2012 yang diterima sebanyak 91 DIPA untuk 69 satuan kerja dengan nilai sebesar Rp. 499.557.966.000,-.

Sebelum mengahiri kata sambutannya, Kepala KPPN Tebing Tinggi  menghimbau kepada semua KPA yang hadir agar tetap konsisten mendukung reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Tebing Tinggi. Sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani bersama oleh semua KPA dengan Kepala KPPN Tebing Tinggi, ditegaskan kembali agar tidak memberikan imbalan berupa apapun kepada petugas layanan KPPN Tebing Tinggi. Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai KPPN Tebing Tinggi senang jika pelayanan yang diberikan KPPN membuat petugas satker menjadi nyaman.

“Sesuai dengan semboyan kami,  ‘senang tak terbilang, sejuta rasa sukacita jika pelayanan memuaskan’,” kata Kepala KPPN Tebing Tinggi menukil semboyan kantornya.  “Layanan kami transparan, tepat waktu, pasti dan tanpa biaya,” lanjutnya.

Usai penyerahan DIPA TA.2012 secara simbolis kepada 15 orang KPA, Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, menyampaikan sambutan sebagai apresiasi atas penyelesaian dan penyerahan DIPA TA 2012 yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2011. Ia mengingatkan semua KPA agar segera mengeksekusi rencana-rencana kegiatan yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2012 tanpa menunda-nunda pelaksanaannya sampai mendekati akhir tahun 2012.

Segera gulirkan dana belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang dampaknya langsung dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga daya beli masyarakat meningkat yang pada akhirnya dana APBN dapat berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat melalui program yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment. Dalam kesempatan tersebut, walikota mengingatkan pula agar semua satker termasuk SKPD agar segera menyetorkan semua pajak baik PPN dan PPh atas kegiatan yang dilakukan baik dananya bersumber dari APBN maupun dari APBD.

Pada sesi terakhir, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi mewakili Kepala KPPN menghimbau kepada semua KPA agar memperhatikan hal-hal terkait DIPA TA.2012, antara lain : 1) melakukan pencocokan data DIPA TA 2012 dengan RAK-KL satker, 2) mencocokkan kesesuaian antara akun pada DIPA dengan Bagan Akun Standar, 3) pembukaan rekening baru bagi satker yang memiliki lebih dari satu DIPA. Jika terdapat ketidak sesuaian antara akun dalam DIPA dengan BAS, satker dapat segera mempersiapkan pengajuan revisi DIPA. Hal ini penting agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran.

Semua satker agar melaksanakan rekonsiliasi LK tahunan  satker dengan tepat waktu, termasuk  penyampaian LPJ bendahara penerimaan dan LPJ bendahara pengeluaran. KPPN Tebing Tinggi siap membantu para pengelola perbendaharaan satker dalam rangka terpenuhinya LK Satker yang akurat, transparan, dan tepat waktu mendukung terwujudnya LK-KL dan LKPP tahun 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Oleh: Makhruddin Ginting S - Kontributor KPPN Tebing Tinggi, Editor : Bambang Kismanto – Media Center Perbendaharaan