Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melantik 12 pimpinan tinggi pratama di lingkungan DJPb melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021  tentang mutasi dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat (5/2).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan bersama sebagai Insan Perbendaharaan untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, dan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan, jajaran pimpinan DJPb melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two, Piagam Risiko, Pakta Integritas, serta Treasury Charter tahun 2021 secara daring di Jakarta pada Jumat (29/01).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mendapatkan opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Sejumlah data APBN yang dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan menjadi "kekayaan" yang perlu digunakan sebaik-baiknya untuk analisis pengambilan kebijakan maupun dikomunikasikan kepada publik. Pesan dari Menteri Keuangan tersebut ditegaskan kembali oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan R. Wiwieng Handayaningsih ketika membuka kegiatan Jambore Kehumasan DJPb 2021
“Satukan Gerak Komunikasi, Dukung Program Pemulihan Ekonomi” yang diselenggarakan secara daring, Rabu (27/01).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pandemi Covid-19 yang melanda bangsa menjadi tantangan tersendiri bagi para Insan Perbendaharaan untuk terus mengawal APBN sebagai instrumen utama untuk pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut telah dicontohkan dari keteladanan kisah Nabi Yusuf selaku bendahara negara Mesir. Dalam upaya peneladanan tersebut, Bintalnas DJPb menggelar Online Talks bertema Bangga Menjadi Insan Perbendaharaan, Meneladani Kisah Nabi Yusuf AS”.

Mamuju, djpb.kemenkeu.go.id,- Di tengah kondisi psikis dan mental para pegawai yang masih belum sepenuhnya pulih pasca Gempa Mamuju, Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto, mengingatkan kepada jajaran pegawai DJPb di Mamuju untuk terus optimis dan saling menguatkan.

“Bapak ibu sekalian di sini tidak sendiri, kita selalu bersama. Saat ini para pimpinan di kantor pusat, walaupun tidak dapat seluruhnya datang ke lokasi, tetapi selalu memberikan dukungan. Saya yakin saudara kita yang tidak ada di sini pun selalu mendoakan. Saya meminta agar kita dapat saling menguatkan, baik yang dapat bertemu fisik secara langsung maupun tidak langsung.” ungkap Andin dalam kunjungannya meninjau layanan darurat KPPN Mamuju yang berlokasi di KPPN Makassar II pada Jumat (22/1).

Gempa susulan yang terjadi pasca gempa pertama pada pertengahan Januari lalu, tentu menimbulkan trauma yang mendalam bagi mereka yang sedang bertugas di tanah rantau. Kehadiran Dirjen Perbendaharaan serta jajaran pimpinan Kantor Pusat yang secara khusus meninjau lokasi, menjadi bentuk kepedulian seorang pimpinan terhadap jajarannya. Kunjungan tersebut dapat dirasakan oleh Insan-insan Perbendaharaan di bumi Manakarra bahwa ‘kita tidak sendiri’.

Melalui dialognya dengan para pegawai KPPN Mamuju, Andin mengapresiasi penuh sikap profesional para pegawai yang masih terus berupaya membuka layanan di tengah kondisi psikis yang belum sepenuhnya pulih pasca bencana. “Saya melihat sendiri bagaimana Bapak Ibu sekalian masih berusaha memberikan layanan. Ini sangat baik sekali, saya mengapresiasi sikap kita untuk tetap memberikan layanan yang terbaik,” tutur Andin.

Kepada para jajaran tersebut, Andin juga menyampaikan rasa simpati yang mendalam dari Menteri Keuangan bahwa musibah tersebut tentu bukan hal yang mudah untuk dilalui. “Bu Menteri Keuangan selalu menanyakan kabar rekan-rekan di Mamuju, begitu pula Sesjen Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan Sesditjen Perbendaharaan, jadi tidak perlu khawatir sebab kita semua selalu memberi perhatian kepada rekan-rekan di sini.”

Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Mamuju, Toding Luther, melaporkan bahwa Gempa Mamuju berakibat pada layanan di KPPN Mamuju tidak dapat berjalan di lokasi sebagaimana mestinya karena kondisi Gedung GKN Mamuju yang rusak. Untuk itu, melalui koordinasinya dengan KPPN Makassar II maka dibuka layanan darurat untuk KPPN Mamuju di KPPN Makassar II dan sudah berjalan sejak 19 Januari.

Menanggapi hal tersebut, Andin menyampaikan bahwa berbagai dukungan akan diberikan sebagai upaya untuk pemulihan kondisi pasca bencana. “Kita akan terus berkoordinasi agar layanan di Mamuju bisa dilaksanakan di sana, walaupun belum normal seperti sedia kala. Kita tahu Gedung GKN Mamuju banyak yang retak. Kita harus memastikan bahwa gedung yang akan ditempati kembali sudah aman, sudah diperbaiki sedemikian rupa. Untuk itu tentunya perlu adanya kantor sementara (layanan darurat),” tutur Andin.

Setelah meninjau layanan darurat KPPN Mamuju yang bertempat di KPPN Makassar II serta menyampaikan bantuan gempa secara simbolis dari DJPb Kemanusiaan Peduli, Andin beserta tim kantor pusat bertolak menuju Mamuju untuk meninjau secara langsung kondisi pasca gempa di Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dan KPPN Mamuju, termasuk memantau kondisi bangunan dan kerusakan yang terjadi, serta site visit ke KPPN Majene dan KPPN Pare-Pare pada hari berikutnya. (dr/aaw)

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Layanan perbendaharaan di KPPN Barabai dan KPPN Mamuju yang tengah terdampak banjir dan gempa pada pertengahan Januari 2021, harus dialihkan sementara pada KPPN Tanjung (untuk KPPN Barabai) dan KPPN Makassar II (untuk KPPN Mamuju). Pengalihan sementara lokasi layanan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Business Continuity Plan (BCP) yang telah dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan (DJPb).