Presiden Joko Widodo menyoroti penetapan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) kepada instansi layanan publik pemerintah sebagai momentum perbaikan layanan terkait persepsi publik yang semakin kritis terhadap kualitas layanan publik yang disediakan instansi pemerintah, apalagi disandingkan dengan layanan swasta. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BLU Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta hari ini (22/11).

Jakarta,djpbn.kemenkeu.go.id - Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam rangka Knowledge Sharing Program (KSP) telah kembali dilaksanakan. Pemerintah Indonesia kembali melakukan kegiatan kerjasama bilateral dengan pemerintah korea selatan dalam bentuk Knowledge Sharing Program (KSP) (17/10).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Langkah-langkah penyederhanaan proses penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran terus dikebut oleh Ditjen Perbendaharaan. Demikian pernyataan Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono pada Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta, kemarin (02/11).

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – 9 (Sembilan) orang pegawai Ditjen Perbendaharaan menerima kenaikan pangkat luar biasa atas prestasi dan sumbangsihnya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Kenaikan pangkat luar biasa (KLB) tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada momen Rapat Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 di Jakarta (02/11). Rapimnas ke dua pada tahun 2016 bertema "kerja nyata memantapkan fungsi treasury dalam menjaga akuntabilitas dan kredebilitas keuangan negara".

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono di hadapan Menteri Keuangan, sejumlah Kepala Lembaga, undangan dan para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016 menyatakan bahwa Ditjen Perbendaharaan telah dan senantiasa akan menegakkan kode etik, mengeliminasi praktek pungli serta berkoordinasi secara intensif dengan aparat pengawas fungsional terutama Inspektorat Jenderal guna mengamankan pengelolaan keuangan negara bebas dari kolusi dan korupsi.

Jakarta,www.djpbn.kemenkeu.go.id – Ditjen Perbendaharaan sebagai organisasi pembelajar, akan terus belajar untuk menyerap pengetahuan dan informasi yang ada disekitarnya untuk kemudian pengetahuan dan informasi yang sesuai dengan organisasi akan diaplikasikan ke dalam organisasi sehingga menimbulkan sebuah perubahan organisasi. Dalam perjalanannya Ditjen Perbendaharaan senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya BPPK Kemenkeu untuk meningkatkan kompetensi pegawai Ditjen PBN guna mencapai visi Ditjen PBN menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.

Senada dengan hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan kembali bersinergi dengan BPPK mengadakan lokakarya Peningkatan Kompetensi Pengelola Perbendaharaan (10/10) untuk mengurangi kesenjangan kompetensi pegawai Ditjen PBN, “Lokakarya peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Bagian SDM untuk menjembatani dan mereduksi kesenjangan kompetensi para pegawai. Treatment khusus ini merupakan pendekatan secara langsung kepada seluruh pegawai kantor wilayah mulai dari eselon II sampai dengan pelaksana guna menjembatani dan mereduksi kesenjangan tersebut” ucap Marwanto Harjowiryono saat membuka kick off meeting kegiatan tersebut.

BPPK Kemenkeu juga telah menerapkan corporate university dan akan mendukung penuh pelaksanaan serta pengembangan dari kegiatan ini, “BPPK dengan konsep Corporate University akan terus berusaha untuk dapat menjadi mitra bagi unit-unit Eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan. Mohon dipahami bahwa ini adalah kegiatan pembuka. Nanti masih diperlukan pendalaman lebih jauh tentang setiap materi yang menjadi tugas DJPBN ini dan kedepan BPPK siap untuk bekerja sama dalam rangka menggali, mensosialisasikan dan juga mengembangkan lebih lanjut atas tugas-tugas ini,” tegas Sumiyati.

Dilaporkan oleh : Imam Saroni – Bagian SDM Ditjen PBN

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id –meningkatkan pelayanan kepada stakeholder khususnya di wilayah Aceh, Ditjen Perbendaharaan membuka KPPN filial Banda Aceh di kota Sigli, Prov. Aceh. “Dengan adanya KPPN filial diharapkan pengelolaan dana APBN menjadi lebih efisien dan dapat tersalurkan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan”, jelas Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat pembukaan KPPN filial Sigli, penyerahan Sertifikasi ISO 9001:2008 KPPN Banda Aceh, serta peresmian gedung kantor KPPN Tapaktuan dan KPPN Takengon di Banda Aceh (30/09).