Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Selain menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga menyusun laporan manajerial secara periodik berupa Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Usaha ultramikro umumnya belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga sebelum keberadaan Program UMi mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan modal usaha.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id-Kementerian Keuangan merupakan institusi yang memiliki peran sangat sentral bagi perekonomian Indonesia. Seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus mampu berkontribusi sebaik-baiknya untuk menangani pandemi dan meringankan beban mereka yang terdampak, juga beradaptasi dengan perubahan yang mendadak serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan terus melanjutkan upaya reformasi struktural. Misalnya di bidang belanja negara, reformasi diwujudkan dengan belanja negara secara lebih baik (spending better) dan efektif.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Situasi yang tidak biasa karena pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan yang luar biasa besar pada seluruh elemen kehidupan dari bidang kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah pun bergerak sebagai respons terhadap situasi tersebut.

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai bentuk pembinaan kepada BLU yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Webinar Talkshow Badan Layanan Umum (BLU), Kamis (22/10).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Berkurangnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat memicu berkurangnya penghasilan sektor usaha, termasuk UMKM. Untuk membantu UMKM agar tidak terus mengalami keterpurukan, Pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan. Salah satunya adalah terus menyalurkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang diikuti dengan sejumlah kemudahan dan subsidi tambahan sebagai respons terhadap efek pandemi Covid-19.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam menjalankan tugas, insan DJPb harus memastikan selalu menjalin komunikasi yang berintegritas dengan para stakeholder untuk bersama-sama berkomitmen mengawal APBN secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Demikian disampaikan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto pada kegiatan pelantikan pejabat pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diselenggarakan secara daring, Kamis (15/10). Dari 564 pejabat pengawas yang dilantik, 8 orang mewakili hadir secara langsung dalam pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan di Aula gedung Yusuf Anwar, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta.

Sudah triwulan IV nih, sebentar lagi mau tahun baru dong.