Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Mendekati tutup tahun anggaran 2020, serapan belanja negara telah mencapai angka yang cukup optimal. Di tengah dampak dari pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendorong agar pelaksanaan belanja negara dari APBN dapat tetap dilakukan dengan baik. Dalam rangka memastikan salah satu aspek pelaksanaan anggaran yaitu proses layanan di KPPN berjalan dengan baik, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja secara virtual ke KPPN Jakarta II di Kompleks Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Rabu (23/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "Untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya para pelaku usaha perlu penguatan fungsi intermediary perbankan di seluruh wilayah Indonesia," ungkap Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat memberikan keynote speech mewakili Menteri Keuangan dalam webinar Bank Pembangunan Daerah se Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) secara virtual di Jakarta, Rabu (23/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Ditjen Perbendaharaan meraih penghargaan Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector, Level Stars 4, dari majalah It Works. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam mewakili Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto menerima penghargaan tersebut dalam kegiatan penganugerahan yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (22/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Upaya pemerintah Indonesia melalui berbagai paket regulasi selama masa pandemi, serta upaya menggerakkan semua instrument pemerintah seperti BUMN, Kementerian/Lembaga (K/L), dan utamanya Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya, serta dapat menciptakan efek multiplier yang signifikan. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam sambutannya pada Webinar Internasional Pintar Belajar (PIJAR) yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN secara daring di Jakarta, Selasa (22/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Efektivitas organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak hal-hal yang mencederai nilai-nilai integritas sangat tergantung pada komitmen seluruh elemennya. Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kemeterian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen menjaga dan memperbaiki penerapan budaya integritas melalui pelaksanaan tugas kepatuhan internal dan pengembangan pedomannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat membuka Town Hall Meeting Kerangka Penguatan Integritas DJPb 2020 yang diselenggarakan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan di Jakarta dan diikuti secara daring oleh para pegawai Ditjen Perbendaharaan dari tempat bertugas masing-masing, Rabu (16/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Selain itu juga melalui perbaikan sistem, antara lain digitalisasi sistem pembayaran. Modernisasi sistem penerimaan negara bertujuan meningkatkan kolektibilitas, memudahkan bagi penyetor, dan beradaptasi dengan perkembangan. Pungutan pajak, bea cukai, PNBP, dan lainnya tidak hanya harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi, tetapi juga harus memenuhi prinsip kepraktisan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan bagi penyetor," jelas Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat memberikan keynote speech dalam webinar Fintech Talk: Peran Fintech dan e-Commerce dalam Mendukung Digitalisasi Modul Penerimaan Negara, Selasa (15/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disiapkan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan rakyat, dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau. Salah satu proses yang perlu dilalui adalah serah terima aset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS yang telah dilikuidasi per tahun 2018 dan perannya diambil alih oleh Badan  Pengelola (BP) Tapera. BP Tapera membawa misi lebih luas untuk seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip gotong royong.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020.